Dari komitmen menuju pelaksanaan
ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) adalah kesepakatan regional untuk menyelaraskan aturan dan memperkuat konektivitas ekonomi digital, termasuk perdagangan elektronik, pembayaran digital, keamanan siber, perlindungan data, dan talenta digital. Bagi Indonesia, ukuran keberhasilannya bukan seremoni penandatanganan, melainkan apakah kesepakatan itu membuat kegiatan usaha lintas negara lebih mudah dijalankan.
Dalam Pertemuan ke-28 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Manila pada 14 November 2026, Indonesia menyoroti transformasi digital sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi baru kawasan. Setelah 11 negara anggota menandatangani DEFA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendesak pemerintah ASEAN bergerak ke tahap realisasi. Sikap ini tepat: kesepakatan yang hanya hidup di dokumen tidak akan memperluas pasar atau memperkuat daya saing usaha. Implementasi DEFA ASEAN kini perlu diterjemahkan menjadi aturan yang bisa dipakai pelaku usaha, bukan sekadar target diplomatik.

UMKM menjadi ujian manfaat nyata
Integrasi ekonomi digital akan dinilai dari siapa yang mampu menggunakannya. Karena itu, perhatian Indonesia pada kebutuhan industri, keterlibatan sektor swasta, dan penguatan kapasitas UMKM bukan tambahan kecil dalam agenda DEFA; ketiganya menentukan apakah peluang kawasan dapat dijangkau usaha yang selama ini menghadapi kendala akses pasar dan kemampuan digital. Dorongan agar UMKM go digital harus disertai dukungan yang membantu mereka memahami kanal penjualan, transaksi lintas negara, dan perlindungan konsumen.
Jika berjalan baik, kesepakatan ini diharapkan membuka pasar Asia Tenggara bagi pelaku usaha nasional, mempermudah pembayaran elektronik lintas negara, dan meningkatkan interoperabilitas sistem. Manfaat seperti itu lebih berarti bagi UMKM daripada klaim integrasi yang sulit dirasakan dalam kegiatan sehari-hari. Namun, akses digital saja belum cukup: pelaku usaha perlu kapasitas untuk memenuhi ketentuan pasar dan memanfaatkan perangkat yang tersedia. Tanpa kesiapan tersebut, keuntungan berisiko terkumpul pada perusahaan yang sudah lebih maju, sementara usaha kecil tertinggal.
Aturan teknis menentukan kredibilitas
Perundingan DEFA berlangsung selama tiga tahun sejak September 2023, saat Indonesia memegang keketuaan ASEAN. Tahap berikutnya adalah mempercepat penyusunan rencana implementasi dengan mempertimbangkan kesiapan domestik tiap negara dan menyelaraskannya dengan Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN 2026–2030. Kesepakatan ini diharapkan mulai berlaku pada 2027, tetapi tenggat itu hanya bermakna bila aturan teknis dan persiapan nasional tidak terus tertunda.
Angka pemantauan rencana kawasan menunjukkan pekerjaan yang masih menumpuk: pada 2026, badan sektoral ASEAN menetapkan 391 keluaran tahunan. Sebanyak 92 telah selesai, 246 masih berjalan, dan 53 belum dimulai. Gambaran itu mengingatkan bahwa komitmen regional memerlukan penanggung jawab, tenggat yang jelas, dan pelaporan kemajuan. Kerja sama digital ASEAN juga harus mengurangi gesekan lintas batas tanpa mengabaikan perbedaan kesiapan tiap negara; bila semua bergerak dengan laju berbeda tanpa koordinasi, manfaat bagi bisnis akan tersendat.
Ketahanan kawasan menambah urgensi
Percepatan kerja sama digital bukan semata agenda pertumbuhan. Indonesia mengaitkannya dengan kebutuhan memperkuat ketahanan ekonomi ASEAN di tengah ketidakpastian global, termasuk menjaga keamanan energi dan ketangguhan rantai pasok. Konektivitas digital yang lebih selaras dapat membantu usaha menjangkau pasar dan mengelola transaksi lintas negara, tetapi hasilnya bergantung pada keandalan aturan, perlindungan data, dan kesiapan pelaku usaha.
Karena itu, pemerintah ASEAN sebaiknya menilai kemajuan DEFA dari perubahan yang dirasakan perusahaan kecil, bukan hanya dari dokumen yang disahkan. Indikator praktis—kemudahan transaksi, akses pasar, dan keterlibatan UMKM—dapat menjaga rencana implementasi tetap dekat dengan kebutuhan ekonomi. Kesimpulannya, Indonesia benar mendorong DEFA bergerak cepat, tetapi kecepatan tanpa pelaksanaan yang inklusif tidak cukup. Kesepakatan ini baru akan memperkuat ekonomi digital ASEAN ketika UMKM mampu ikut bersaing dan memperoleh manfaat konkret.






