Mengapa insentif perlu menyasar kendaraan niaga
Insentif kendaraan listrik adalah dukungan kebijakan, seperti keringanan pajak, yang mengurangi beban awal pembelian kendaraan listrik dan mendorong peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil. Periklindo meminta pemerintah memperluas insentif dari mobil penumpang ke angkutan komersial dan logistik, termasuk truk listrik serta bus listrik. Ketua Umum Periklindo Moeldoko menyampaikan dorongan itu dalam konferensi pers Periklindo Electric Vehicle Show di Jakarta pada 22 Oktober 2026. Arah usulannya masuk akal: kendaraan niaga menempuh banyak perjalanan dan berperan besar dalam distribusi barang, sehingga dukungan pada armada ini berpotensi memberi manfaat yang melampaui pembeli kendaraan perorangan.
Selama ini, kebijakan lebih banyak memikirkan kendaraan penumpang. Ketimpangan tersebut membuat elektrifikasi angkutan usaha bergantung pada keputusan operator yang harus menimbang biaya awal, kebutuhan operasional, dan kesiapan pengisian daya. Periklindo telah mengirim surat kepada pemerintah untuk mengusulkan keringanan, termasuk kemungkinan skema pemotongan PPN serupa dengan yang pernah diterapkan pada mobil listrik penumpang. Namun, permintaan itu adalah dorongan kebijakan, bukan tanda bahwa program baru sudah disetujui atau memiliki jadwal pelaksanaan.
Biaya operasional menjadi alasan utama
Bagi operator, daya tarik kendaraan listrik bukan semata teknologi baru, melainkan peluang menekan pengeluaran selama kendaraan bekerja. Periklindo menyoroti tekanan biaya yang dihadapi operator bus, terutama ketika harga BBM meningkat. Penggunaan kendaraan listrik juga dapat mengurangi konsumsi BBM, termasuk bahan bakar bersubsidi, sehingga manfaatnya berpotensi terasa pada biaya usaha sekaligus beban energi negara.
Moeldoko menyebut studi yang dipaparkannya mencatat biaya penggunaan kendaraan bermesin pembakaran internal mencapai Rp 6 juta per bulan. Angka itu menjadi pembanding yang ia kemukakan, bukan jaminan bahwa setiap operator akan memperoleh penghematan yang sama setelah beralih. Hasil nyata tetap bergantung pada pola perjalanan, biaya kendaraan, pengisian daya, dan kondisi operasi. Karena itu, insentif dapat membantu menutup sebagian hambatan awal, tetapi sebaiknya disertai informasi biaya yang transparan agar keputusan investasi tidak hanya bertumpu pada janji penghematan.
Dampak bagi distribusi dan armada logistik
Elektrifikasi armada logistik juga punya alasan ekonomi di luar penghematan bahan bakar. Periklindo menilai truk, bus, dan kendaraan pengangkut barang yang lebih efisien dapat membantu menjaga kelancaran distribusi. Bila biaya angkutan dan rantai pasok turun, tekanan biaya pada usaha yang memindahkan barang berpotensi berkurang. Menurut Moeldoko, insentif untuk kendaraan logistik dapat mendukung distribusi yang tidak terganggu dan membantu menekan inflasi.[1433291]
Potensi itu layak diperhitungkan, tetapi insentif pembelian saja tidak cukup. Pengisian daya perlu tersedia di lokasi yang sesuai dengan rute dan jadwal kerja kendaraan; tanpa itu, waktu henti dapat menghapus sebagian keuntungan operasional. Maka, kebijakan yang efektif perlu menimbang kesiapan infrastruktur dan kepastian aturan, bukan hanya memberi keringanan saat pembelian. Jika dukungan dirancang untuk kebutuhan kerja nyata, operator lebih mungkin melihat truk listrik sebagai alat usaha, bukan sekadar pilihan yang mahal dan berisiko.
Usulan belum berarti program pasti
Cakupan dukungan yang ada masih terbatas. Skema PPN Ditanggung Pemerintah untuk kendaraan niaga disebut baru menyasar bus listrik dengan syarat tingkat komponen dalam negeri minimal 40 persen, sedangkan truk listrik belum menerima insentif fiskal maupun nonfiskal dari pemerintah. Perbedaan ini memperjelas alasan Periklindo meminta perlakuan yang lebih luas, tetapi tidak boleh disalahartikan sebagai kepastian bahwa semua jenis kendaraan komersial segera akan memperoleh bantuan.
Pemerintah masih perlu memutuskan apakah usulan tersebut akan diadopsi, kendaraan mana yang memenuhi syarat, dan bagaimana skemanya dirancang. Sikap Periklindo patut ditanggapi serius karena truk dan bus dapat mengurangi konsumsi BBM serta emisi, sementara efisiensi operasional penting bagi pelaku transportasi. Namun, kebijakan baru hanya akan efektif jika insentif, infrastruktur pengisian, dan aturan yang konsisten berjalan bersama. Kesimpulannya, dukungan untuk kendaraan niaga berpotensi memberi manfaat nyata, tetapi saat ini tetap merupakan usulan, bukan program yang sudah dipastikan.[1433339]
