Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

RANS Uraikan Kontrak Influencer: 150 Output, 52,6 Juta Views

RANS Uraikan Kontrak Influencer: 150 Output, 52,6 Juta Views
Minat|Asia Tenggara

Kontrak yang lebih luas dari unggahan

Kontrak jasa influencer pemerintah adalah pengadaan layanan komunikasi yang dapat mencakup produksi konten, kehadiran figur publik, perjalanan, logistik, serta kegiatan promosi di luar kanal digital. Penjelasan ini menjadi inti tanggapan RANS atas kontrak senilai Rp14,69 miliar dengan Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disorot Indonesia Corruption Watch (ICW). Pada 10 November 2026, Corporate Secretary RANS, Chintami M. Sihombing, mengatakan kerja sama perusahaan dan anak usahanya dengan instansi pemerintah dijalankan secara profesional serta mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku. RANS menyebut prosesnya dapat melalui Inaproc.id atau e-catalogue.com. Perusahaan juga mengatakan nilai kontrak mengacu pada commercial rate card yang dipakai untuk klien lain. Namun, acuan harga dari perusahaan sendiri belum cukup menjawab pertanyaan publik tentang bagaimana kebutuhan, spesifikasi, dan nilai pekerjaan ditetapkan dalam pengadaan pemerintah.

Nilai kerja sama yang dijelaskan RANS mencapai Rp14.696.955.002: satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP senilai Rp10,79 miliar. Perusahaan mengatakan biaya ditentukan dengan mempertimbangkan ruang lingkup, jenis layanan, jumlah konten, lokasi, kompleksitas, dan keluaran yang disepakati. Jadi, menilai kontrak influencer RANS hanya dari angka atau tarif satu unggahan akan melewatkan bagian pekerjaan yang diklaim termasuk di dalamnya. Namun, justru karena nilainya besar dan dananya berasal dari pengadaan publik, keterbukaan tentang rincian keluaran dan dasar pemilihan penyedia tetap penting.

RANS Uraikan Kontrak Influencer: 150 Output, 52,6 Juta Views

Dua kementerian, dua tujuan kampanye

Dalam kerja sama RANS Kemendikbud KKP, sasaran kampanye tidak sama. RANS menyebut kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan ditujukan untuk mengenalkan museum melalui konten kreatif dan interaktif agar masyarakat tertarik berkunjung. Untuk KKP, perusahaan mengemas edukasi tentang sumber daya kelautan dan industri perikanan dengan konsep perjalanan bersama The Dudas-1. Materi yang disebut antara lain budi daya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan, fasilitas pendukung nelayan di Cemaga Utara, Natuna, serta Salt Industry Centre di Rote Ndao. Cakupan ini mendukung penjelasan bahwa pekerjaan bukan semata membeli ruang unggahan: ada produksi, perjalanan, dan aktivitas promosi. Tetapi uraian tema dan lokasi saja belum menunjukkan berapa biaya untuk tiap komponen ataupun bagaimana keberhasilan edukasi diukur.

RANS menyatakan empat kampanye itu menghasilkan lebih dari 150 output dan secara kumulatif memperoleh lebih dari 52,6 juta views di kanal digital. Lebih dari 120 output, menurut perusahaan, berasal dari tiga kampanye KKP, sedangkan kampanye museum menghasilkan lebih dari 25. Angka tersebut memberi gambaran skala pekerjaan, tetapi perlu dibaca sebagai klaim perusahaan, bukan penilaian independen atas dampak atau mutu kampanye. Jumlah tayangan mengukur paparan, bukan dengan sendirinya perubahan pengetahuan, kunjungan ke museum, atau perkembangan industri perikanan. Karena itu, 150 output RANS dan 52,6 juta views penting sebagai data pelaksanaan yang disampaikan perusahaan, tetapi bukan jawaban lengkap untuk menilai manfaat belanja publik.

Pertanyaan ICW belum terjawab sepenuhnya

Sorotan ICW muncul setelah organisasi itu mengungkap paket-paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian pada periode 2024–2026, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. ICW mempertanyakan mekanisme yang secara spesifik mencantumkan akun media sosial tertentu dan menilai praktik semacam itu berpotensi mengarah pada spec-locking, yakni spesifikasi yang dapat membatasi persaingan penyedia. Dalam salah satu paket yang disorot, penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717 tercatat senilai Rp575,65 juta. Rincian itu menjelaskan mengapa perhatian ICW tidak hanya tertuju pada jumlah total kontrak, tetapi juga pada cara kebutuhan dan spesifikasi ditentukan.

Tanggapan RANS menegaskan kepatuhan pada prosedur serta menyebut penggunaan platform pengadaan yang dapat diakses publik. Itu menjawab sebagian persoalan tentang jalur transaksi, tetapi belum secara khusus membantah atau menjelaskan kekhawatiran ICW mengenai pencantuman akun tertentu dan potensi spec-locking. Perlu dibedakan antara klaim perusahaan bahwa kewajiban kontrak telah dituntaskan dan pertanyaan pengawasan mengenai rancangan pengadaannya: keduanya membahas hal berbeda. Klarifikasi RANS soal ruang lingkup, harga, dan capaian memberi konteks yang perlu dipertimbangkan, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan dasar pemilihan penyedia.

Capaian bukan pengganti akuntabilitas

Kasus ini menunjukkan dua ukuran yang semestinya dinilai bersamaan: apakah pekerjaan yang dijanjikan benar-benar dilaksanakan, dan apakah proses pengadaannya membuka persaingan yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. RANS menawarkan angka keluaran dan tayangan untuk menjelaskan cakupan hasil; ICW mengangkat pertanyaan tentang spesifikasi dan mekanisme pemilihan. Keduanya tidak saling meniadakan. Output yang banyak tidak otomatis membuktikan proses pengadaan tanpa masalah, sementara sorotan atas mekanisme juga tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran. Penilaian yang kuat memerlukan transparansi pada ruang lingkup, komponen biaya, kriteria pemilihan, dan bukti serah terima yang relevan.

Kesimpulannya, penjelasan RANS memperjelas bahwa kontrak senilai Rp14,69 miliar diklaim mencakup produksi, perjalanan, kehadiran influencer, kegiatan off-air, dan promosi—bukan hanya unggahan media sosial. Klaim lebih dari 150 output dan 52,6 juta views memberi ukuran pelaksanaan, tetapi belum menutup pertanyaan ICW mengenai pengadaan yang menyebut akun tertentu. Akuntabilitas baru terasa utuh ketika laporan hasil dapat diuji bersama alasan spesifikasi dan proses pemilihan penyedia. Untuk belanja pemerintah, angka jangkauan dan kepatuhan prosedural sama-sama perlu dibuktikan secara terbuka.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!