Ekspansi Produksi Beras: Dari Seram Bagian Timur ke Sidrap
Ekspansi produksi beras nasional melalui pembukaan lahan sawah baru dan penerapan teknologi pertanian modern adalah strategi yang menggabungkan perluasan areal tanam dengan peningkatan produktivitas per hektare untuk memperkuat swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah dalam jangka panjang. Di Seram Bagian Timur (SBT), pemerintah daerah memposisikan wilayahnya sebagai calon lumbung beras melalui dua jurus utama: perlindungan lahan eksisting dan ekstensifikasi sawah rakyat. SBT saat ini memiliki 2.440 hektare lahan sawah yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui peraturan daerah. Di saat yang sama, di Sidenreng Rappang (Sidrap) program Pertanian Modern–Advanced Agricultural System (PM-AAS) menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas bisa melompat jauh tanpa menambah lahan, dengan panen perdana mencapai 11,2 ton gabah per hektare dan melampaui target nasional. Kombinasi ekspansi lahan dan lonjakan produktivitas ini mengirim pesan jelas: swasembada pangan bukan lagi slogan, tetapi mulai terbukti di lapangan.
Seram Bagian Timur: Lahan Sawah Baru dan Ambisi Lumbung Beras
Jika selama ini Maluku jarang disebut dalam peta utama produksi beras nasional, SBT sedang berusaha membalik narasi itu. Melalui program ekstensifikasi, daerah ini mendapatkan alokasi 1.362 hektare lahan cetak sawah rakyat, terbesar di tingkat provinsi. Dengan tambahan ini, luas lahan baku sawah SBT diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 3.802 hektare. Ini bukan sekadar penambahan angka di atas kertas; di atas lahan inilah ketahanan pangan daerah akan ditentukan. Kepala dinas pertanian menegaskan, tambahan luasan ini dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan produksi beras dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. Bupati SBT bahkan mengaitkan langsung langkah ini dengan kontribusi terhadap swasembada pangan nasional, menekankan pentingnya menjadikan panen perdana sebagai pemicu perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas, bukan sekadar seremoni sesaat.
PM-AAS di Sidrap: Bukti Kekuatan Teknologi Pertanian Modern
Di Sidrap, Sulawesi Selatan, PM-AAS tampil sebagai contoh terang bagaimana teknologi pertanian modern bisa menggeser batas produktivitas padi. Panen perdana di kawasan seluas 100 hektare menghasilkan 11,2 ton gabah per hektare, salah satu hasil tertinggi program ini dan melampaui target yang ditetapkan. "Panen perdana di Kabupaten Sidenreng Rappang menghasilkan 11,2 ton gabah per hektare" adalah angka yang dengan sendirinya menjelaskan mengapa pendekatan ini dipandang strategis. PM-AAS memadukan benih unggul yang disesuaikan dengan kondisi daerah, mekanisasi, pemupukan berimbang, pengelolaan air, dan pendampingan budidaya intensif dalam satu sistem terpadu. Pendekatan ini tidak hanya menambah produksi beras nasional, tapi juga menekan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani. Setelah uji lapangan hampir dua tahun, program ini kini diperluas secara nasional dengan target penerapan hingga satu juta hektare. Artinya, keberhasilan seperti di Sidrap berpotensi direplikasi di banyak wilayah lain, termasuk di daerah baru pengembangan sawah seperti SBT.
Aceh Selatan: Ketika Program Pengurangan Biaya Berhadapan dengan Tata Kelola Lemah
Gambaran cerah di Maluku dan Sidrap berkontras dengan realitas getir yang muncul di Aceh Selatan. Program Bajak Sawah Gratis (BASAGA) sebenarnya dirancang untuk menekan biaya produksi petani melalui penyediaan layanan pengolahan lahan tanpa beban langsung bagi petani. Di tingkat lapangan, petani mengapresiasi program ini karena biaya awal tanam berkurang. Namun, keterlambatan pembayaran upah sopir traktor dan pekerja pengangkut menjadi titik lemah yang merusak kepercayaan. Pekerja mengaku sudah menyelesaikan tugas sejak awal musim tanam, tetapi ketika padi hampir panen, hak mereka belum dibayarkan sepenuhnya. Alasan berulang soal belum tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran menunjukkan celah serius antara desain kebijakan dan eksekusinya. Program yang dimaksudkan menguatkan ketahanan pangan daerah akhirnya dibayangi persoalan penghargaan terhadap tenaga kerja, dan ini berpotensi menghambat dukungan masyarakat terhadap inisiatif swasembada pangan di masa depan.
Pelajaran Besar: Swasembada Pangan Butuh Lahan, Teknologi, dan Tata Kelola
Dari SBT, Sidrap, dan Aceh Selatan, terlihat bahwa swasembada pangan adalah proyek yang berdiri di atas tiga pilar: lahan sawah baru yang terlindungi, teknologi pertanian modern yang meningkatkan produktivitas, dan tata kelola program yang adil bagi para pelaku. Ekstensifikasi di SBT menunjukkan betapa pentingnya memperluas basis produksi beras bersamaan dengan perlindungan lahan pertanian agar ketahanan pangan daerah tidak rapuh terhadap alih fungsi lahan. Hasil PM-AAS di Sidrap membuktikan bahwa peningkatan produksi beras nasional tidak mungkin dicapai hanya dengan menambah hektare; produktivitas per hektare harus naik lewat inovasi budidaya. Di sisi lain, kasus BASAGA di Aceh Selatan mengingatkan bahwa tanpa manajemen anggaran yang tepat waktu dan penghargaan terhadap pekerja, program sebaik apapun bisa kehilangan legitimasi di mata petani. Jika pemerintah daerah serius ingin berkontribusi pada swasembada pangan nasional, tiga pilar ini harus dijalankan secara serempak, bukan parsial.
