Dua pendekatan untuk masalah yang sama
Penanganan peredaran narkoba di lingkungan permukiman mencakup penindakan terhadap lokasi yang diduga menjadi pusat transaksi sekaligus upaya memahami kondisi warga yang dapat memengaruhi masalah tersebut. Perbedaan langkah di Kampung Bahari dan Kampung Boncos menunjukkan dua titik masuk yang tidak sama: satu menyingkirkan tempat yang dicurigai, satu lagi memetakan kebutuhan rumah tangga. Di Kampung Bahari, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Utara, dan petugas gabungan menertibkan bangunan liar setelah polisi menggerebek kawasan itu. Sementara di Kampung Boncos, Polda Metro Jaya memilih pendataan warga dari rumah ke rumah dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Perbandingan ini bukan bukti bahwa salah satu cara sudah berhasil menuntaskan peredaran narkoba. Namun, langkah di Boncos memberi ruang untuk menelusuri persoalan di baliknya, sedangkan penertiban di Bahari langsung menyasar lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas narkoba.
Kampung Bahari: penertiban menyasar lokasi
Penertiban bangunan liar di Kampung Bahari, Tanjung Priok, dilakukan pada Selasa, 3 November 2026, setelah penggerebekan polisi. Pembongkaran ditujukan untuk menghilangkan lokasi yang diduga menjadi tempat pesta dan transaksi narkoba. Petugas memakai palu dan bambu untuk membongkar gubuk semipermanen di bantaran rel kereta api. Meski sempat mendapat perlawanan dari sejumlah warga, penertiban tetap berlangsung. Langkah itu juga disebut sebagai bagian dari penataan lingkungan kumuh. Sebelumnya, 1.800 personel polisi dikerahkan untuk mengepung Kampung Bahari. Sejumlah orang yang diduga bandar dan pengguna narkoba diamankan bersama barang bukti. Dengan demikian, penanganan narkoba Kampung Bahari yang dilaporkan bergerak dari penggerebekan menuju pembongkaran tempat yang dicurigai. Cara ini dapat menghilangkan sarana fisik yang diduga mendukung kegiatan tersebut, tetapi laporan yang tersedia belum menjelaskan tindak lanjut sosial bagi warga yang terdampak penertiban.
Kampung Boncos: mendata rumah tangga dan kebutuhan
Di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, pendataan warga door-to-door dilakukan setelah beberapa kali upaya penegakan hukum melalui penggerebekan. Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Adex Yudiswan menyatakan pendataan tidak hanya menyasar keamanan dan ketertiban, tetapi juga kondisi sosial serta ekonomi warga. Petugas mendata anggota keluarga yang sudah bekerja atau belum, keterampilan yang dimiliki, dan kebutuhan infrastruktur lingkungan. Polda Metro Jaya berencana berkoordinasi dengan Balai Latihan Kerja untuk memberi pelatihan sesuai kebutuhan kepada warga yang belum memiliki kompetensi kerja. Kaum ibu juga didorong mengembangkan keterampilan, seperti memasak dan menjahit, sementara pemasaran hasil produksi akan difasilitasi melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Pendataan juga akan memetakan keluhan tentang penerangan jalan, saluran air, dan tempat sampah. Pendekatan untuk narkoba Kampung Boncos ini lebih luas daripada penindakan lokasi: ia mencoba mengenali faktor sosial dan ekonomi yang, menurut polisi, berpotensi mendorong peredaran narkoba.
Penertiban perlu disambung dengan solusi warga
Perbedaan kedua langkah tampak jelas: Kampung Bahari menghadapi penertiban fisik terhadap bangunan yang diduga menjadi lapak, sedangkan Kampung Boncos menjalankan pemetaan rumah tangga, keterampilan kerja, dan kebutuhan lingkungan. Penindakan terhadap tempat yang dicurigai dapat menjadi respons langsung, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab kondisi yang membuat peredaran narkoba berulang. Sebaliknya, pendataan membuka peluang untuk merancang dukungan, tetapi manfaatnya bergantung pada tindak lanjut yang benar-benar terlaksana. Karena itu, ukuran keberhasilan seharusnya bukan hanya bangunan yang dibongkar atau data yang terkumpul. Pelatihan kerja, dukungan pemasaran, dan perbaikan fasilitas yang dijanjikan perlu diwujudkan, sementara penertiban di Bahari semestinya disertai perhatian pada dampaknya bagi warga. Kedua pendekatan dapat saling melengkapi: menghentikan ruang yang diduga dipakai untuk transaksi sekaligus mengurangi kerentanan sosial. Tanpa kesinambungan itu, tindakan tegas berisiko menjadi sesaat dan pendataan berhenti sebagai catatan.
