Rakor Forkopimda Sumatra: Sinergi Daerah Bukan Lagi Pilihan, Melainkan Keharusan
Rakor Forkopimda Sumatra adalah forum koordinasi para pimpinan daerah di kawasan Sumatra yang menghimpun gubernur, bupati, wali kota, unsur TNI, Polri, kejaksaan, intelijen, dan legislatif untuk menyatukan arah kebijakan keamanan serta pembangunan, sehingga tercipta sinergi daerah yang lebih solid, stabilitas ekonomi yang lebih terjaga, dan percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari agenda kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Pertemuan di Batam pada Rabu, 12 Agustus 2026, menjadi panggung penting untuk menguji keseriusan para pemimpin daerah: apakah mereka siap keluar dari pola kerja sektoral menuju koordinasi regional yang nyata. Kehadiran Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama jajaran Forkopimda Aceh, Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti, dan Bupati Karimun Iskandarsyah menunjukkan bahwa komitmen lintas daerah mulai diterjemahkan dalam kehadiran dan dialog, bukan sekadar slogan. Rakor ini jelas bukan acara seremonial, melainkan ujian terhadap kemampuan elit daerah untuk bekerja bersama, terutama saat tekanan ekonomi dan sosial meningkat.
Peran Mendagri Tito Karnavian: Menyatukan Kekuatan Politik, Keamanan, dan Ekonomi
Mendagri Tito Karnavian menjadikan rakor Forkopimda Sumatra sebagai momentum untuk menata ulang cara kerja antarlembaga di daerah: dari ego sektoral menuju kolaborasi yang saling menguatkan. Ia mengingatkan bahwa setiap unsur Forkopimda—kepolisian, TNI, kejaksaan, intelijen, dan DPRD—memiliki kekuasaan sendiri, dan apabila hubungan di antara mereka retak, yang runtuh bukan hanya stabilitas politik, tetapi juga pembangunan. Pandangan ini tidak berlebihan. Daerah yang pemimpinnya saling curiga hampir selalu tertinggal dalam investasi dan kualitas layanan publik. Dengan menekankan bahwa Forkopimda harus "semakin kompak, semakin solid", Tito mendorong para kepala daerah menjadikan koordinasi regional sebagai strategi, bukan formalitas. Menko Polkam Djamari Chaniago dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari yang hadir mempertegas bahwa urusan keamanan dan komunikasi kebijakan tidak bisa dipisahkan dari stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.
Tiga Prioritas: Stabilitas Ekonomi, Pengendalian Inflasi, dan Penurunan Stunting
Agenda rakor Forkopimda Sumatra bukan sekadar membahas keamanan; garis besar prioritasnya menyentuh langsung dapur rumah tangga warga: stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, dan penurunan stunting. Tito Karnavian menegaskan bahwa daerah harus menjaga inflasi dan menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai fokus utama. Ini pengakuan jujur bahwa mengamankan ruang publik tanpa mengamankan perut rakyat adalah kebijakan setengah hati. Sinergi daerah dibutuhkan agar kebijakan fiskal, bantuan sosial, dan program kesehatan tidak saling tumpang tindih. Ketika Forkopimda mampu menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dampaknya adalah kejelasan arah bagi birokrasi dan pelaku usaha. Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, menilai penyelarasan kebijakan ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keamanan, sekaligus memastikan iklim investasi tetap kondusif. Tanpa disiplin menurunkan inflasi dan stunting, Sumatra akan sulit bicara tentang daya saing jangka panjang.
Koordinasi Regional dan Keamanan: Aceh, Bintan, Karimun Menunjukkan Contoh
Koordinasi regional dalam Forkopimda Sumatra tidak lagi abstrak ketika dilihat dari cara Aceh, Bintan, dan Karimun memaknai forum di Batam. Pemerintah Aceh melalui Wakil Gubernur Fadhlullah hadir dengan jajaran lengkap: Sekda, Ketua DPRA, Kasdam, Wakapolda, dan para kepala daerah se-Aceh, menandai kesediaan untuk memperkuat koordinasi dengan pusat dan unsur Forkopimda dalam menghadapi bencana dan tantangan pembangunan. Di sisi lain, Pemkab Bintan menegaskan komitmen untuk menjalankan langkah nyata agar arah pembangunan daerah sejalan dengan prioritas nasional, terutama dalam menjaga stabilitas Kamtibmas dan pertumbuhan ekonomi. Bupati Karimun Iskandarsyah menyebut forum ini sebagai "panggung strategis" untuk bertukar pengalaman dan memformulasikan solusi bersama atas persoalan daerah. Sikap ini patut diapresiasi karena menempatkan sinergi keamanan dan pembangunan sebagai kebutuhan praktis, bukan retorika. Pemkab Karimun secara terbuka mengaitkan keikutsertaan dalam rakor dengan komitmen menjaga daerah tetap aman dan kondusif sambil mendukung percepatan pembangunan sesuai agenda nasional.
Dari Komitmen ke Aksi: Tantangan Nyata Sinergi Forkopimda Sumatra
Rakor Forkopimda Sumatra di Batam jelas menghasilkan komitmen kolaborasi yang kuat dalam penguatan sinergi keamanan dan pembangunan daerah. Namun tantangan sesungguhnya ada di luar aula pertemuan. Tanpa indikator jelas dan mekanisme akuntabilitas, sinergi daerah mudah berhenti di level pidato. Para peserta rakor perlu berani menyusun agenda konkret: misalnya jadwal rutin koordinasi lintas sektor, peta penanganan inflasi dan stunting per kabupaten, serta protokol bersama menghadapi bencana di Sumatra. Rakor ini sudah memberi kerangka: ruang konsolidasi antarpimpinan daerah untuk memperkuat koordinasi keamanan, politik, dan pembangunan agar berjalan efektif dan berkelanjutan. Tugas berikutnya adalah menghindari jebakan "business as usual"—di mana forum koordinasi menjadi tradisi tahunan tanpa perubahan nyata di lapangan. Jika Forkopimda Sumatra konsisten menjadikan sinergi sebagai budaya kerja, bukan acara kalender, maka stabilitas ekonomi, keamanan, dan penurunan stunting bukan mimpi, melainkan target yang bisa dicapai.
