Pertumbuhan 3,35 Persen: Angka yang Menipu Potensi Kaltim
Ekonomi Kaltim pertumbuhan yang bertumpu pada sektor pertambangan penggalian adalah kondisi ketika laju PDRB daerah didominasi batu bara dan migas, sehingga angka pertumbuhan tampak stabil di permukaan tetapi menyembunyikan kerentanan struktural, ketimpangan penyerapan tenaga kerja, dan tingginya risiko sosial ketika siklus komoditas berbalik arah atau kebijakan produksi diperketat. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang hanya sekitar 3,35 persen dinilai belum mencerminkan potensi riil daerah, bahkan nyaris menempel inflasi 3,20 persen. Secara kasat mata, Kaltim tampak makmur berkat tambang, tetapi laju pertumbuhan yang tipis di atas inflasi menunjukkan ekonomi yang berjalan di tempat. Di saat dunia usaha menghadapi tekanan biaya, ketidakpastian kebijakan, dan ancaman PHK, angka pertumbuhan ini lebih mirip alarm dini daripada kabar baik. Jika pemerintah daerah membaca data ini sebagai keberhasilan, maka kesempatan untuk membenahi fondasi ekonomi yang rapuh akan kembali terbuang.
Dominasi Tambang: Besar di PDRB, Kecil di Tenaga Kerja
Masalah utama ekonomi Kaltim bukan sekadar ketergantungan batu bara migas, tetapi cara ketergantungan itu membentuk struktur ekonomi yang timpang. Hampir separuh aktivitas ekonomi Kaltim ditopang sektor pertambangan penggalian, terutama batu bara dan migas. Pada triwulan II, kontribusinya mencapai 34,49 persen PDRB, lebih dari sepertiga total ekonomi daerah. Angka besar ini menggoda pemerintah untuk merasa aman, padahal sifatnya sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan kebijakan produksi. Kontrasnya, sektor ini hanya menyerap sekitar 8,59 persen tenaga kerja. Artinya, mesin utama PDRB Kaltim adalah sektor yang padat modal, bukan padat karya. Ketika produksi batu bara diturunkan dari 368 juta ton menjadi 287,8 juta ton, dampak ke lapangan kerja dan rantai usaha lain tetap terasa, sementara manfaat besarnya tidak pernah dirasakan merata. Ini bukan fondasi ekonomi yang resilient, melainkan menara kaca yang mudah retak.
Ketergantungan Ekstraktif dan Dampak Sosial yang Mulai Terlihat
Ketergantungan batu bara migas membuat Kaltim seperti rumah yang hanya punya satu tiang penyangga. Ketika sektor ekstraktif tersendat oleh persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), getarannya merembet ke berbagai bidang usaha lain. Di saat yang sama, efisiensi anggaran menekan aktivitas ekonomi daerah, mempersempit ruang gerak pelaku usaha dan memperkuat rasa tidak pasti. Dampak sosialnya mulai terlihat jelas: garis kemiskinan naik 4,22 persen, dari Rp897.759 menjadi Rp935.662 per kapita per bulan. Kenaikan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan tanda bahwa pertumbuhan yang didorong tambang gagal melindungi kelompok rentan. Ketergantungan Kaltim terhadap pasokan kebutuhan pokok dari luar daerah juga membuat masyarakat mudah terpukul oleh tekanan harga. Dalam situasi seperti ini, klaim kemakmuran berbasis tambang terdengar kosong. Tanpa diversifikasi ekonomi daerah, setiap guncangan di sektor ekstraktif akan langsung diterjemahkan menjadi lonjakan kemiskinan dan ketidakpastian kerja.
Upaya Diversifikasi: Antara Optimisme IKN dan Realitas Investasi
Pemerintah daerah menyadari bahwa ekonomi yang terlalu bergantung pada sumber daya alam tidak akan tahan lama. Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, secara terbuka mengakui migas dan batu bara masih menjadi tulang punggung perekonomian, sekaligus menyebut perlunya diversifikasi investasi melalui industri pengolahan, perkebunan, dan sektor lain. Di tengah upaya menarik investor baru, pemerintah mendorong pengembangan sektor potensial agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam. Kehadiran Ibu Kota Nusantara dan posisi Kaltim di ALKI II disebut sebagai keunggulan untuk memperkuat perdagangan, logistik, dan jasa. Namun realitasnya, realisasi investasi semester I menempatkan Kaltim di peringkat ke-34 nasional. Optimisme bahwa semester berikutnya akan mengembalikan Kaltim ke 10 besar terdengar baik, tetapi tanpa strategi jelas untuk mengarahkan investasi ke sektor non-ekstraktif, Mahakam Investment Forum berisiko hanya menjadi ajang memperkuat tambang, bukan mengubah struktur ekonomi.
Strategi Lepas dari Batu Bara: Fokus ke Pangan, Perdagangan, dan Industri
Jika Kaltim ingin keluar dari jebakan ekonomi berbasis tambang, diversifikasi ekonomi daerah harus dimaknai sebagai perubahan prioritas, bukan sekadar slogan. Data tenaga kerja menunjukkan sektor perdagangan menyerap 19,05 persen dan pertanian 17,92 persen, jauh lebih tinggi dibanding tambang. Artinya, sektor-sektor inilah yang sesungguhnya menopang kehidupan sehari-hari warga. Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman mengingatkan bahwa ketergantungan Kaltim terhadap pasokan kebutuhan pokok dari luar daerah membuat masyarakat rentan terhadap tekanan harga. Di sini letak peluang sekaligus kewajiban: memperkuat produksi pangan lokal, mengembangkan industri pengolahan berbasis hasil perkebunan, dan memanfaatkan pasar baru dari pembangunan IKN untuk perdagangan dan jasa. Tanpa langkah berani mengalihkan insentif dan infrastruktur ke sektor-sektor ini, ekonomi Kaltim pertumbuhan akan terus ditentukan tambang, dan setiap siklus penurunan komoditas akan mengulang cerita yang sama: angka PDRB melambat, kemiskinan naik, dan dunia usaha hidup dalam ketidakpastian.
