Perantara tunggal untuk komoditas strategis
DSI adalah entitas yang disiapkan pemerintah untuk menjadi perantara tunggal dalam tata kelola ekspor batu bara, minyak nabati, dan ferroalloy, dengan pemeriksaan dokumen melalui portal digital sebelum pengiriman diproses kepabeanan. Rencana ini menandai perubahan besar dalam pengawasan ekspor SDA: pemerintah ingin memusatkan pemeriksaan alih-alih membiarkan alur dokumen bergerak tanpa satu titik pengawasan khusus. Pada Jumat, 13 November 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam pengawasan devisa hasil ekspor di hadapan para duta besar, yang sebagian besar berasal dari Eropa. Airlangga menyebut batu bara, kelapa sawit, dan industri sebagai pokok pembahasan, serta menjelaskan keterlibatan DSI untuk komoditas tersebut. Kebijakan ini layak dinilai dari ketepatan pemeriksaan dan kelancaran proses, bukan dari banyaknya lapisan administrasi yang dibentuk.
Pengawasan digital, transaksi tetap langsung
DSI bukan pembeli maupun penjual komoditas. Transaksi komersial tetap berlangsung langsung antara eksportir dan pembeli, tetapi eksportir wajib mengunggah dokumen, termasuk kontrak perdagangan dan Pemberitahuan Ekspor Barang, ke Portal DSI atau NADI. Airlangga menjelaskan bahwa DSI akan meninjau, memverifikasi, dan menyetujui dokumen sebelum pengiriman diteruskan ke sistem Bea Cukai; komunikasi dan tanggapan elektronik juga disalurkan melalui sistem tersebut. Portal itu direncanakan terintegrasi dengan CEISA dan Sistem Indonesia National Single Window. Artinya, DSI ekspor batu bara dan komoditas lain menambah satu gerbang pemeriksaan, tetapi tidak mengambil alih tanggung jawab eksportir atas kelengkapan dokumen atau pemenuhan syarat perdagangan. Bagi pelaku usaha, manfaatnya bergantung pada apakah proses digital mengurangi celah dan ketidakpastian tanpa berubah menjadi antrean persetujuan baru.
Jadwal peluncuran dan tantangan pelaksanaan
Pemerintah menargetkan perubahan regulasi tata kelola rampung pada pertengahan November 2026. Pengujian sistem dijadwalkan pada 15 November, disusul uji coba terbatas pada 15 Desember, sebelum Portal DSI (NADI) ditargetkan beroperasi penuh pada 1 Januari 2027. Tenggat ini cukup dekat, sehingga kesiapan integrasi antarsistem, kejelasan alur persetujuan, dan dukungan bagi eksportir akan menentukan apakah pengawasan benar-benar lebih tertib. Pengawasan yang terpusat hanya berguna bila keputusan dapat diproses konsisten dan kendala teknis cepat ditangani. Kalau tidak, kewajiban mengunggah dokumen berulang atau menunggu verifikasi justru dapat menahan pengiriman tanpa memperbaiki kepatuhan. Karena itu, uji coba Desember semestinya menjadi kesempatan nyata untuk menemukan hambatan, bukan sekadar formalitas sebelum tanggal peluncuran.
Pengawasan ekspor dan kewajiban devisa
Pembentukan DSI berjalan berdampingan dengan penguatan aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026, eksportir pertambangan yang memenuhi persyaratan wajib menempatkan sedikitnya 30 persen hasil ekspor selama minimal tiga bulan pada bank devisa yang ditunjuk Bank Indonesia; aturan itu juga membuka kesempatan bagi bank non-BUMN untuk terlibat. Kedua kebijakan menyasar sisi berbeda: portal DSI memperketat pemeriksaan dokumen dan tahapan sebelum maupun sesudah kepabeanan, sedangkan ketentuan DHE mengatur penempatan hasil ekspor. Pemerintah memiliki alasan untuk menata arus ekspor dan devisa, tetapi keberhasilan tidak cukup diukur dari kepatuhan mengisi portal atau menahan dana sesuai aturan. Kualitas pengawasan juga harus tampak dalam prosedur yang transparan dan beban administrasi yang sepadan bagi pelaku usaha.
Kesimpulan: mutu pelaksanaan akan menentukan hasil
Mulai 1 Januari 2027, DSI ditargetkan menjadi perantara tunggal bagi ekspor batu bara, minyak nabati—termasuk komoditas sawit—dan ferroalloy. Skema ini dapat memperkuat pengawasan ekspor SDA dengan menyatukan pemeriksaan dokumen dalam portal, sementara eksportir tetap menjalankan transaksi langsung dan bertanggung jawab atas persyaratan ekspor. Namun, sentralisasi bukan jaminan otomatis bahwa tata kelola menjadi lebih baik. Pemerintah perlu memastikan integrasi sistem berjalan, keputusan verifikasi jelas, dan proses tidak menambah hambatan yang tak perlu. Dengan tolok ukur tersebut, peluncuran DSI patut dipandang sebagai awal perubahan, bukan bukti bahwa persoalan ekspor sudah selesai. Uji coba dan pengalaman pengguna akan menunjukkan apakah pengawasan lebih tertib tanpa mengorbankan kelancaran perdagangan.






