Kerangka bersama, bukan jaminan hasil
Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (DEFA) adalah upaya negara-negara anggota menyelaraskan kerja sama ekonomi digital agar kegiatan lintas negara dapat berkembang dalam kerangka kawasan bersama. Presiden Prabowo Subianto menyatakan DEFA berpotensi mendorong ekonomi digital ASEAN mencapai USD2 triliun pada 2030; ia menyampaikan pandangan itu dalam sesi pleno KTT ke-49 ASEAN di Manila pada 15 November 2026.
Angka tersebut patut dibaca sebagai proyeksi potensi, bukan capaian yang sudah terwujud. Perbedaan ini penting: sebuah perjanjian dapat membuka peluang, tetapi tidak otomatis membuat transaksi, usaha, atau pekerjaan tumbuh. Nilai DEFA akan ditentukan oleh seberapa jauh komitmen bersama berubah menjadi aturan yang bisa digunakan pelaku usaha dan pekerja di berbagai negara anggota.

Peluang lintas negara perlu terasa bagi usaha dan pekerja
Prabowo menyoroti kerja sama digital antarnegara ASEAN melalui DEFA sebagai peluang strategis untuk memperkuat pertumbuhan kawasan. Menurutnya, perjanjian ini dapat memberi manfaat nyata bagi dunia usaha, memperbaiki prospek pekerja, dan memberdayakan generasi muda. Pandangan itu menempatkan ukuran keberhasilan bukan hanya pada besarnya pasar, melainkan juga pada siapa yang dapat mengaksesnya.
Integrasi yang berjalan baik berpotensi memudahkan perusahaan menawarkan layanan kepada pelanggan di negara tetangga dan memperluas ruang bagi usaha yang sebelumnya terbatas pada pasar domestik. Bagi pekerja muda, pertumbuhan aktivitas digital dapat membuka jalur baru untuk berpartisipasi dalam ekonomi kawasan. Namun, peluang tersebut tidak otomatis terbagi merata. Usaha kecil dan pekerja membutuhkan akses, keterampilan, serta aturan yang jelas agar tidak tertinggal ketika perdagangan digital meluas.
Proyeksi besar menuntut pelaksanaan yang konsisten
Sasaran ekonomi digital 2030 akan bergantung pada kemampuan anggota ASEAN menerjemahkan kerangka bersama menjadi kerja sama yang berfungsi dalam praktik. Perbedaan aturan dan kesiapan antarnegeri dapat menyulitkan perusahaan yang ingin beroperasi lintas batas; karena itu, keselarasan kebijakan dan kepercayaan antaranggota menjadi bagian penting dari pekerjaan, bukan detail teknis belaka.
Prabowo juga menekankan perlunya kelembagaan yang efektif, kepemimpinan yang tegas, dan kepercayaan di antara negara anggota untuk menjalankan agenda kawasan. Indonesia, dalam kesempatan yang sama, mendukung aspirasi Timor Leste untuk memegang keketuaan ASEAN pada 2029. Dukungan itu menggarisbawahi bahwa agenda bersama membutuhkan keterlibatan seluruh anggota. Tanpa pelaksanaan yang konsisten dan manfaat yang menjangkau pelaku usaha serta pekerja, proyeksi besar akan tetap menjadi angka di atas kertas.
Ukuran keberhasilan ada pada manfaat nyata
DEFA menawarkan kesempatan untuk menghubungkan pasar digital ASEAN dan memperluas ruang tumbuh lintas negara. Namun, proyeksi USD2 triliun pada 2030 bukan hasil yang pasti: pencapaiannya bergantung pada mutu koordinasi, penerapan kesepakatan, dan kemampuan anggota memastikan usaha serta pekerja dapat ikut menikmati pertumbuhan.
Karena itu, penilaian terhadap DEFA sebaiknya tidak berhenti pada besarnya potensi. Ukuran yang lebih berarti adalah apakah kerangka ini membuat kegiatan digital lintas negara lebih mudah dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat. Jika kerja sama diwujudkan secara konsisten, DEFA dapat menjadi penggerak integrasi ekonomi digital kawasan. Jika tidak, ambisi tersebut akan sulit berubah menjadi manfaat sehari-hari.






