Perubahan utama ada pada dokumen
Portal DSI adalah jalur administrasi untuk penyiapan dokumen ekspor batu bara, minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan ferroalloy, bukan pihak yang membeli atau memiliki komoditas tersebut. Mulai 1 Januari 2027, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk ketiga komoditas itu wajib disiapkan melalui Portal DSI atau NADI yang terhubung dengan sistem kepabeanan CEISA dan Sistem Indonesia National Single Window (S-INSW). Aturan satu pintu ini mengubah tempat pelaku menyiapkan dokumen dan mengalirkan data ekspor, bukan dengan sendirinya memindahkan transaksi jual beli kepada DSI. Karena itu, pelaku usaha perlu memisahkan dua hal yang kerap tercampur dalam perdebatan: kepatuhan administratif melalui portal dan kegiatan komersial ekspor. Memahami batas tersebut sejak masa transisi lebih berguna daripada menganggap DSI sebagai pembeli baru.
Perantara bukan pemilik barang atau eksportir
Pemerintah menegaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak menguasai komoditas maupun bertindak sebagai eksportir; fungsinya adalah memverifikasi proses, termasuk data kontrak, melalui satu pintu. Pernyataan itu disampaikan Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf pada 3 November 2026, ketika pemerintah membahas kesiapan skema tersebut. DSI juga menyatakan tidak mengambil alih barang dan tidak terlibat dalam operasi komersial. Hubungan perjanjian dan pembayaran tetap berada antara penjual dan pembeli. Artinya, eksportir masih dapat menjual langsung kepada pembeli. Menyamakan jalur dokumen dengan kepemilikan barang akan mengaburkan peran yang dinyatakan pemerintah dan berisiko menimbulkan kebingungan dalam persiapan usaha. Meski demikian, pelaku ekspor patut mencermati bagaimana verifikasi akan dijalankan dan memastikan alur dokumen mereka siap mengikuti ketentuan.
Masa transisi harus dipakai untuk kesiapan
Pemerintah masih mengevaluasi kesiapan penerapan ekspor satu pintu, dengan masa transisi berlangsung hingga 31 Desember 2026. Rapat koordinasi pada 3 November melibatkan sejumlah menteri dan lembaga, termasuk bidang perekonomian, perdagangan, keuangan, BP BUMN, dan Lembaga National Single Window. Pemerintah menyatakan evaluasi akan berlanjut melalui rapat berikutnya untuk menjaga transisi sebelum kebijakan mulai berjalan pada awal 2027. Bagi eksportir, implikasi administratifnya jelas: sebelum tenggat, petakan proses penyiapan PEB, pahami penggunaan Portal DSI atau NADI, dan pastikan data yang diperlukan konsisten dengan sistem kepabeanan yang terintegrasi. Ini bukan klaim tentang prosedur teknis yang belum dijelaskan, melainkan persiapan dasar menghadapi perpindahan jalur dokumen. Menunggu hingga hari penerapan akan mempersempit waktu untuk menyesuaikan proses internal.
Keberhasilan ditentukan oleh kejelasan pelaksanaan
Skema ini layak dinilai dari dua ukuran: kelancaran administrasi dan kejelasan batas peran. Integrasi data DSI dengan CEISA serta S-INSW dapat menyatukan jalur dokumen, tetapi kepercayaan pelaku usaha bergantung pada transparansi verifikasi dan kepastian bahwa hubungan jual beli tetap berlangsung antara eksportir dan pembeli. Perwakilan industri sawit juga menekankan pentingnya transparansi agar transaksi berlangsung benar dan tidak membuka ruang kecurangan. Untuk ekspor batu bara, ekspor CPO, dan ekspor ferroalloy, pesan praktisnya bukan bahwa DSI mengambil alih usaha, melainkan bahwa dokumen PEB harus melalui saluran baru sejak tanggal berlaku. Pemerintah masih mengevaluasi kesiapan hingga akhir 2026; pelaku usaha sebaiknya menggunakan masa itu untuk menata data dan alur dokumen, sambil menunggu kejelasan pelaksanaan. Kesimpulannya, DSI adalah gerbang administratif dan verifikasi, bukan pemilik barang atau eksportir.
