Kuota rak harus menjadi akses pasar nyata
Ritel modern adalah jaringan toko dengan pilihan produk terkurasi yang memberi pelaku usaha akses langsung ke konsumen melalui rak dan saluran penjualan yang luas. Di Berau, akses itu seharusnya tidak hanya dinikmati merek besar: Pemkab menetapkan sekitar 20–30 persen kapasitas produk ritel modern untuk hasil UMKM setempat. Kebijakan ini patut didukung karena ekspansi jaringan ritel dan waralaba nasional terus membuka peluang investasi, sementara kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission ikut mempercepat masuknya usaha ke daerah. Namun, kuota tidak boleh berhenti sebagai angka dalam aturan. DPMPTSP Berau, melalui Kepala Dinas Nanang Bakran, mendorong ritel menjadi etalase produk masyarakat dan membuka akses pemasaran yang lebih luas. Bagi UMKM, produk lokal di toko dapat mempertemukan barang unggulan daerah dengan pembeli yang sebelumnya sulit dijangkau.

Etalase saja tidak cukup tanpa standar
Masuk ke rak ritel modern bukan sekadar soal mendapat ruang. Pengelola toko menilai konsistensi mutu, keamanan produk, kelayakan konsumsi, dan kemasan; produk yang enak atau menarik saja belum tentu siap dipasok secara teratur. Ini tantangan yang masuk akal, tetapi jangan sampai standar tersebut menjadi alasan untuk menutup pintu tanpa dukungan. Sebagian produk UMKM Berau dinilai telah memiliki kualitas dan tampilan yang mampu bersaing, sedangkan sebagian lainnya masih perlu pembenahan. Artinya, pemasaran UMKM perlu memadukan peluang penempatan dengan pendampingan yang konkret: memperbaiki kemasan, menjaga mutu antarbets, serta memenuhi persyaratan usaha dan keamanan. Kuota 20–30 persen akan bermakna jika membantu lebih banyak pelaku usaha memenuhi standar, bukan hanya mengisi rak dengan segelintir produk yang sejak awal sudah siap.
Pemda perlu mengawal dari pembinaan sampai rak
Pemkab Berau bersama organisasi perangkat daerah mendorong pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengemasan, serta pemenuhan persyaratan usaha. Langkah berikutnya harus memastikan bantuan itu terhubung dengan kebutuhan dan proses seleksi setiap jaringan ritel. Pemerintah juga menyatakan melakukan pemantauan berkala terhadap operasional toko modern, termasuk di Kecamatan Sambaliung dan Teluk Bayur, serta meminta jaringan besar mematuhi ketentuan ruang produk lokal. Pengawasan semacam ini penting: tanpa pemeriksaan dan tindak lanjut, kewajiban kuota berisiko menjadi janji yang tidak terasa bagi pelaku usaha. Ritel pun perlu memberi informasi seleksi yang jelas agar UMKM mengetahui kekurangan produknya dan dapat memperbaikinya. Keberhasilan kebijakan bukan dihitung dari banyaknya gerai yang dibuka, melainkan dari akses pasar yang benar-benar dapat digunakan usaha lokal.
Pertumbuhan ritel harus mengikutsertakan usaha daerah
Kebijakan ruang 20–30 persen menawarkan jalur bagi UMKM untuk berkembang bersama investasi, bukan tersisih olehnya. Jika pembinaan dan pengawasan berjalan, produk lokal berpeluang memperoleh paparan lebih luas, memperkuat penjualan, dan naik kelas; konsumen pun mendapat kesempatan menemukan hasil usaha Berau saat berbelanja. Namun, kuota tidak otomatis menjamin penjualan. Pelaku usaha tetap perlu menjaga kualitas dan pasokan, sedangkan ritel harus memberi ruang yang nyata dan pemerintah perlu mengawal pelaksanaannya. Pemkab juga mengarahkan investasi agar tidak hanya bertumpu pada perdagangan, melainkan turut menyasar sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pada akhirnya, ritel modern Berau hanya akan menjadi penggerak ekonomi lokal bila kewajiban rak diterjemahkan menjadi kemitraan yang konsisten. Membuka pintu masuk adalah awal; memastikan UMKM mampu bertahan di dalamnya adalah ukuran keberhasilan.






