Sekolah Tenda Darurat: Simbol Ketahanan, Bukan Solusi Jangka Panjang
Sekolah tenda darurat adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar di ruang sementara berupa tenda atau bangunan semi terbuka yang dibangun dengan bahan sederhana setelah infrastruktur sekolah rusak akibat bencana, untuk menjamin hak belajar tetap berjalan meski lingkungan fisik dan psikologis belum pulih sepenuhnya. Dalam konteks pendidikan pasca-bencana, tenda darurat sering dipuji sebagai bukti ketangguhan, padahal ia juga adalah pengingat pedih bahwa negara terlambat menghadirkan perlindungan dasar bagi warganya. Ketika 114 siswa SDK Wancang harus belajar di tiga tenda berukuran 5x7 meter di lapangan karena gedung belum aman digunakan, kita seharusnya tidak sekadar terharu atas semangat mereka, tetapi mempertanyakan mengapa kelas yang aman masih terasa seperti kemewahan. Pendidikan pasca-bencana bukan hanya soal membuka kembali buku pelajaran, melainkan memastikan ruang belajar tidak menambah luka yang sudah dalam.
SDK Wancang: Belajar di Bawah Terik Matahari dan Bayang-bayang Retakan
Di SDK Wancang, Desa Ladur, pembelajaran gempa memiliki makna harfiah: anak-anak belajar di tengah konsekuensi langsung guncangan bumi. Tiga tenda terpal biru dengan rangka bambu berdiri di lapangan, berfungsi sebagai ruang kelas darurat setelah gempa besar pada 15 Agustus memaksa sekolah mengosongkan gedung yang retak dan belum aman digunakan. Meja dan kursi disusun huruf U menghadap papan tulis, tanpa dinding pelindung, membuat sinar matahari menyambar wajah siswa saat pelajaran berlangsung. Ini bukan sekadar kekurangan kenyamanan; ini adalah pelanggaran pelan-pelan atas hak anak untuk belajar dalam kondisi layak. Karena keterbatasan ruang, sekolah menerapkan jadwal masuk bergantian antara kelas 1,3,5 dan 2,4,6 agar 114 siswanya tetap terlayani. Pengaturan cerdas ini menunjukkan kreativitas sekolah, tetapi juga menegaskan bahwa infrastruktur sekolah rusak memaksa penyesuaian yang tidak selalu ideal bagi proses belajar.
SMPN 1 Talibura: Gotong Royong Menggantikan Kebijakan yang Lambat
Jika SDK Wancang menunjukkan adaptasi, SMPN 1 Talibura memperlihatkan kemarahan diam-diam yang diwujudkan dalam gotong royong. Orang tua, siswa, dan guru turun tangan sendiri membangun tenda darurat di halaman sekolah pada 31 Agustus, dua minggu setelah gempa 7,7 magnitudo merusak gedung sekolah mereka. Mereka membawa bambu dan kayu untuk rangka, lalu patungan membeli terpal dan tali sebagai atap sementara. Kegiatan belajar mengajar terpaksa digelar di luar karena sejumlah ruang kelas retak dan dikhawatirkan ambruk bila gempa susulan datang. Sebanyak 314 siswa kini belajar di bawah tenda darurat tanpa kepastian kapan kembali ke kelas permanen. Di sini, sekolah tenda darurat bukan program resmi yang tertata, melainkan solusi darurat dari warga yang merasa tidak punya pilihan lain. Ketika masyarakat harus menanggung sendiri tugas seharusnya negara, kita patut mempertanyakan prioritas kebijakan pendidikan pasca-bencana.
Trauma yang Tak Terlihat: PR Psikologis di Balik Lembar Kerja
Belajar di tenda darurat berarti mengerjakan soal matematika sambil menahan bayang-bayang gempa susulan. Di Talibura, siswa mengaku sedih tidak bisa belajar di kelas dan tetap merasa takut serta trauma pascagempa 7,7 magnitudo meski sudah berada di tenda darurat. Di SDK Wancang, para guru menyadari bahwa anak-anak belum pulih dari rasa takut, sehingga hari pertama masuk sekolah tidak langsung diisi pelajaran biasa, melainkan kegiatan trauma healing untuk memulihkan kondisi psikologis mereka. Ini langkah tepat, tetapi jelas belum cukup. Pendidikan pasca-bencana yang hanya memindahkan meja kursi ke lapangan tanpa menyiapkan dukungan psikososial berkelanjutan sama saja memaksa anak menelan ulang ketakutan mereka setiap hari. Infrastruktur sekolah rusak dapat diperbaiki dengan semen dan besi, namun trauma yang diabaikan akan menjadi retakan tak kasat mata yang mengganggu proses belajar hingga bertahun-tahun.
Harapan Siswa: Dari Tenda Sementara ke Kelas yang Benar-benar Aman
Di tengah segala keterbatasan, suara paling jernih datang dari siswa sendiri. Mereka berharap pemerintah mempercepat perbaikan gedung sekolah agar dapat belajar dengan aman dan nyaman, bukan terus-menerus bersembunyi di tenda darurat yang rapuh. Bahkan, mereka masih harus meminta tenda yang lebih layak supaya proses belajar mengajar sedikit lebih manusiawi. Ini seharusnya menjadi alarm keras: ketika anak harus melobi negara untuk sekadar mendapatkan ruang kelas yang tidak membahayakan, ada yang keliru dengan skala prioritas kita. Kebijakan resmi memang menyatakan bahwa metode pembelajaran disesuaikan dengan kondisi tiap sekolah, termasuk opsi pembelajaran jarak jauh bila kerusakan berat. Namun realitas di lapangan menunjukkan pilihan itu tidak selalu praktis. Tenda boleh menjadi fase awal pendidikan pasca-bencana, tetapi tujuan akhirnya harus jelas: kembali ke ruang belajar permanen yang tahan bencana, ramah anak, dan disertai sistem dukungan psikologis. Kalau tidak, kita hanya memindahkan risiko dari bangunan yang retak ke masa depan generasi yang retak.
