Kesulitan siswa menguji mutu pembelajaran
Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah asesmen yang mengukur kemampuan akademik siswa sekaligus menguji kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan ujian secara tertib, adil, dan didukung sarana yang memadai. Pemantauan di SMAN 1 Kuta Selatan, Badung, pada 5 November 2026 memperlihatkan bahwa kesiapan teknis belum menjawab pertanyaan paling penting: apakah siswa cukup dibekali untuk menghadapi materi ujian? Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menilai pelaksanaan di sekolah itu berjalan baik, tetapi siswa menyebut pelajaran matematika sangat menantang. Keluhan soal matematika TKA semestinya dibaca sebagai sinyal bagi pembelajaran, bukan semata-mata sebagai persoalan peserta yang kurang siap. Atip mendorong hasil asesmen menjadi bahan evaluasi, terutama pada mata pelajaran yang hasilnya belum menggembirakan. Di sekolah tersebut, 263 siswa mengikuti ujian dalam dua gelombang, masing-masing terdiri atas tiga sesi. Skala dan pengaturan itu menunjukkan kerja penyelenggaraan, tetapi belum membuktikan bahwa pembelajaran matematika sudah memadai.

Kepatuhan perlu diperiksa tanpa buru-buru menghukum
Tantangan pelaksanaan TKA bukan hanya soal kemampuan siswa. Di Jawa Timur, 24 sekolah masuk daftar satuan pendidikan yang diduga melanggar ketentuan, dan keputusan sanksi masih menunggu Kemendikdasmen. Dinas Pendidikan Jawa Timur meminta cabang dinas memverifikasi dan mengklarifikasi temuan sebelum penanganan ditetapkan. Menurut Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai, sebagian kasus berkaitan dengan dokumentasi: foto yang dibuat sebelum ujian tanpa sengaja turut menampilkan bagian soal. Karena itu, aturan sekolah TKA harus dijelaskan secara seragam dan ditegakkan dengan pemeriksaan yang adil. Dugaan pelanggaran tidak boleh dianggap remeh, tetapi daftar temuan juga bukan bukti otomatis adanya kesengajaan. Aries meminta persoalan dilihat secara proporsional dan menyayangkan sekolah diumumkan sebelum dikonfirmasi. Sikap itu masuk akal: penegakan aturan melindungi integritas ujian, sedangkan verifikasi mencegah sekolah dan siswanya menanggung stigma sebelum fakta jelas.
Kesalahan data berisiko menutup akses ujian
Kasus dua siswa kelas XII SMAN 6 Wangi-Wangi menunjukkan bahwa ketertiban administrasi bukan urusan kecil. Data mereka sempat tercatat ganda dengan MAS Wisata Kelautan Untu Melambi, bahkan hilang dari sistem Dapodik; akibatnya, keduanya tidak dapat mengikuti TKA pada 26 Oktober 2026. Setelah orang tua mendatangi Kemendikdasmen dan sekolah bersama dinas melaporkan masalah secara daring, data berhasil ditarik kembali oleh sekolah asal. Kepala Dikbud Sulawesi Tenggara Mukhtar menyebut pihaknya menunggu jadwal TKA susulan dan akan memberi perhatian agar kedua siswa mendapat kesempatan mengikuti ujian. Pemulihan data memberi mereka peluang, tetapi hak mengikuti asesmen semestinya tidak bergantung pada perjuangan keluarga mengurus masalah administrasi. Kasus ini menuntut operator sekolah memeriksa dan menyelaraskan data lebih awal, sementara dinas perlu memastikan jalur koreksi dan TKA susulan tersedia bagi peserta yang terdampak.
Listrik dan sistem harus ikut siap
Kesiapan ujian digital juga rapuh bila pasokan listrik tidak stabil. Saat memantau ujian di Bali, Atip menyoroti risiko listrik padam yang dapat mengganggu kelancaran asesmen dan meminta celah teknis itu dievaluasi untuk pelaksanaan berikutnya. Ini bukan catatan pelengkap: siswa yang sudah menghadapi soal menantang tidak seharusnya sekaligus menanggung ketidakpastian perangkat atau listrik. Jika disandingkan dengan dugaan pelanggaran dokumentasi di Jawa Timur dan data ganda di Wangi-Wangi, gambaran yang muncul adalah masalah berlapis—mutu pembelajaran, disiplin prosedur, infrastruktur, dan akurasi administrasi. Masing-masing memerlukan tanggung jawab berbeda, tetapi dampaknya bertemu pada pengalaman peserta. Penyelenggara perlu menguji pasokan listrik, memperjelas aturan kepada sekolah, dan memeriksa data peserta sebelum hari ujian. Tanpa langkah itu, kelancaran di satu lokasi belum cukup untuk menyebut pelaksanaan TKA siap secara menyeluruh.
Kesimpulannya, TKA baru layak disebut tertib ketika ujian tidak hanya berlangsung tanpa insiden besar, tetapi juga mengukur pembelajaran dengan baik dan memberi semua siswa akses yang adil. Keluhan matematika harus mendorong perbaikan pengajaran; dugaan pelanggaran mesti diverifikasi sebelum sanksi diputuskan; data peserta perlu ditangani sebelum menghalangi ujian; dan listrik harus dipastikan mendukung asesmen digital. Ketiga pengalaman ini bukan alasan untuk menghakimi sekolah atau peserta, melainkan peringatan bahwa mutu penyelenggaraan ditentukan oleh detail yang sering luput. Fokus pada pencegahan dan tindak lanjut akan lebih berguna daripada sekadar mencatat bahwa ujian telah terlaksana.






