Kesiagaan siber harus menjadi kerja sepanjang waktu
Keamanan siber bank adalah rangkaian perlindungan teknologi, pemantauan, dan tindakan operasional untuk mencegah serangan mengganggu layanan atau membahayakan data serta dana nasabah. Karena ancaman digital bergerak tanpa mengenal jam kerja, arahan OJK agar bank siaga 24 jam bukan formalitas; itu standar minimum yang masuk akal.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan koordinasi dengan personel teknologi informasi seluruh bank telah berjalan sejak Jumat, 6 November 2026, untuk meningkatkan kewaspadaan. OJK juga berulang kali mengirim surat kepada direksi agar manajemen memperkuat sistem dan menjalankan langkah preventif. Fokus pada keamanan siber bank patut diperluas hingga tata kelola akses dan penyedia teknologi pihak ketiga, sebab pertahanan internal bisa melemah bila akses vendor tidak diawasi. Kesiapan bukan hanya urusan tim TI: direksi harus memastikan prosedur, personel, dan jalur eskalasi benar-benar siap saat insiden terjadi.
Angka ancaman besar, tetapi bukan bukti pembobolan
Besarnya tekanan terlihat dari pemantauan FortiGuard Labs: sekitar 1,6 juta aktivitas ancaman terdeteksi dan diblokir dalam 24 jam hingga 9 November 2026, dengan intensitas sekitar 19 aktivitas per detik; sektor perbankan, keuangan, dan asuransi mencatat sekitar 761.000 aktivitas. Angka ini layak menjadi alarm, bukan bahan untuk menyimpulkan bahwa sistem bank telah ditembus.
Pembedaan itu penting agar kewaspadaan tidak berubah menjadi kepanikan. Catatan tersebut menunjukkan percobaan yang terdeteksi dan diblokir, bukan jumlah pembobolan atau kerugian. Namun, ancaman serangan siber perbankan tetap serius karena satu kegagalan operasional yang meluas dapat mengganggu pembayaran dan mengikis kepercayaan. Dampak bagi nasabah bukan abstrak: dana dapat dibobol, data pribadi terpapar, dan layanan yang dibutuhkan untuk transaksi sehari-hari bisa terhenti. Bank perlu menyampaikan informasi insiden secara jelas tanpa mengecilkan risiko maupun membesar-besarkan angka aktivitas ancaman.
Transaksi mencurigakan perlu ditahan dengan aturan jelas
OJK meminta bank memantau transaksi bernilai signifikan dan menghentikan sementara transaksi anomali untuk diklarifikasi. Langkah ini masuk akal ketika ada tanda kuat penyalahgunaan, tetapi harus disertai proses verifikasi yang cepat. Jika penahanan dilakukan tanpa kriteria dan komunikasi yang jelas, nasabah yang sah dapat kesulitan mengakses dana atau memenuhi kewajiban pembayaran.
Karena itu, mitigasi transaksi anomali bank harus menyeimbangkan pencegahan penipuan dengan kelancaran layanan. Bank semestinya memiliki jalur klarifikasi yang mudah dijangkau, keputusan yang dapat ditinjau, serta pemberitahuan yang tidak membuka celah bagi pelaku. Risiko siber memang dapat menjalar menjadi gangguan layanan dan merusak kepercayaan apabila kegagalan operasional meluas. Menahan transaksi sesaat mungkin lebih aman daripada membiarkan dana keluar, tetapi keterlambatan yang tidak perlu juga punya akibat nyata, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada transfer cepat.
Koordinasi harus berujung pada latihan dan respons nyata
Kesiagaan 24 jam akan berarti jika bank, OJK, dan BSSN mampu mengubah peringatan menjadi tindakan yang terkoordinasi. BSSN telah membentuk 151 Tim Tanggap Insiden Siber di sektor keuangan, sementara OJK meminta bank terus memantau anomali dan mengambil langkah yang diperlukan. Tim semacam ini membantu mempercepat komunikasi, tetapi jumlahnya sendiri tidak membuktikan setiap bank siap menghadapi gangguan.
Langkah berikutnya harus berupa pengujian ketahanan, termasuk simulasi serangan siber secara nasional yang didorong oleh ekonom Indef M. Rizal Taufikurahman. Simulasi dapat menguji apakah deteksi, pengambilan keputusan, pemulihan layanan, dan koordinasi dengan penyedia pihak ketiga berjalan saat tekanan meningkat. Pada akhirnya, OJK keamanan bank tidak cukup diukur dari surat edaran atau jumlah peringatan. Ukurannya ialah apakah bank mampu mencegah paparan data dan dana, membatasi gangguan layanan, serta memulihkan operasi dengan cepat. Kesiagaan 24 jam harus menjadi praktik teruji, bukan sekadar janji.
