Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Perlindungan Pekerja Migran Harus Dimulai Sebelum Keberangkatan

Perlindungan Pekerja Migran Harus Dimulai Sebelum Keberangkatan
Minat|Asia Tenggara

Perlindungan dimulai dari desa

Perlindungan pekerja migran adalah rangkaian informasi, persiapan, dan pendampingan yang membantu calon pekerja memahami hak serta kewajibannya dan berangkat melalui jalur resmi. Karena risiko dapat muncul sebelum seseorang meninggalkan kampung halaman, perlindungan tidak seharusnya dimulai hanya di pelabuhan atau negara tujuan. Gagasan itu menjadi pokok Seminar Gerakan Migrasi Aman yang digelar Stella Maris Batam bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai di Aula Katedral St. Maria Asumpta, Ruteng, pada 4 November 2026. Mengangkat tema “Perlindungan Pekerja Migran Dimulai dari Desa”, forum tersebut membahas migrasi nonprosedural, perdagangan orang, serta penguatan perlindungan dari desa sampai negara tujuan. Peserta dari pemerintah, kepolisian, Gereja, organisasi pekerja, dan industri perekrutan juga menyoroti akses kerja yang terbatas, rumitnya penempatan resmi, minimnya informasi, serta kebutuhan aturan daerah. Artinya, migrasi aman menuntut lebih dari imbauan: calon pekerja memerlukan jalur yang jelas dan dukungan yang dapat dijangkau.

Edukasi untuk menutup celah jalur ilegal

Seminar di Ruteng penting karena pencegahan harus menjawab alasan orang terdorong mengambil jalur tidak resmi, bukan sekadar menyalahkan pilihan mereka. Keterbatasan pekerjaan dan proses resmi yang dirasa rumit dapat membuat informasi menyesatkan lebih mudah dipercaya. Pengalaman mendampingi warga Manggarai yang menghadapi masalah setelah bekerja melalui jalur tidak resmi menjadi salah satu latar penyelenggaraan forum tersebut. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla menegaskan bahwa perlindungan perlu dimulai dari hulu, yakni desa. Ia mengingatkan calon pekerja agar memahami hak dan kewajiban, memiliki keterampilan memadai, serta memastikan keberangkatan melalui jalur resmi. Pesan ini tepat, tetapi tanggung jawab tidak boleh berhenti pada calon pekerja. Pemerintah desa perlu menyampaikan informasi dan memberi pendampingan; pemerintah daerah juga perlu menanggapi kebutuhan aturan perlindungan dan pemberdayaan. Hak untuk bermigrasi harus berjalan bersama perlindungan dari penipuan, kekerasan, dan eksploitasi.

Pendampingan saat PMI berangkat dari Batam

Jika Ruteng menekankan pencegahan sebelum keputusan migrasi diambil, Batam menunjukkan bentuk dukungan pada tahap keberangkatan. Pada 8 November 2026, Polresta Barelang bersama Polda Kepulauan Riau mendampingi pemberangkatan pekerja migran Indonesia di Pelabuhan Internasional Batam Center. Kegiatan itu mendukung program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dan Migran Aman BP3MI Kepri. Dipimpin Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo bersama Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono, kegiatan dimulai sekitar pukul 14.15 WIB dan berakhir sekitar pukul 15.15 WIB. Arahan kepada calon pekerja dan pengalungan syal kepada perwakilan PMI menjadi tanda dukungan moral serta perhatian pada keberangkatan yang aman. Kehadiran polisi, BP3MI, dinas tenaga kerja, dan pengelola pelabuhan dapat membantu membuat pelayanan lebih terkoordinasi. Namun, seremoni hanya bernilai jika pendampingan itu terhubung dengan informasi dan perlindungan yang dibutuhkan pekerja.

Perlindungan Pekerja Migran Harus Dimulai Sebelum Keberangkatan

Dua tahap, satu tanggung jawab perlindungan

Edukasi di Ruteng dan pendampingan di Batam bukan dua pendekatan yang saling menggantikan. Yang pertama berupaya mengurangi risiko migrasi nonprosedural sejak masyarakat mulai mempertimbangkan bekerja ke luar negeri; yang kedua memberi dukungan saat calon pekerja menjalani proses keberangkatan. Keduanya menggarisbawahi bahwa perlindungan PMI harus hadir sebelum dan ketika pekerja berangkat. Bagi calon pekerja, langkah praktisnya ialah mencari informasi resmi, memahami hak dan kewajiban, menyiapkan keterampilan, dan memastikan penempatan sesuai prosedur. Bagi pemerintah dan lembaga pendamping, tugasnya ialah membuat informasi mudah diakses dan proses resmi lebih mudah dipahami. Tanpa itu, ajakan menghindari jalur ilegal berisiko menjadi pesan yang tidak menjawab hambatan sehari-hari. Kesimpulannya, migrasi aman tidak tercipta melalui satu seminar atau satu kegiatan di pelabuhan. Perlindungan pekerja migran Indonesia perlu berkesinambungan: dimulai di desa, diperkuat oleh layanan lintas instansi, dan tetap berpihak pada hak serta keselamatan pekerja.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!