Pelanggaran izin tinggal, dua bentuk dugaan kerja
Pelanggaran izin tinggal terjadi ketika warga negara asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan izin yang dimilikinya, termasuk bekerja saat hanya memegang izin kunjungan. Dua kasus di Semarang dan Bekasi memperlihatkan bahwa dugaan tersebut dapat muncul dalam bentuk aktivitas yang berbeda dan memerlukan pemeriksaan sesuai fakta masing-masing.
Di Semarang, operasi imigrasi pada Jumat, 6 November 2026, mengamankan tujuh WNA Vietnam: satu laki-laki dan enam perempuan. Enam perempuan itu diduga bekerja sebagai pekerja seks, sementara ketujuh orang tersebut diduga menyalahgunakan izin tinggal kunjungan. Mereka ditemukan di dua lokasi—lima orang di sebuah hotel dan dua di rumah di Semarang Utara. Operasi dilakukan setelah imigrasi menerima laporan masyarakat.
Dugaan terhadap WNA di Semarang masih harus dibedakan dari kesimpulan hukum: seluruhnya sedang menjalani pemeriksaan lanjutan. Karena itu, pemberitaan dan penegakan perlu menjaga kata “diduga” sampai pemeriksaan menetapkan fakta. Namun, laporan warga yang ditindaklanjuti dengan pemetaan lokasi menunjukkan bahwa pengawasan berbasis informasi publik dapat membantu imigrasi menemukan dugaan pelanggaran.

Di Bekasi, aktivitas berjualan menjadi fokus pemeriksaan
Kasus WNA di Bekasi berpusat pada dua warga negara China yang diperiksa dalam pengawasan di Cikarang Pusat. XJ ditemukan berjualan rokok, minuman, dan makanan asal China pada Rabu, 14 Oktober 2026. Petugas menyatakan XJ menggunakan Visa on Arrival (VoA) yang tidak sesuai dengan aktivitasnya dan tidak dapat menunjukkan paspor. Kasus serupa kemudian ditemukan pada LJ, yang diperiksa pada Sabtu, 31 Oktober, saat berjualan barang kelontong di wilayah yang sama.
Perbedaannya jelas: di Semarang, dugaan menyangkut pekerjaan seks dan penyalahgunaan izin kunjungan, dengan enam perempuan menjadi fokus dugaan aktivitas tersebut. Di Bekasi, yang dipersoalkan adalah kegiatan berdagang dengan VoA, ditambah ketidakmampuan menunjukkan paspor. Keduanya berkaitan dengan kesesuaian izin dan kegiatan, tetapi jenis pekerjaan serta rincian pemeriksaan tidak sama; keduanya tidak patut disamaratakan.
Urutan penindakan di Bekasi juga penting. LJ ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Bekasi, sedangkan keterangan yang tersedia tidak merinci langkah penahanan yang sama terhadap XJ. Berita sumber menyatakan kedua WN China dideportasi, tetapi rincian proses dan tanggal deportasi tidak dijelaskan. Maka, fakta deportasi perlu dibedakan dari detail penanganan yang belum tersedia.

Deportasi bukan pengganti pemeriksaan yang cermat
Di Semarang, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah Haryono Agus Setiawan menyebut deportasi dan penangkalan agar para WNA tidak dapat masuk kembali sebagai sanksi yang dapat dijatuhkan. Namun, ia juga menyatakan bahwa pemeriksaan lanjutan masih berjalan dan sanksi akan diberikan sesuai peraturan. Artinya, ancaman deportasi belum sama dengan keputusan akhir.
Di Bekasi, penindakan yang tercatat meliputi pemeriksaan atas kegiatan berjualan, temuan penggunaan VoA yang tidak sesuai, ketidakmampuan menunjukkan paspor, dan penempatan LJ di ruang detensi. Sumber menyebut kedua warga China itu dideportasi. Dibandingkan Semarang, berita tentang Bekasi menyampaikan hasil penindakan tersebut, sementara perkara Vietnam masih dalam proses pemeriksaan. Perbedaan tahap ini penting agar deportasi WNA tidak dipahami sebagai konsekuensi otomatis dari setiap dugaan.
Dua perkara ini menegaskan prinsip yang sama—izin kunjungan bukan izin bekerja—tetapi menuntut penanganan yang bertumpu pada bukti dan prosedur. Pengawasan dapat bermula dari laporan masyarakat atau pemeriksaan lapangan; setelah itu, imigrasi perlu menilai dokumen, aktivitas, dan peran tiap orang secara terpisah. Kesimpulannya, penegakan yang tegas akan lebih dapat dipertanggungjawabkan bila tidak menghapus perbedaan antara dugaan, hasil pemeriksaan, dan sanksi yang benar-benar dijatuhkan.






