Inti Restrukturisasi: Utang Besar, Janji Tanpa Beban APBN
Restrukturisasi utang Whoosh adalah upaya memindahkan penanganan kewajiban finansial dan saham Kereta Cepat dari konsorsium BUMN ke Kementerian Keuangan melalui skema khusus, agar beban keuangan perusahaan, arus kas, dan risiko fiskal dapat dikelola secara terpusat tanpa mengganggu operasi layanan kereta cepat maupun kinerja BUMN lain yang bukan bergerak di bidang perkeretaapian. Peta kepemilikan Whoosh pun digeser: Kementerian Keuangan ditargetkan mengambil alih seluruh saham yang sebelumnya dipegang PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di PT Kereta Cepat Indonesia China, dengan tenggat pertengahan September 2026. Di saat yang sama, pemerintah menyusun skema restrukturisasi KCIC yang diklaim tidak langsung membebani APBN, dengan narasi bahwa rakyat tidak otomatis membayar utang melalui pajak. Pertanyaannya, seberapa kuat klaim tersebut jika penanganan kini resmi berada di jantung kebijakan fiskal negara?
Perubahan Kepemilikan Saham Kereta Cepat dan Peran SMV
Pengalihan saham Kereta Cepat dari PSBI ke Kementerian Keuangan sebenarnya adalah langkah politik fiskal sekaligus manuver tata kelola. Saat ini, konsorsium Indonesia melalui PSBI menguasai 60% saham KCIC, sementara 40% tetap berada di pihak konsorsium perusahaan China. Rencananya, seluruh porsi 60% itu akan ditempatkan di bawah Kemenkeu atau entitas yang ditunjuk pemerintah, bukan dipecah ke BUMN seperti KAI, WIKA, Jasa Marga, atau kelompok usaha perkebunan yang selama ini ikut menanggung beban proyek di luar bisnis utama mereka. Di atas kertas, ini akan dibingkai dalam skema Special Mission Vehicle SMV: pemerintah berencana memakai dua SMV di bawah Kemenkeu untuk menangani aset dan kewajiban KCIC, dengan keuntungan SMV disebut sebagai salah satu sumber pendanaan restrukturisasi. Namun tanpa penjelasan detail mengenai struktur modal, jaminan, dan arus kas, SMV mudah menjadi sekadar "kotak hitam" fiskal.
Utang Whoosh, Kerugian KAI, dan Dampak APBN yang Disangkal
Argumen bahwa restrukturisasi KCIC tidak membebani APBN terdengar menenangkan, tetapi lemah jika dilihat dari data dan logika fiskal. Pemerintah menyatakan penyelesaian kewajiban akan dirancang agar tidak langsung menggunakan anggaran negara dan akan meminimalkan porsi APBN, dengan mempertimbangkan instrumen di luar APBN seperti SMV. Di sisi lain, bisnis kereta cepat masih mencatat kerugian sekitar Rp5,13 triliun pada semester I 2026 dan kerugian PT KAI pada 2024 mencapai Rp4,195 triliun. "Kerugian yang terus dialami PT KAI juga tidak boleh dibiarkan karena dapat mengganggu keberlangsungan pelayanan transportasi publik". Selama risiko fiskal tetap berputar di sekitar entitas milik negara, klaim bahwa dampak APBN lenyap adalah ilusi: bila pendapatan SMV tidak cukup, tekanan akhirnya berbalik ke kas negara melalui jaminan, penyertaan modal, atau penopang lain.
Mengapa Tanggung Jawab Dipindah ke Kemenkeu dan Kritik Para Ekonom
Motif resmi di balik pemindahan penanganan utang Whoosh ke Kementerian Keuangan adalah memisahkan masalah keuangan proyek dari beban operasional BUMN yang tergabung dalam PSBI dan mengembalikan tiap BUMN ke bisnis intinya. Secara politik anggaran, keputusan itu juga memindahkan persoalan dari ranah korporasi ke ranah negara: persoalan utang Whoosh tidak lagi sekadar masalah internal BUMN, tetapi kini ditangani langsung oleh Kemenkeu. Di sinilah kritik menguat. Seorang ekonom menilai pemindahan tanggung jawab utang Whoosh kepada Kemenkeu sebagai pilihan tidak tepat dan mengingatkan bahwa langkah ini berpotensi membebani APBN. Ia menekankan bahwa penyelesaian seharusnya berangkat dari pengusutan komitmen awal proyek dan pihak-pihak yang bertanggung jawab, bukan sekadar memindahkan beban ke anggaran negara. Kritik tersebut menyentil inti persoalan: restrukturisasi tanpa akuntabilitas mudah menjadi skema penyelamatan yang mahal.
Menuju September 2026: Apa yang Harus Diawasi Publik?
Pemerintah menargetkan proses pengalihan saham konsorsium Indonesia ke Kementerian Keuangan selesai paling lambat pertengahan September 2026, sejalan dengan penyelesaian restrukturisasi KCIC. Sampai tenggat tersebut, publik seharusnya tidak puas dengan slogan "APBN aman" tanpa empat hal penting: kejelasan dua SMV yang akan ditugaskan, besaran dana yang dialihkan, rincian nilai utang yang masuk ke skema restrukturisasi, serta jangka waktu dan bunga baru setelah restrukturisasi, termasuk bentuk kepemilikan legal saham. Tanpa informasi itu, sulit menilai apakah restrukturisasi ini melindungi keuangan negara atau hanya menunda masalah. Kabar baiknya, restrukturisasi utang tidak serta-merta berarti layanan kepada penumpang Whoosh dihentikan; pemerintah justru harus memastikan persoalan pembiayaan tidak mengganggu pelayanan publik maupun keberlanjutan operasional kereta cepat. Kesimpulannya, APBN mungkin tidak langsung terkena, tetapi risiko fiskal jelas masih menempel pada proyek ini.
