Ketidakpastian harga menghambat produktivitas
Tekanan harga bahan pangan adalah kenaikan atau perubahan biaya bahan baku yang membuat usaha makanan sulit merencanakan produksi, menjaga harga jual, dan mempertahankan keuntungan. Di Bandung, gejolak harga beras, ayam, dan cabai sepanjang tahun ini menghambat produktivitas UMKM kuliner serta menahan langkah mereka untuk memperbesar usaha. Masalahnya bukan semata bahan menjadi mahal, melainkan biaya yang sulit diperkirakan saat modal dan ruang untuk menaikkan harga terbatas. Pada pertengahan Oktober, harga ayam filet naik dari Rp 40.000 menjadi Rp 50.000 per kilogram, sementara cabai rawit meningkat dari Rp 60.000 menjadi Rp 100.000 per kilogram. Beras dijual Rp 15.000 hingga Rp 18.000 per kilogram, di atas harga eceran tertinggi yang disebutkan dalam laporan. Bagi usaha kecil, perubahan semacam ini bukan sekadar angka pasar: ia mengacaukan perencanaan belanja dan jumlah makanan yang bisa disajikan.
Pilihan pelaku usaha memperlihatkan betapa sempitnya ruang untuk menyerap kenaikan. Dewi, pemilik warung prasmanan di Cikutra, tidak berani menaikkan harga menu karena khawatir pelanggan mengeluh dan daya beli melemah. Ia memilih mengurangi porsi untuk menekan biaya, sementara pendapatan bersih yang dilaporkan hanya Rp 150.000 dari omzet harian Rp 1 juta. Musaad, pemilik warung ayam lalapan di Antapani, mengurangi stok ayam harian hingga 20 persen setelah harganya melampaui Rp 40.000 per kilogram. Langkah-langkah ini mungkin membantu usaha bertahan hari demi hari, tetapi bukan jalan menuju peningkatan produktivitas. Jika porsi dan stok terus dikurangi, kemampuan melayani pelanggan dan mengembangkan usaha ikut terkikis.
Di Denpasar, kenaikan disertai kelangkaan
Di Denpasar, persoalannya lebih rumit daripada harga yang naik: gula pasir dan tepung dilaporkan makin sulit ditemukan selama beberapa minggu terakhir. Data harga pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar pada 3 November mencatat gula pasir Rp 19.000 per kilogram di Pasar Badung dan Pasar Nyanggelan, sedangkan di Pasar Kereneng harganya Rp 18.500 per kilogram. Harga tersebut melampaui HET Rp 17.500 per kilogram, dan stok gula juga dilaporkan lenyap di beberapa ritel. Irene, pelaku usaha kue rumahan di Ubung Kaja, mengatakan harga gula yang biasa dibelinya naik dari Rp 17.000 menjadi Rp 18.500 per kilogram. Harga tepung terigu yang ia beli juga naik dari Rp 114.000 menjadi Rp 135.000 per dus. Angka-angka ini menunjukkan bahwa tekanan biaya berjalan beriringan dengan ketidakpastian apakah bahan yang dibutuhkan tersedia.
Bagi pembuat kue, stok yang tidak pasti membuat jadwal produksi dan pemenuhan pesanan lebih sulit dijaga. Irene juga menyebut pembelian tepung ketan dibatasi hingga dua bungkus berukuran 500 gram atau satu kilogram, sementara barang kerap kosong. Ia kewalahan dan memilih menaikkan harga jual kue agar kualitas tetap sama. Keputusan itu lebih masuk akal daripada menurunkan mutu, tetapi pelanggan tetap menanggung sebagian beban kenaikan. Situasi Bandung dan Denpasar memperlihatkan dua sisi masalah yang sama: bahan baku mahal menggerus margin, sedangkan pasokan terbatas menghambat produksi. Bagi UMKM kuliner, mengelola biaya saja tidak cukup jika bahan pokok tak selalu dapat dibeli sesuai kebutuhan.
Pasokan dan distribusi perlu dibenahi
Ketika harga berubah dan barang sulit didapat, pelaku usaha kecil dipaksa menanggung risiko yang semestinya tidak dibebankan hanya kepada mereka. Pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi menilai harga komoditas yang tidak stabil menghambat UMKM untuk meningkatkan produksi dan keuntungan. Ia juga mengkritik belum optimalnya upaya pengendalian harga dan meminta pemerintah menelusuri dugaan permainan harga. Kritik ini menyoroti perlunya tindakan yang menyasar penyebab, bukan sekadar respons sesaat ketika harga sudah melonjak. Di Bandung, ketergantungan pasokan pangan dari luar kota mencapai sekitar 94 persen, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Bandung Gin Gin Ginanjar. Ketergantungan tinggi membuat distribusi yang terganggu mudah berubah menjadi tekanan biaya dan risiko kekurangan bahan bagi pedagang maupun usaha kuliner.
Pemerintah Kota Bandung tengah mengkaji kelayakan penyediaan infrastruktur logistik pangan untuk memperkuat ketahanan daerah dan mengantisipasi gangguan pasokan serta gejolak harga. Kajian itu perlu diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam penyimpanan dan distribusi; jika tidak, pelaku UMKM akan terus menyesuaikan porsi, stok, atau harga jual tanpa kepastian kapan keadaan membaik. Pemerintah juga perlu memperhatikan ketersediaan bahan yang dilaporkan langka di Denpasar, bukan hanya memantau angka harga. Kesimpulannya, stabilitas bahan baku bukan urusan tambahan bagi usaha kecil, melainkan prasyarat agar mereka dapat berproduksi konsisten, menjaga pelanggan, dan tumbuh. Selama biaya dan pasokan sama-sama tak menentu, produktivitas UMKM kuliner akan tetap tertahan.






