Pemulangan adalah bagian dari perlindungan
Pemulangan pekerja migran adalah proses membawa pekerja kembali ke rumah, baik dalam keadaan hidup maupun meninggal, melalui dukungan administratif, kemanusiaan, dan koordinasi lintas lembaga. Dua kasus di Lampung dan Sampang memperlihatkan bahwa kebutuhan keluarga tidak selalu sama, sehingga bantuan pun harus mengikuti keadaan yang dihadapi. BAZNAS Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pemulangan jenazah Ropitin binti Sajum, pekerja migran asal Bandar Lampung yang meninggal saat bekerja di Malaysia. Sementara itu, Kajari dan Bupati Sampang membantu Uswatun Hasanah, 35 tahun, yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Riyadh, Dubai, dan Kota Al-Uyun. Keduanya menegaskan bahwa perlindungan tidak selesai ketika seseorang berangkat bekerja. Saat musibah atau dugaan eksploitasi terjadi, akses untuk pulang dengan aman dan bermartabat harus menjadi tanggung jawab bersama.
Lampung: dukungan biaya dan pengurusan jenazah
Kasus Ropitin menunjukkan bagaimana bantuan pemulangan PMI dapat menjawab hambatan paling mendesak: keluarga yang tidak mampu menanggung sendiri pengurusan jenazah. BP3MI Lampung mengajukan permohonan pembiayaan kepada BAZNAS Provinsi Lampung pada 28 Oktober 2026, untuk mendukung administrasi, penanganan jenazah, dan perjalanan pulang. BAZNAS serta pemerintah provinsi kemudian membantu proses dari Johor Bahru hingga Bandar Lampung. Ropitin meninggal pada 5 Oktober 2026 di sebuah rumah sakit di Kluang, Johor; jenazahnya dipulangkan pada 31 Oktober melalui Kuala Lumpur dan Jakarta. Setibanya di Indonesia, jenazah diterima putranya, Muhammad Aby Shofyan, untuk dibawa ke Bandar Lampung. Bantuan ini bukan sekadar urusan logistik: kepulangan memungkinkan keluarga mengantarkan Ropitin ke tempat peristirahatan terakhir di kampung halaman.
Sampang: koordinasi hukum membuka jalan pulang
Di Sampang, kebutuhan utamanya berbeda. Uswatun Hasanah kembali ke tanah air setelah suaminya, Muhammad, melaporkan dugaan TPPO kepada Kejaksaan Negeri Sampang. Kajari Mochamad Iqbal mengatakan ia merespons laporan itu dengan menghubungi Atase Hukum Kejaksaan Agung RI di KBRI Riyadh. Bupati Sampang Slamet Junaidi turut membantu, dan Kejagung mendukung upaya pemulangan. Uswatun tiba di Bandara Juanda pada Senin, 2 November, sekitar pukul 10.46, lalu disambut suami dan anak perempuannya. Berbeda dari kasus Lampung yang berpusat pada biaya dan penanganan jenazah, kasus Sampang menonjolkan koordinasi hukum dan hubungan antarinstansi untuk membawa pulang seorang pekerja yang diduga menjadi korban perdagangan orang. Perbedaan ini penting: bantuan efektif harus menyesuaikan persoalan, bukan berhenti pada satu prosedur seragam.
Dua bentuk bantuan, satu tanggung jawab
Dua peristiwa ini memperlihatkan bahwa pemulangan pekerja migran memerlukan lebih dari satu jalur dukungan. Di Lampung, pemerintah daerah, BAZNAS, BP3MI, dan perwakilan konsuler membantu mengatasi kebutuhan pemulangan jenazah serta keterbatasan ekonomi keluarga. Di Sampang, kepala kejaksaan dan bupati bergerak bersama dukungan Atase Hukum Kejagung dalam perkara dugaan TPPO. Hasil yang terlihat pun berbeda: keluarga Ropitin dapat menerima jenazah untuk dimakamkan di kampung halaman, sedangkan Uswatun kembali dan bertemu suami serta anaknya. Kedua kasus patut diapresiasi, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa pertolongan tidak seharusnya bergantung pada keberuntungan keluarga menemukan pejabat yang bersedia bergerak. Sistem perlindungan perlu memastikan informasi, koordinasi, dan pendampingan tersedia bagi pekerja migran Malaysia maupun mereka yang menghadapi masalah di negara lain. Ukuran keberhasilan bukan hanya kepulangan, melainkan proses yang aman, layak, dan menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Kesimpulannya, bantuan kemanusiaan dan koordinasi hukum sama-sama penting, tetapi harus terhubung dalam sistem perlindungan yang mudah diakses. Kasus Lampung menunjukkan arti dukungan nyata saat keluarga kehilangan anggota dan tidak sanggup mengurus pemulangan sendiri; kasus Sampang memperlihatkan nilai respons cepat ketika ada dugaan perdagangan orang. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu menjadikan keduanya contoh kerja lintas pihak yang dapat ditindaklanjuti, agar setiap pekerja migran dan keluarganya memperoleh jalan pulang yang bermartabat.






