Kabinet besar sebagai strategi efisiensi, bukan pemborosan
Kabinet besar adalah susunan pemerintahan dengan jumlah kementerian dan pejabat tinggi yang lebih banyak dari standar minimal, yang dipakai bukan hanya untuk membagi tugas birokrasi, melainkan juga untuk mengamankan stabilitas koalisi politik, mengelola wilayah luas dengan populasi besar, dan diklaim mampu tetap menjaga efisiensi anggaran negara melalui penghematan di sektor lain yang tidak langsung terkait dengan ukuran kabinet pemerintah. Dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Presiden Prabowo Subianto membela kabinet yang kerap disebut “gemuk” dengan menyatakan bahwa pemerintahannya justru menghemat anggaran lebih dari Rp200 triliun per tahun dan mendekati Rp300 triliun tiap tahun. Pernyataan ini menantang asumsi populer bahwa banyak menteri otomatis berarti boros, dan memaksa publik melihat hubungan antara ukuran kabinet pemerintah dan efisiensi anggaran negara secara lebih kompleks.
Perbandingan internasional: Timor Leste dan argumen ukuran kabinet
Prabowo menggunakan perbandingan internasional untuk menangkis kritik terhadap kabinetnya yang dinilai gemuk dan tidak efisien. Ia menyebut bahwa ada negara dengan jumlah partai politik belasan bahkan puluhan, sehingga komposisi kabinetnya jauh lebih ramai daripada konfigurasi koalisi di pemerintahan yang ia pimpin. Contoh paling eksplisit adalah Timor Leste, yang menurutnya berpenduduk sekitar 1 juta jiwa namun memiliki 28 anggota kabinet. "Timor Leste jumlah penduduknya hanya 1 juta… kabinetnya 28," ujarnya, sambil membandingkan dengan kabupaten seperti Banyuwangi yang memiliki jumlah penduduk serupa namun tentu tanpa struktur kabinet tersendiri. Perbandingan ini dipakai untuk mempertegas bahwa ukuran kabinet pemerintah tidak bisa dilepaskan dari desain sistem politik dan kebutuhan representasi partai, bukan semata soal hitung-hitungan jumlah kursi menteri.
Penghematan anggaran kabinet melalui restrukturisasi BUMN
Kunci argumen bahwa kabinet besar tetap efisien terletak pada klaim penghematan anggaran kabinet melalui penataan BUMN. Prabowo menyebut bahwa dalam kurang dari dua tahun, pemerintah menutup ratusan BUMN yang dianggap tidak menguntungkan atau berkinerja buruk, dengan angka yang ia sebut mencapai 200 hingga 290 perusahaan. Dari langkah ini, ia mengklaim penghematan sekitar Rp50 triliun. Ia juga menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lagi hingga akhir 2026, sehingga hanya tersisa sekitar 200–250 perusahaan. Menurutnya, restrukturisasi itu bukan sekadar merampingkan portofolio badan usaha, tetapi memangkas biaya overhead seperti gaji direksi dan komisaris dengan harapan penghematan Rp100 triliun. Dana tersebut, bersama penghematan lain yang diklaim mendekati Rp300 triliun per tahun, disebut dialihkan untuk mendukung program prioritas yang "digelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat".
Koalisi besar, stabilitas politik, dan harga sebuah kabinet gemuk
Prabowo menautkan ukuran kabinet dengan kebutuhan stabilitas koalisi politik. Dalam demokrasi, menurutnya, pemerintahan tidak bisa bertumpu pada satu partai saja. "Karena demokrasi saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang," ujarnya. Ia menggambarkan skala negara yang ia pimpin sebagai setara dengan kawasan Eropa, yang terdiri dari lebih dari 27 negara, untuk menekankan bahwa pengelolaan penduduk mendekati 300 juta jiwa dan wilayah luas membutuhkan kekuatan politik besar. Pemerintahannya disebut didukung oleh tujuh dari delapan partai di parlemen, menjadikannya koalisi besar. Di sisi lain, ia mengkontraskan situasi ini dengan Jepang dan Inggris yang mengalami pergantian perdana menteri berkali-kali dalam lima sampai enam tahun. Stabilitas dianggap lebih bernilai ketimbang kabinet ramping tetapi rawan konflik politik.
Efisiensi anggaran negara dan dampaknya ke rakyat
Pertanyaan terpenting: apa manfaat efisiensi anggaran negara yang diklaim lahir dari kabinet besar dan restrukturisasi BUMN bagi warga biasa? Prabowo menegaskan bahwa dana hasil efisiensi, yang disebutnya sudah mendekati lebih dari Rp200 triliun hingga hampir Rp300 triliun per tahun, digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan uang itu dialihkan dan digelontorkan langsung ke rakyat melalui beragam skema bantuan dan proyek. Jika klaim ini akurat, maka kritik terhadap ukuran kabinet perlu bergeser dari sekadar hitung jumlah kursi menjadi pemantauan ketat pada transparansi penghematan dan efektivitas penyaluran anggaran. Kabinet besar bisa dibenarkan bila stabilitas koalisi politik tercapai, penghematan anggaran kabinet terukur, dan manfaatnya terasa nyata di tingkat rumah tangga. Tanpa tiga hal itu, kabinet gemuk akan tetap dipersepsikan sebagai kompromi politik yang mahal.
