PLTS Sudah Ekonomis, Tapi Tersandera Aturan dan Bank
Kendala regulasi PLTS dan pembiayaan energi surya adalah serangkaian hambatan aturan, skema insentif, serta akses kredit yang belum selaras dengan keekonomian dan skala teknologi pembangkit listrik tenaga surya modern, sehingga memperlambat adopsi panel surya kompetitif di berbagai sektor usaha dan industri.
Secara ekonomi, PLTS sudah melompat jauh dari sekadar wacana hijau menjadi pilihan bisnis yang masuk akal. Chief Executive Officer SUN Energy, Emmanuel Jefferson, menegaskan bahwa perkembangan teknologi membuat PLTS kompetitif untuk pabrik FMCG, manufaktur, hingga otomotif. Di sektor tambang, kombinasi PLTS dengan battery storage sudah terbukti lebih murah dibandingkan diesel genset untuk menopang operasi sebagai baseload listrik. Fakta ini menggugurkan argumen bahwa energi surya terlalu mahal. Masalahnya bukan lagi harga teknologi, tetapi lingkungan kebijakan dan pembiayaan yang tertinggal. Selama regulasi dan akses modal tidak segera dibenahi, keunggulan biaya tersebut akan tetap berhenti di studi kelayakan dan presentasi, bukan di atap pabrik dan lahan pembangkit.
Program 100 GWp: Momentum Emas yang Terancam Melambat
Program 100 GWp digadang sebagai lompatan besar, bukan sekadar penambahan kapasitas listrik. METI memandang program PLTS 100 gigawatt peak (GWp) adalah batu pijakan untuk memperkokoh industri surya nasional sekaligus menggenjot penguasaan teknologi dalam negeri. Pemerintah sudah mengumumkan tahap awal berupa 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5,3 GWp di berbagai provinsi. Skala ini direncanakan menyerap panel surya dan sistem penyimpanan energi baterai produksi domestik serta berpotensi menciptakan hingga 5,52 juta lapangan kerja akumulatif, termasuk 3,5 juta di industri panel surya dan BESS serta sekitar 2 juta di konstruksi.
Namun momentum ini belum aman. Regulasi pelaksana masih dimatangkan di tingkat kementerian dan lembaga, sementara tender PLTS menunggu terbitnya peraturan presiden. Setiap penundaan berarti peluang industri surya nasional diisi produk impor atau beralih ke teknologi lain. Program 100 GWp seharusnya menjadi motor industrialisasi panel surya kompetitif, bukan sekadar etalase proyek besar.
Regulasi: Kuota, TKDN, dan Aturan yang Tidak Sinkron dengan Pasar
SUN Energy menempatkan regulasi sebagai tantangan pertama untuk mempercepat pemanfaatan PLTS skala besar. Permintaan dari perusahaan swasta untuk memasang panel surya kompetitif sebenarnya sudah tinggi, tetapi kebijakan tidak memfasilitasi lonjakan ini. Contoh paling gamblang terlihat pada PLTS atap: dalam dua tahun terakhir, antrean pelanggan yang ingin memasang jauh melampaui kuota yang disediakan sehingga konsumen harus menunggu siklus kuota berikutnya. Kuota ketat di tengah kenaikan minat adalah sinyal bahwa aturan dirancang untuk menahan, bukan mengakselerasi.
Di sisi lain, METI mengingatkan bahwa regulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan alih teknologi dalam RUU EBET harus adaptif dan progresif, bukan kaku. Mereka mengusulkan TKDN bertahap, mekanisme pengecualian, dan peta jalan berdasarkan jenis teknologi, serta penyelarasan insentif dan sanksi TKDN dengan aturan di Kementerian Perindustrian. Regulasi yang terlalu keras di awal tanpa kesiapan rantai pasok domestik justru bisa menghambat program 100 GWp, sementara regulasi yang terlalu lunak akan gagal melahirkan industri surya nasional yang kuat. Kuncinya ada pada desain aturan yang realistis terhadap kondisi industri saat ini tetapi jelas mendorong peningkatan lokal konten.
Pembiayaan: Proyek Menarik, Tapi Tidak Cukup Bankable
Setelah regulasi, SUN Energy menyebut pembiayaan sebagai hambatan besar berikutnya. Minat investor global terhadap proyek energi terbarukan sudah datang dari banyak pusat modal, mulai dari Asia Timur, Timur Tengah, Amerika Serikat hingga Eropa. Masalahnya, belum banyak proyek energi surya yang dianggap bankable. Suku bunga yang naik dan depresiasi rupiah membuat biaya modal melonjak: untuk capex yang sama, nilainya disebut naik 30 persen dibanding tahun sebelumnya hanya karena depresiasi, di tambah kenaikan bunga. Konsekuensinya, proyek yang awalnya ekonomis mendadak tidak lagi menarik untuk perbankan.
Situasi ini menunjukkan bahwa pembiayaan energi surya bukan sekadar urusan “akses kredit hijau”, melainkan desain risiko-return. Tanpa dukungan skema inovatif—misalnya jaminan risiko, insentif berbasis produksi, atau model pembayaran yang meniru contoh insentif bagi pembangkit yang menyuplai listrik ke jaringan di negara lain yang disebut SUN Energy—perbankan akan tetap konservatif. Program 100 GWp akan jalan tersendat jika hanya mengandalkan neraca pengembang dan tarif listrik yang belum mencerminkan nilai lingkungan dan keandalan PLTS dengan battery storage.
Membangun Industri Surya Nasional: Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah
Di balik angka 100 GWp, taruhannya adalah lahir atau tidaknya industri surya nasional berskala internasional. METI secara terang berharap program ini dapat melahirkan industri solar panel yang mampu bermain di pasar global, bukan hanya memenuhi proyek dalam negeri. Kementerian terkait menyatakan bahwa pengembangan PLTS 100 GWp juga didesain untuk menyerap panel surya dan sistem penyimpanan energi baterai yang dibuat di dalam negeri. Dengan proyeksi jutaan lapangan kerja di manufaktur panel, BESS, dan konstruksi, program 100 GWp sejatinya adalah agenda industrialisasi, bukan proyek lingkungan semata.
Pengusaha dan asosiasi energi terbarukan pada dasarnya meminta dua hal: kepastian regulasi yang adaptif dan insentif yang cukup untuk mengalihkan investasi ke teknologi dan pabrik komponen panel surya. Tanpa reformasi aturan PLTS atap, TKDN yang progresif, dan mekanisme pembiayaan yang menurunkan risiko, pemerintah berisiko membiarkan peluang historis ini lewat begitu saja. Kesimpulannya sederhana: teknologi dan pasar sudah siap, tetapi bola ada di tangan pembuat kebijakan. Jika regulasi dan pembiayaan tidak segera dirombak agar sejalan dengan program 100 GWp, industri surya nasional akan tetap menjadi penonton di panggung transisi energi yang seharusnya bisa mereka pimpin.
