Lahan menjadi simpul penting pembangunan jaringan
Jaringan listrik menuju Ibu Kota Nusantara adalah infrastruktur transmisi yang menyalurkan pasokan melalui menara dan kabel tegangan tinggi, sehingga setiap tapak tower harus memiliki dasar lahan yang dapat diselesaikan secara sah dan tertib. Karena itu, persoalan lahan tower SUTT bukan urusan sampingan: tanpa kejelasan tapak, pembangunan fisik dapat tersendat meski rancangan jaringan sudah tersedia. Pembangunan jaringan listrik IKN menghadapi tantangan tersebut pada jalur SUTT 150 kV Kuaro–GIS 4 IKN. PLN melalui Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur dan Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 1 memilih berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri Paser. Langkah ini tepat, sebab penyelesaian pertanahan perlu menggabungkan kemajuan proyek dengan kepatuhan hukum, bukan mengorbankan salah satunya.

Pendampingan hukum untuk mencari jalan keluar
Dalam audiensi di Kantor Kejari Paser pada 21 September, PLN UPP KLT 1 membahas pendampingan hukum dan alternatif penyelesaian persoalan lahan tapak tower di jalur SUTT 150 kV Kuaro–GIS 4 IKN. Pertemuan itu dihadiri Kepala Kejari Paser Hary Palar, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Andi Vickariaz Tabriah, Manager PLN UPP KLT 1 Muhammad Subchan Fuad, serta tim perizinan dan pertanahan PLN. Koordinasi PLN Kejari Paser ini bukan pengganti proses penyelesaian lahan, melainkan upaya memperoleh pertimbangan agar pilihan yang ditempuh sesuai kewenangan dan peraturan. Subchan menyatakan PLN berharap mendapat pertimbangan hukum yang komprehensif agar penyelesaian berlangsung tepat dan akuntabel.
Kejari Paser menyatakan siap memberi dukungan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pendampingan semacam ini penting karena proyek ketenagalistrikan harus menjaga kehati-hatian dan tata kelola, terutama saat berhadapan dengan persoalan pertanahan. Audiensi tersebut juga menindaklanjuti kerja sama antara PLN UIP Kalbagtim dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, serta PLN UPP KLT 1 dan Kejari Paser.
Ukuran keberhasilan ada pada penyelesaian yang akuntabel
Koordinasi hukum adalah langkah awal, bukan bukti bahwa persoalan lahan sudah selesai. Yang menentukan ialah tindak lanjut yang mampu mempertemukan kepentingan pembangunan dengan kepastian dan kepatuhan hukum. PLN, UPP KLT 1, dan Kejari Paser menyatakan akan terus memperkuat komunikasi serta sinergi untuk mendukung penyelesaian sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Pendekatan ini memberi jalur kerja yang lebih tertib bagi penyelesaian lahan tower SUTT, tetapi hasil akhirnya tetap bergantung pada langkah konkret setelah audiensi. Sasaran PLN adalah menjaga pembangunan SUTT Kuaro IKN berjalan baik sebagai bagian dari penguatan sistem kelistrikan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.






