Beras dan minyak goreng menjadi magnet utama
Pasar murah pangan adalah kegiatan yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau agar warga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membantu menjaga pasokan dan kestabilan harga. Di Probolinggo, Bojonegoro, dan Kabupaten Malang, kegiatan semacam ini memperlihatkan satu pola: beras dan minyak goreng menjadi komoditas yang paling menarik perhatian. Namun, jumlah pengunjung dan barang yang terjual berbeda tajam. Warga berbondong-bondong mendatangi PASS ISYA di Bojonegoro dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Wagir, Kabupaten Malang. Sebaliknya, lapak GPM Bersolek di Gladak Serang, Kota Probolinggo, tampak sepi meski beragam kebutuhan dijual di bawah harga eceran tertinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa label pasar murah saja tidak menjamin semua barang laku: harga yang terasa lebih rendah dan sesuai kebutuhanlah yang menentukan.
Harga beras memperjelas daya tarik subsidi
Di Gladak Serang, sekitar 1,5 ton beras SPHP disiapkan dengan harga Rp55.000 per kemasan lima kilogram, sementara beras lokal ukuran yang sama dijual Rp67.500. Minyak goreng dibanderol Rp15.000 per liter. Seorang warga mengatakan hanya membeli beras dan minyak goreng karena harganya lebih murah dan sesuai kebutuhan; bahan lain dinilai hampir sama dengan harga pasar. Di Desa Jatiadi, Kabupaten Probolinggo, pasar murah yang digelar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menjual beras SPHP Rp55.000 per lima kilogram dan MinyaKita Rp13.000 per liter. Harga-harga ini menjelaskan mengapa beras SPHP murah dan minyak goreng murah menjadi kata kunci kegiatan: bagi pembeli, manfaat program paling nyata terlihat pada selisih yang terasa dan barang yang memang dibutuhkan.
Antusiasme tinggi juga berarti persediaan harus cukup
Di Bojonegoro, ratusan warga mengular dan berebut beras, minyak goreng, serta gula dalam PASS ISYA di halaman Masjid Al A’la, Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, pada 2 November 2026. Kegiatan itu memadukan belanja kebutuhan pokok dengan salat Isya berjamaah dan layanan sosial. Di Wagir, Kabupaten Malang, pengunjung membeludak hingga sejumlah komoditas habis dan sebagian warga pulang tanpa barang yang dicari. Pemerintah daerah menyediakan 1.500 kilogram beras dengan subsidi Rp1.000 per kilogram serta 300 liter minyak goreng dengan subsidi Rp3.000 per liter; tersedia pula satu ton beras SPHP dan 600 liter Minyakita. Antrean dan barang habis bukan semata tanda keberhasilan. Keduanya juga memperlihatkan bahwa penyelenggara perlu menyesuaikan jumlah stok dan jangkauan pelayanan agar warga tidak datang sia-sia.
Pasar murah perlu tepat sasaran, bukan sekadar ramai
Perbandingan antardaerah memberi pelajaran yang jelas: keramaian tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Di Probolinggo, komoditas yang harganya dianggap dekat dengan harga pasar kurang diminati, sedangkan Bojonegoro dan Wagir menunjukkan tingginya permintaan ketika warga melihat peluang memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Pemerintah menyebut GPM sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga serta mengendalikan inflasi saat kenaikan harga berisiko menambah beban rumah tangga. Catatan dari Wagir pun mengarah pada kebutuhan menyesuaikan volume komoditas dan jangkauan pelayanan untuk kegiatan berikutnya. Karena itu, pasar murah pangan akan lebih berguna jika stok beras dan minyak goreng mengikuti permintaan, sementara harga barang lain cukup kompetitif untuk menarik pembeli. Kesimpulannya, antusiasme warga sudah terlihat, tetapi manfaat program bergantung pada ketepatan harga, ketersediaan barang, dan pemerataan akses.
