Rencana yang menghidupkan jalur lama
Koridor Sabang–Andaman adalah rencana konektivitas komersial yang menghubungkan Pulau Sabang di Aceh dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India melalui kerja sama perdagangan dan maritim. Gagasan ini kembali disorot setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikannya dalam KTT ke-23 ASEAN–India di Manila pada 17 November 2026, dengan harapan membuka pasar, menciptakan pekerjaan, dan mendorong ekonomi pesisir. Namun, pengumuman rencana bukan bukti bahwa koridor sudah beroperasi atau memiliki jadwal pelayaran. Perbedaan itu penting: wacana konektivitas kawasan sering terdengar meyakinkan di panggung diplomasi, sedangkan manfaat bagi warga baru muncul ketika kapal, muatan, aturan, dan layanan pelabuhan benar-benar tersedia. Gagasan tersebut tetap layak diperjuangkan, tetapi ukurannya harus berupa perdagangan rutin, bukan seremoni.
Prabowo juga menempatkan rencana ini dalam sejarah hubungan India dan Asia Tenggara, yang selama berabad-abad terhubung oleh Samudra Hindia dan pertukaran dagang serta budaya. Karena itu, pembahasan koridor bukan sekadar soal jarak antarpulau: ia menghidupkan kembali percakapan tentang jalur maritim Sabang dan peran kawasan sebagai penghubung. Nilai strategisnya akan bergantung pada kerja sama yang konkret dan penghormatan terhadap hukum internasional, bukan hanya kesamaan narasi sejarah.
Sejarah memberi inspirasi, sekaligus peringatan
Jauh sebelum diplomasi modern memakai istilah konektivitas Indo-Pasifik, kapal niaga Aceh berlayar melintasi Samudra Hindia menuju Gujarat. Perdagangan lada, kapur barus, dan hasil bumi berlangsung bersama arus kain, porselen, serta pertukaran ilmu. Jejak ini menunjukkan bahwa hubungan maritim Aceh–India bukan gagasan baru; yang baru adalah tantangan mengubah kedekatan geografis dan ingatan sejarah menjadi layanan dagang yang berkelanjutan.
Kisah yang lebih dekat memberi alasan untuk berhati-hati. Pada 2018, konektivitas Aceh–Andaman kembali menjadi wacana, lalu pada akhir Desember tahun itu KM Aceh Millennium berangkat dari Pelabuhan Malahayati menuju Port Blair membawa sampel produk. Ekspedisi tersebut tidak berlanjut menjadi jadwal pelayaran rutin. Maka, pengalaman itu sebaiknya dibaca sebagai peringatan praktis: keberangkatan perdana membuktikan bahwa perjalanan bisa dilakukan, tetapi tidak membuktikan bahwa rute tersebut layak secara komersial. Tanpa tindak lanjut, koridor Sabang Andaman berisiko mengulang pola lama—menarik perhatian saat diumumkan, kemudian tenggelam tanpa kepastian.

Peluang nyata bagi pesisir, jika arusnya dua arah
Secara geografis, jarak Sabang ke titik terdekat di Kepulauan Nikobar kurang dari 150 kilometer. Kedekatan itu membuka peluang bagi Aceh memasok sayuran dataran tinggi Gayo, hasil perikanan, dan material konstruksi ke kepulauan tersebut. Rute wisata kapal pesiar dari Andaman juga berpotensi membawa pengunjung ke Sabang dan kawasan Aceh. Bagi warga, manfaat yang relevan bukan slogan pasar baru, melainkan permintaan yang konsisten bagi petani, nelayan, pekerja pelabuhan, dan usaha pariwisata.
Namun, pelayaran komersial tidak bisa bertumpu pada muatan satu arah. Pemerintah dan pelaku usaha perlu memetakan barang yang dapat dibeli Aceh dari Andaman–Nikobar agar kapal tidak pulang dengan ruang muat kosong. Kepastian pasokan dan pembeli harus mendahului ekspansi layanan. Jika tidak, jarak yang dekat tidak otomatis berarti ongkos logistik menarik atau rute dapat bertahan. Inilah ujian utama konektivitas Indonesia–India: menghubungkan pelabuhan di peta saja tidak cukup; harus ada transaksi berulang yang menguntungkan kedua sisi.
Dari pengumuman menuju pelaksanaan
Ada pekerjaan rumah lain sebelum rencana berkembang menjadi proyek yang pasti. Pengelolaan pelabuhan dan kepabeanan perlu jelas, termasuk pembagian kewenangan agar pelaku usaha tidak tersendat oleh aturan yang tumpang tindih. Kepastian layanan, prosedur, dan tanggung jawab operasional akan menentukan apakah investor bersedia menanamkan modal atau hanya datang untuk survei. Di sisi lain, kerja sama harus memperhitungkan kepentingan maritim dan keamanan kawasan, mengingat Andaman–Nikobar memiliki posisi strategis.
Untuk saat ini, yang diumumkan adalah rencana pengembangan koridor; sumber yang tersedia tidak menetapkan jadwal pembukaan, layanan rutin, atau kepastian pelaksanaan. Pemerintah perlu mengubah pernyataan politik menjadi tahapan terukur: menyepakati aturan lintas negara, menentukan komoditas dan muatan balik, membenahi layanan pelabuhan, lalu menguji kelayakan operasional. Kesimpulannya, koridor Sabang–Andaman punya dasar geografis dan sejarah yang kuat, tetapi keberhasilannya tidak ditentukan oleh kedekatan atau pidato. Ia baru menjadi konektivitas nyata ketika kapal berlayar berulang, perdagangan bergerak dua arah, dan warga pesisir merasakan manfaatnya.






