Karhutla, Asap Lintas Batas, dan Pertanyaan tentang Siapa Bertanggung Jawab
Pertukaran kritik antara mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan pejabat Singapura tentang perusahaan sawit karhutla adalah perdebatan mengenai tanggung jawab perusahaan multinasional dan negara tuan rumah bursa saham atas kebakaran hutan lintas batas yang menimbulkan kabut asap, memicu ketegangan diplomatik, dan menelanjangi celah akuntabilitas dalam diplomasi lingkungan di kawasan.
Inti persoalannya sederhana namun tajam: ketika asap dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan menyebar hingga Singapura dan Malaysia, kerusakan lingkungan tidak lagi bisa dipandang sebagai masalah domestik semata. Pemerintah Singapura merespons dengan mengirim surat peringatan kepada tujuh perusahaan yang dinilai terkait polusi asap lintas batas. Lutfi menilai langkah itu lebih mirip gestur politik untuk menenangkan pemilih daripada upaya serius menekan pelaku perusahaan sawit karhutla. Di balik kabut asap, ia melihat struktur korporasi rumit yang memanfaatkan yurisdiksi berbeda untuk menanam modal, mencatat saham, dan mengalihkan tanggung jawab ketika terjadi bencana ekologis.
Argumentasi Lutfi: Akuntabilitas Bursa Singapura dan Jejak Korporasi Sawit
Lutfi tidak sekadar menyoal isi surat peringatan; ia menyerang jantung model bisnis yang menjadikan Singapura sebagai rumah bagi kantor pusat perusahaan multinasional. Mengacu laporan Greenpeace, ia menyoroti bahwa empat dari tujuh perusahaan yang disurati berkaitan dengan kelompok usaha yang tercatat di Singapore Exchange (SGX). Di sinilah ia mengangkat isu akuntabilitas bursa Singapura: jika konglomerat sawit menikmati insentif pajak, akses modal, dan legitimasi pasar di sana, mengapa negara tuan rumah bursa tidak memikul tanggung jawab lebih besar atas dampak lingkungan operasi mereka di luar negeri?
Ia menyebut nama-nama seperti First Resources dan Bumitama Agri sebagai contoh entitas besar yang memiliki keterkaitan dengan Singapura. Menurut Lutfi, nilai gabungan perusahaan yang ia soroti mencapai angka yang mencerminkan kekuatan finansial masif, sekaligus menunjukkan bahwa ini bukan soal segelintir pelaku kecil. Kutipan yang paling menggigit adalah seruannya agar Singapura berhenti "menulis surat peringatan hanya untuk membuat konstituen dan pemilih senang", karena bagi Lutfi, diplomasi lingkungan tidak boleh berhenti pada simbolisme tanpa sanksi nyata. Kritiknya menempatkan perusahaan sawit karhutla sebagai ujian apakah pusat keuangan regional berani menindak kliennya sendiri ketika mereka merusak hutan di tempat lain.
Respons Singapura: Menuding Upaya Menghindar dari Tanggung Jawab
Kritik pedas Lutfi tidak dibiarkan menggantung. Pejabat Singapura menanggapi dengan dua pesan utama: janji akan menindak tegas perusahaan pembakar hutan yang induknya berlokasi di sana, dan tudingan bahwa Lutfi sedang berusaha lari dari tanggung jawab. Di mata mereka, pengelolaan hutan dan pencegahan kebakaran tetap menjadi kewenangan utama negara tempat lahan berada. Dengan kata lain, jika kebakaran hutan lintas batas terjadi, sorotan pertama harus diarahkan ke tata kelola domestik, bukan ke bursa saham asing.
Menariknya, pejabat Singapura tidak menolak gagasan bahwa perusahaan dengan induk di yurisdiksi mereka bisa dan harus ditindak; mereka berjanji melakukan hal itu. Namun, mereka membalik narasi Lutfi dengan menyebut kritiknya sebagai upaya mengalihkan sorotan dari kegagalan mengendalikan karhutla di dalam negeri. Di sini tampak pola klasik diplomasi lingkungan: setiap pihak mengakui pentingnya tanggung jawab perusahaan multinasional, tetapi segera menekankan bahwa pihak lainlah yang lebih lalai. Alih-alih membangun kerangka bersama untuk menjerat pelaku, percakapan berubah menjadi saling tuding yang memperpanjang kabut—bukan hanya di langit, tetapi juga dalam ruang kebijakan.
Ketegangan Diplomatik dan Peluang Memperbaiki Diplomasi Lingkungan
Pertukaran kritik ini mencerminkan ketegangan diplomatik yang lebih luas terkait isu lingkungan lintas batas. Asap yang melintas negara memaksa pemerintah untuk bereaksi demi melindungi warga, tetapi kerangka diplomasi lingkungan yang ada belum cukup kuat untuk memastikan tanggung jawab perusahaan multinasional ditegakkan secara konsisten. Lutfi menyinggung bagaimana perusahaan menempatkan induk usaha, modal, tenaga kerja, dan pengambilan keputusan di Singapura, sementara operasi perkebunan dan produksi berlangsung di negara lain. Pola ini memungkinkan korporasi menikmati keuntungan dari beberapa yurisdiksi sekaligus, sambil memecah tanggung jawab ketika terjadi karhutla.
Jika dibaca secara jernih, perdebatan ini sebenarnya membuka peluang: negara tuan rumah bursa bisa memperketat standar akuntabilitas, sementara negara pemilik hutan memperbaiki penegakan hukum di lapangan. "Empat dari tujuh perusahaan yang disurati berkaitan dengan kelompok usaha yang tercatat di SGX" adalah fakta yang seharusnya memicu kerja sama regulasi, bukan sekadar bahan saling serang. Tanpa mekanisme bersama yang mengikat, diplomasi lingkungan akan terus terjebak dalam siklus reaktif setiap kali kabut asap kembali menutupi langit.
Kesimpulan: Dari Saling Tuding ke Koalisi Akuntabilitas
Pertanyaan yang diajukan Lutfi sah dan penting: sejauh mana pusat keuangan dan bursa saham harus bertanggung jawab atas jejak ekologis perusahaan yang mereka tampung? Respons Singapura yang menuduhnya menghindar dari tanggung jawab juga mengingatkan bahwa pengelolaan hutan tidak bisa dilepaskan dari kewajiban negara tempat lahan berada. Dua posisi ini tampak berseberangan, padahal keduanya benar sebagian dan salah jika berdiri sendiri.
Kebakaran hutan lintas batas dan perusahaan sawit karhutla menuntut pendekatan ganda: penegakan hukum kuat di lapangan, dan akuntabilitas bursa Singapura serta yurisdiksi lain yang menjadi rumah induk korporasi. Selama debat berhenti pada saling tuding, miliarder dan taipan sawit akan terus bersembunyi di balik struktur korporasi rumit. Kesimpulannya tegas: diplomasi lingkungan perlu bergeser dari politik gestur menuju koalisi akuntabilitas yang berani menyentuh kepentingan modal, bukan hanya mengirim surat peringatan ketika langit mulai dipenuhi asap.
