Operasi besar dengan hasil yang perlu ditindaklanjuti
Penggerebekan Kampung Bahari adalah operasi penegakan hukum gabungan untuk menyasar dugaan peredaran narkotika di kawasan permukiman, sekaligus mengamankan orang dan barang bukti yang terkait dengan jaringan tersebut. Polisi dan BNN menggelar operasi di Kampung Bahari, Tanjung Priok, pada 1 November 2026. Operasi narkoba polisi itu dimulai sekitar pukul 05.30 WIB dan melibatkan 1.816 personel dari sejumlah satuan kepolisian dan BNN. Polisi menyebut 27 orang diamankan sebagai terduga anggota jaringan, sementara sejumlah barang bukti, termasuk senjata api, disita. Angka personel dan orang yang ditangkap menggambarkan skala pengerahan, bukan dengan sendirinya ukuran keberhasilan. Operasi sebesar ini patut dinilai dari apa yang terjadi sesudahnya: apakah pemasok dan pengendali jaringan terungkap, atau aktivitas hanya berpindah ke titik lain.
Untuk menjangkau sasaran, petugas menggunakan KRL dari Stasiun Tanjung Priok dan menyisir lapak di bantaran rel serta permukiman. Laporan lapangan juga menggambarkan adanya lemparan batu dan petasan ketika petugas turun dari kereta. Cara masuk yang tidak biasa menunjukkan tantangan akses dan keamanan, tetapi tidak menggantikan kerja penyidikan. Dalam kasus narkoba Tanjung Priok ini, hasil yang bisa diuji bukan hanya jumlah orang yang diamankan, melainkan bukti yang dapat menghubungkan mereka dengan jaringan lebih luas.

Riwayat penggerebekan menuntut strategi yang lebih tahan lama
Kampung Bahari telah dikaitkan dengan tawuran dan peredaran narkotika sejak 2005, dan beberapa kali digerebek polisi maupun BNN pada periode 2013–2025. Riwayat itu membuat operasi terbaru sulit dipandang sebagai titik akhir. Penggerebekan dapat mengganggu transaksi dan mengamankan terduga pelaku, tetapi pengulangan penindakan juga menandakan bahwa persoalan belum selesai. Tanpa pengawasan berkelanjutan dan pembongkaran jaringan, titik transaksi yang ditertibkan berisiko kembali digunakan.
Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai penggerebekan diperlukan ketika situasi sudah serius, tetapi harus diikuti langkah yang berkelanjutan karena sebagian warga mungkin memperoleh manfaat ekonomi dari perdagangan narkotika. Pengamat lain menekankan perlunya memetakan jaringan bersama masyarakat dengan memadukan informasi intelijen, kondisi lingkungan, data layanan kesehatan, dan keterangan warga, sambil melindungi identitas informan. Ini lebih sulit daripada mengerahkan personel, tetapi lebih dekat pada upaya mencegah peredaran narkoba Jakarta kembali berakar di tempat yang sama.

Relokasi bukan pengganti pemulihan dan perlindungan warga
Relokasi atau pembongkaran bangunan saja tidak menghapus jaringan, permintaan, maupun alasan sosial-ekonomi yang membuat perdagangan narkotika bertahan. Pengamat menilai relokasi bukan solusi tunggal; penataan perlu disertai langkah yang menyasar akar persoalan. KAI dan pemerintah provinsi turut mendukung penindakan dengan membongkar bangunan liar di sepanjang rel kawasan itu. Namun, perubahan fisik ruang hanya akan berarti bila diikuti pengawasan yang konsisten, layanan pemulihan bagi pengguna, serta program sosial yang disusun berdasarkan kebutuhan warga—bukan kegiatan seremonial setelah operasi.
Operasi juga berdampak langsung pada warga yang tidak dituduh melakukan pelanggaran. Saat penyisiran berlangsung, warga diminta masuk ke rumah; seorang jurnalis menyebut kawasan tersebut tidak bisa didatangi atau diliput begitu saja tanpa pendampingan aparat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya menjaga keselamatan warga sekaligus membuka akses layanan dan perlindungan bagi mereka yang berisiko. Pemerintah daerah, polisi, BNN, dan unsur masyarakat perlu membagi peran agar tindak lanjut tidak berhenti pada pengosongan titik transaksi.

Ukuran keberhasilan ada pada keberlanjutan
Pengerahan 1.816 personel dan pengamanan 27 orang menjadikan operasi 1 November sebagai penindakan berskala besar, tetapi angka itu belum menjawab apakah jaringan narkotika telah diputus. Riwayat penggerebekan berulang di Kampung Bahari memperlihatkan batas operasi sesaat. Kesimpulannya jelas: penggerebekan diperlukan, tetapi efektivitasnya bergantung pada penyidikan yang menelusuri jaringan, pengawasan yang berintegritas, perlindungan informan, rehabilitasi pengguna, dan pemulihan sosial-ekonomi warga. Tanpa rangkaian kerja tersebut, penertiban berisiko hanya menggeser lokasi transaksi, bukan mengakhiri peredaran.






