Demokrasi yang dipraktikkan, bukan sekadar diajarkan
Pemilihan ketua OSIS adalah proses ketika siswa memilih pemimpin organisasi sekolah melalui tahapan partisipatif, sehingga mereka belajar menyampaikan aspirasi, mempertimbangkan calon, dan menerima keputusan bersama. Nilai pembelajaran itu terasa lebih kuat ketika demokrasi tidak berhenti sebagai materi kelas, tetapi dijalankan langsung oleh para murid. Di Wonogiri, KPU menggelar Pilketos Serentak 2026 di 33 SMA, SMK, dan SLB. Rangkaian tersebut ditutup dengan pengukuhan para ketua OSIS oleh Bupati Setyo Sukarno di Pendopo Rumah Dinas Bupati pada 28 Oktober, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Langkah ini layak dibaca sebagai pendidikan kewargaan yang konkret: siswa berlatih mengikuti proses, bukan hanya menghafal prinsip. Ketika sekolah memberi ruang bagi keterlibatan nyata, demokrasi di sekolah menjadi kebiasaan yang dapat dibawa ke kehidupan bermasyarakat.
KPU Wonogiri merancang pemilihan itu sebagai laboratorium demokrasi. Tahapannya mencakup pendaftaran pemilih, kampanye, debat kandidat, pemungutan, hingga penghitungan suara, dengan mekanisme yang mengadopsi pemilu dan pilkada. Urutan tersebut membuat siswa berhadapan dengan pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar siapa yang menang: bagaimana menilai calon secara kritis, menyampaikan dukungan secara bertanggung jawab, dan menghormati pilihan teman. Ketua KPU Wonogiri Satya Graha menyebut program ini sebagai bekal agar pemilih pemula kelak kritis, cerdas, dan rasional. Namun, tujuan itu hanya tercapai jika sekolah juga menjaga ruang kampanye yang tertib dan memastikan hasil pemilihan diterima tanpa merendahkan pihak yang kalah. Demokrasi bukan seremoni pencoblosan; ia adalah latihan hidup bersama di tengah perbedaan.
Pilihan berbeda menjadi pelajaran bersama
Pengalaman pemilihan memberi siswa kesempatan untuk memahami bahwa perbedaan pilihan bukan ancaman bagi kebersamaan. Di SMP Negeri 3 Girimulyo, Kulon Progo, Ariyadhana Wisnu Pradhita, siswa beragama Buddha, terpilih menjadi ketua OSIS. Ia maju bersama Rezky Langit Ramadhan sebagai calon wakil ketua dan meraih 76 suara, mengungguli tiga pasangan lain. Pasangan ini juga memperlihatkan bahwa kerja bersama melampaui batas identitas: sebulan sebelumnya, Rezky ditetapkan sebagai Ketua Rohani Islam di sekolah itu. Kemenangan Wisnu bukan alasan untuk menjadikan siswa minoritas sebagai pengecualian yang dipuji sesaat. Maknanya lebih mendasar: kelayakan memimpin semestinya dinilai dari gagasan, tanggung jawab, dan kepercayaan teman, bukan agama atau latar belakang.
Seluruh 147 siswa SMP Negeri 3 Girimulyo menggunakan hak pilih dalam pemilihan tersebut. Tingkat partisipasi itu memberi bobot pada hasil, tetapi juga menunjukkan bahwa inklusi perlu berjalan dua arah: setiap murid berkesempatan mencalonkan diri, dan setiap murid ikut menentukan arah organisasi. Kepala sekolah Henri Saputro menyatakan bahwa sekolah ingin memastikan semua murid memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berpartisipasi, dan mengambil peran kepemimpinan. Inilah wujud OSIS inklusif yang lebih berarti daripada slogan. Kehadiran siswa Buddha sebagai ketua, bersama wakil yang memimpin organisasi kerohanian Islam, menunjukkan bagaimana keberagaman dapat hadir dalam praktik sehari-hari. Sekolah yang memberi ruang setara tidak menghapus perbedaan; sekolah membantu murid bekerja sama tanpa menjadikan perbedaan sebagai batas.
Ukuran keberhasilan ada pada budaya sekolah
Dua contoh ini memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi di sekolah tidak cukup diukur dari siapa yang menang atau berapa banyak surat suara masuk. Di Girimulyo, seluruh 147 siswa ikut memilih; di Wonogiri, kegiatan serentak menjangkau 33 sekolah. Angka-angka itu penting sebagai tanda partisipasi, tetapi ukuran yang lebih tahan lama ialah apakah siswa belajar mendengar pendapat yang berbeda dan menerima hasil tanpa mengucilkan pihak lain. Di Girimulyo, tahapan kokurikuler melibatkan murid dalam pengenalan kandidat, penyampaian visi dan misi, serta pemungutan suara. Dengan demikian, kepemimpinan siswa bukan semata jabatan atau gelar. Ia tumbuh melalui keterlibatan, pertanggungjawaban, dan kesediaan melayani seluruh warga sekolah, termasuk mereka yang tidak memilih pasangan pemenang.
Tantangan berikutnya ialah menjaga agar pelajaran tersebut tidak berakhir setelah pelantikan. KPU Wonogiri berharap Pilketos menjadi sarana pendidikan pemilih berkelanjutan, sementara pembekalan karakter, kepemimpinan, dan semangat persatuan terus didorong. Sekolah dapat merawat dampaknya dengan memberi pengurus OSIS ruang menindaklanjuti aspirasi, membuka kegiatan untuk semua kelompok murid, dan mengajak siswa mengevaluasi proses pemilihan. Dengan cara itu, demokrasi menjadi pengalaman harian, bukan agenda tahunan yang selesai saat hasil diumumkan. Kesimpulannya, pemilihan ketua OSIS paling berhasil ketika prosesnya mengajarkan partisipasi sekaligus penerimaan. Wonogiri menunjukkan skala pendidikan demokrasi; Girimulyo menunjukkan bahwa inklusi dapat diwujudkan dalam kepemimpinan nyata. Keduanya mengingatkan bahwa sekolah demokratis dibangun oleh kesempatan yang setara dan rasa hormat yang tetap hidup setelah pemungutan suara.
