Investasi Pendidikan Besar: Ambisi Transformasi atau Sekadar Etalase?
Investasi pendidikan Indonesia adalah kebijakan menempatkan anggaran besar, kebijakan struktural, dan kolaborasi internasional untuk memperbaiki mutu sekolah, mengurangi beban biaya keluarga, serta mendorong inovasi melalui jaringan universitas terbaik dunia, sehingga pendidikan bukan hanya hak formal, melainkan fondasi nyata bagi mobilitas sosial dan daya saing bangsa. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan ingin berinvestasi dalam jumlah besar di sektor pendidikan, karena baginya kemampuan berinovasi dan menciptakan terobosan berakar pada kualitas pendidikan. Di atas kertas, arah ini layak disambut. Minimal 20 persen APBN dan 20 persen APBD memang sudah digariskan untuk pendidikan, sehingga yang dipertanyakan bukan lagi besar anggaran, melainkan cara memakainya. Apakah rencana membangun sekolah unggulan pemerintah dan menggandeng universitas terbaik dunia akan mengubah realitas pahit biaya pendidikan yang masih dirasakan mahal oleh banyak keluarga di kota besar?
Sekolah Garuda dan Logika Elitisme dalam Sekolah Unggulan Pemerintah
Prabowo menjadikan sekolah unggulan pemerintah sebagai ujung tombak investasi pendidikan Indonesia: bangunan fisik sekolah diperbaiki, lalu di beberapa daerah dibangun sekolah-sekolah unggulan yang disebut Sekolah Garuda dengan kurikulum International Baccalaureate (IB). Di sana, anak-anak paling pintar akan diseleksi, digenjot dengan standar yang sama dengan yang terbaik di dunia, dan ditargetkan bisa menembus universitas terbaik dunia. Secara konsep, ini adalah taruhan jelas pada meritokrasi. Namun jika tidak hati-hati, ia mudah berbelok menjadi elitisme baru: negara mencurahkan sumber daya luar biasa pada segelintir siswa, sementara jutaan murid lain masih berdesakan di ruang kelas sempit dengan biaya tambahan yang mencekik. Ketika inflasi pengeluaran pendidikan di Jakarta mencapai 2,03 persen pada Maret 2025, pertanyaannya: apakah Sekolah Garuda akan menjadi mercusuar harapan, atau sekadar etalase yang kontras dengan sekolah biasa yang tetap tertinggal?
Kolaborasi Pendidikan Internasional: Peluang Besar, Risiko Ketergantungan
Strategi kedua Prabowo adalah membuka pintu lebar bagi kolaborasi pendidikan internasional. Pemerintah mengundang universitas-universitas terbaik dunia untuk bekerja sama dengan universitas dalam negeri, termasuk kelompok 24 kampus ternama di Inggris (Russel Group). Ambisi ini tepat sasaran: tanpa jejaring global, sulit membayangkan percepatan riset, paten, dan inovasi. Ini adalah investasi pendidikan Indonesia yang berpotensi mengubah ekosistem ilmiah, dari BRIN hingga kampus-kampus daerah. Namun, kolaborasi pendidikan internasional juga menyimpan risiko. Jika desain kerja sama hanya berbentuk program elit, pertukaran terbatas, atau kampus cabang tanpa transfer pengetahuan yang kuat, kita akan sekadar menjadi konsumen standar global, bukan produsen ilmu. Kolaborasi mestinya menjangkau kurikulum guru, riset bersama, hingga skema beasiswa yang membuka akses bagi siswa yang selama ini terhalang biaya dan lokasi, bukan hanya mereka yang sudah berada di puncak piramida.
Biaya Jakarta vs Singapura: Cermin Rapuhnya Akses Pendidikan
Pernyataan Tito Karnavian bahwa menyekolahkan anak di Singapura terasa lebih murah dibanding Jakarta memukul gendang kegelisahan yang selama ini tertahan. Di ibu kota, orang tua menghadapi ongkos harian, transportasi, dan buku pelajaran yang terus berganti, di luar SPP yang di sekolah negeri memang umumnya sudah disubsidi BOS dan BOSDA. “Akibatnya, meskipun SPP di sekolah negeri dari SD hingga SMA/SMK di Jakarta pada umumnya sudah tidak dipungut, banyak keluarga masih merasakan pendidikan sebagai kebutuhan yang mahal.” Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mencapai Rp1.569.088 dan naik 4,57 persen dari tahun sebelumnya, dengan proporsi non-makanan sekitar 61,07 persen pada 2025. Ketika kelompok pendidikan mengalami inflasi 2,03 persen, jelas beban tidak berhenti di gerbang sekolah. Seragam yang berlapis-lapis, buku yang sering diperbarui, serta transportasi dan uang makan harian menjadikan sekolah negeri pun terasa berat bagi keluarga berpendapatan menengah ke bawah.
Tantangan Mendikdasmen: Sistem Kompleks, Reformasi Harus Menyentuh Dasar
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa membandingkan biaya pendidikan Indonesia dengan Singapura tidak pernah apple to apple karena sistemnya sangat berbeda dan jauh lebih kompleks. Di sini, jutaan siswa tersebar dari sekolah negeri hingga swasta kecil, dengan kualitas dan daya tampung yang timpang. Bantuan Operasional Sekolah hanya bersifat bantuan, bukan pembiayaan penuh, sehingga mayoritas biaya pendidikan tetap ditanggung keluarga. Ketika sekolah negeri terbatas, orang tua dipaksa masuk ke sekolah swasta yang lebih mahal, sementara ekosistem sekolah publik tersendat karena ruang kelas dan guru tidak memadai. Di tengah kompleksitas ini, komitmen investasi besar Prabowo hanya akan berarti jika fokus bergeser dari sekadar sekolah unggulan pemerintah menuju pembiayaan pendidikan dasar yang lebih menyeluruh, termasuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menanggung biaya pendidikan dasar di sekolah swasta. Reformasi pendidikan tidak boleh berhenti pada mimpi anak terpilih yang menembus universitas terbaik dunia, tetapi harus memastikan semua anak dapat bersekolah tanpa takut bangkrut.
