Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Jabatan Sekda Tangsel Disorot, Pemkot Buka Dialog

Jabatan Sekda Tangsel Disorot, Pemkot Buka Dialog
Minat|Asia Tenggara

Aksi mahasiswa menguji keterbukaan pemerintah

Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) adalah posisi pimpinan birokrasi daerah yang mengoordinasikan administrasi pemerintahan dan menjadi bagian penting dari tata kelola pelayanan publik. Karena itu, dasar pengisian dan kelanjutan masa jabatannya layak diketahui masyarakat. Jabatan Sekda Tangsel menjadi sorotan setelah puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Jalan Maruga Raya, Ciputat, pada Senin, 2 November 2026. Mereka mempersoalkan transparansi perpanjangan masa jabatan dan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengukuhan. Aksi mahasiswa Tangsel ini bukan sekadar perbedaan pendapat tentang urusan kepegawaian: tuntutan tersebut menyangkut kepercayaan publik terhadap proses administrasi. Mahasiswa juga mempertanyakan belum adanya pengukuhan definitif dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pokok persoalannya, dengan demikian, bukan hanya apakah pemerintah menyatakan telah mengikuti aturan, tetapi juga apakah dasar keputusan dan dokumennya dapat dijelaskan secara terbuka.

Jabatan Sekda Tangsel Disorot, Pemkot Buka Dialog

Pernyataan sesuai aturan perlu dibuktikan dengan penjelasan

Pemkot Tangsel merespons aksi secara positif. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Tubagus Asep Nurdin, menyebut kritik mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dan mengatakan keputusan kepegawaian mengacu pada regulasi nasional serta peraturan yang berlaku. Sikap itu penting, tetapi pernyataan umum tentang kepatuhan aturan belum dengan sendirinya menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai perpanjangan masa jabatan maupun SK pengukuhan. Untuk meredakan polemik, pemerintah perlu menerangkan aturan yang digunakan, tahapan administrasi yang ditempuh, dan status dokumen terkait secara mudah dipahami. Transparansi jabatan Sekda tidak berarti proses harus diadili lewat desakan massa atau kabar yang belum terverifikasi; artinya, alasan dan prosedur keputusan dapat diperiksa publik sesuai ketentuan. Dengan begitu, klaim bahwa tata kelola berjalan sesuai aturan bisa diuji, bukan hanya diminta untuk dipercaya.

Asep menyampaikan bahwa Pemkot mengundang perwakilan mahasiswa untuk membahas aturan dan data bersama tim hukum serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Ajakan dialog Pemkot Tangsel ini merupakan langkah yang lebih berguna daripada saling melontarkan tuduhan, asalkan forum benar-benar menyediakan penjelasan dan dokumen yang relevan. Pemerintah juga menyebut perbedaan pandangan sebagai bagian dari demokrasi lokal. Pengakuan itu seharusnya diikuti kesediaan mendengar pertanyaan yang spesifik, termasuk soal pengukuhan definitif yang dipersoalkan mahasiswa. Sebaliknya, mahasiswa dapat menggunakan forum untuk menyampaikan dasar tuntutan secara terukur. Dialog yang terbuka bukan pengganti akuntabilitas, melainkan cara untuk menguji informasi dan memperjelas duduk perkara tanpa memperbesar prasangka.

Pelayanan publik tetap harus menjadi ukuran

Di tengah polemik, Pemkot memastikan aparatur sipil negara tetap bekerja profesional dan pelayanan dasar di kelurahan, kecamatan, hingga dinas teknis berjalan normal. Pemerintah juga menegaskan program infrastruktur, fasilitas kesehatan, penanganan sampah, dan pendidikan tidak boleh kendur. Kepastian ini penting bagi warga yang bergantung pada layanan sehari-hari, tetapi kelancaran pelayanan tidak menghapus kebutuhan untuk menjawab persoalan jabatan. Urusan administrasi dan mutu layanan harus berjalan beriringan: warga berhak memperoleh pelayanan tanpa gangguan sekaligus mendapat penjelasan tentang keputusan publik yang dipersoalkan. Asep mengimbau masyarakat menyaring informasi media sosial dan tidak mudah percaya pada narasi yang belum terverifikasi. Imbauan itu patut diterapkan semua pihak, termasuk pemerintah sendiri: informasi resmi akan lebih dipercaya jika disertai keterangan yang jelas, bukan hanya ajakan untuk tetap tenang.

Dialog harus berujung pada jawaban yang dapat diperiksa

Langkah berikutnya sudah ditawarkan: perwakilan mahasiswa dapat duduk bersama tim hukum dan BKPSDM untuk membahas dasar aturan serta dokumen terkait jabatan Sekda. Ukuran keberhasilan dialog bukan sekadar terselenggaranya pertemuan, melainkan apakah pertanyaan tentang perpanjangan masa jabatan dan penerbitan SK memperoleh jawaban yang spesifik, konsisten, dan dapat diverifikasi. Pemerintah perlu menjelaskan informasi yang dapat dibuka beserta batas keterbukaan yang ditetapkan aturan; mahasiswa pun perlu menyampaikan keberatan dengan merujuk data. Pendekatan ini lebih sehat daripada membiarkan kekosongan informasi dipenuhi spekulasi. Pada akhirnya, Pemkot telah membuka pintu dialog, tetapi kepercayaan publik bergantung pada apa yang dilakukan setelah pintu itu dibuka. Penjelasan yang terang akan membantu mengakhiri polemik sekaligus memperkuat akuntabilitas birokrasi.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!