Penurunan indeks perlu dijawab dengan bukti
Indeks Negara Hukum adalah ukuran yang menilai sejauh mana prinsip hukum berjalan melalui sejumlah aspek, termasuk pembatasan kekuasaan, pemenuhan hak, peradilan, dan absennya korupsi. Karena itu, perubahan skor bukan vonis tunggal atas seluruh sistem, tetapi sinyal yang layak diperiksa secara serius. Dalam WJC 2026—laporan World Justice Project yang dirilis pada 22 Oktober—skor Indonesia turun menjadi 0,51 dari 0,52 pada tahun sebelumnya. Peringkatnya merosot enam posisi, dari ke-69 menjadi ke-75 di antara 143 negara yang dinilai. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta publik tidak terlalu khawatir dan mengatakan pemerintah terus berupaya membenahi tata kelola hukum. Sikap tenang dapat mencegah kesimpulan terburu-buru, tetapi tidak semestinya mengurangi urgensi. Ketika skor dan peringkat sama-sama bergerak turun, jawaban paling meyakinkan bukan optimisme semata, melainkan perbaikan yang dapat diuji.
Tujuh indikator yang melemah tidak boleh diabaikan
Hampir semua aspek penilaian menunjukkan kemunduran: tujuh dari delapan indikator turun. Hanya indikator absennya korupsi yang tidak mengalami penurunan. Di antara bagian yang paling banyak melemah terdapat pembatasan kekuasaan pemerintah, pemenuhan hak-hak dasar, dan peradilan perdata. Temuan ini membuat penjelasan bahwa laporan hanya mencerminkan persepsi terasa belum cukup. Persepsi memang bukan bukti tunggal, tetapi penilaian yang konsisten pada beberapa aspek merupakan alasan untuk memeriksa kebijakan dan praktik yang mendasarinya. Mengabaikannya justru dapat menutup kesempatan untuk mengidentifikasi kelemahan. WJP mencatat kemunduran serupa terjadi di berbagai negara seiring menguatnya gejala otoritarianisme. Konteks global membantu menjelaskan bahwa Indonesia bukan satu-satunya yang menghadapi tren ini. Namun, konteks tersebut bukan alasan untuk mengendurkan evaluasi domestik: kondisi di tempat lain tidak menghapus tanggung jawab pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak dan pembatasan kekuasaan.
Janji pembenahan harus menjadi ukuran berikutnya
Pada 26 Oktober 2026, Supratman menyatakan pemerintah sedang bekerja dan meminta masyarakat optimistis indeks akan kembali naik seiring pembenahan sistem tata kelola. Komitmen itu penting, tetapi kenaikan yang dijanjikan hanya akan bermakna jika disertai langkah yang jelas dan hasil yang bisa dinilai, terutama pada indikator yang turun. Pemerintah juga perlu menanggapi secara terbuka kekhawatiran tentang pembatasan kekuasaan dan hak dasar. Dalam bahan yang tersedia, Supratman menolak anggapan bahwa pembatasan kekuasaan melemah dan menyebut kebebasan berpendapat tetap memiliki ruang. Namun, klaim pemerintah seharusnya diuji melalui praktik dan keterbukaan, bukan hanya pernyataan. Penurunan skor yang tipis tidak mengubah arah sinyalnya: peringkat turun, dan mayoritas indikator memburuk. Pemerintah boleh meminta publik tidak panik, tetapi tidak bisa meminta publik berhenti menuntut akuntabilitas. Kesimpulannya, pembenahan tata kelola hukum harus terlihat dalam kemajuan nyata pada ukuran-ukuran yang melemah; barulah optimisme tentang indeks yang akan naik memiliki dasar.






