Pelatihan keterampilan kerja: dari definisi ke arah baru zakat dan vokasi
Pelatihan keterampilan kerja adalah program vokasi terstruktur yang dirancang untuk membekali peserta dengan kompetensi praktis sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri, sehingga mereka dapat segera bekerja, berwirausaha, dan memperkuat pemberdayaan masyarakat ekonomi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, dua inisiatif terbaru menunjukkan bahwa pelatihan bukan lagi pelengkap, melainkan inti strategi pengembangan SDM lokal. Program Beasiswa Vokasi BAZNAS di Majalengka resmi diluncurkan di Balai Latihan Kerja Cakraningrat, Cikasarung, dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk mengubah cara pemanfaatan zakat. Sementara itu, Program Kecakapan Kerja dan Wirausaha yang digelar di Aula Barunak Tanjung menandai keseriusan pemerintah kabupaten Tabalong menjadikan vokasi sebagai jalur utama menyiapkan tenaga terampil dan wirausaha baru.
BAZNAS Majalengka: zakat sebagai investasi keterampilan, bukan sekadar santunan
Program Beasiswa Vokasi BAZNAS 2026 di Majalengka adalah sinyal tegas bahwa zakat tidak boleh berhenti sebagai bantuan konsumtif. Badan pengelola zakat ini mengubah pola pemberdayaan mustahik dengan mengarahkan dana zakat ke program vokasi yang eksplisit ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebanyak 120 mustahik ikut serta, dibagi dalam dua gelombang masing-masing 60 peserta, dan semuanya dibekali keterampilan kerja agar mampu memperoleh pekerjaan dan penghasilan sendiri. Perbedaan paling penting: bantuan yang sebelumnya habis untuk kebutuhan harian diganti dengan investasi kemampuan yang memberi dampak jangka panjang. Bupati menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan program Masyarakat Cepat Kerja dan menegur budaya ketergantungan: masyarakat tidak hanya butuh bantuan, tetapi keterampilan, kesempatan, dan akses ke dunia kerja. Di sini, zakat disetarakan dengan modal pendidikan vokasi, bukan sekadar paket sembako.
Tabalong dan LKP JIKAMAKA: mengejar 15 ribu tenaga terampil lewat vokasi terstruktur
Berbeda dari skema berbasis zakat, Kabupaten Tabalong menempatkan pelatihan keterampilan kerja dalam kerangka target makro: mencetak 15 ribu tenaga terampil. Program Kecakapan Kerja dan Wirausaha yang diselenggarakan LKP JIKAMAKA Tanjung bersama Kelurahan Hikun dibuka Bupati Tabalong di Aula Barunak Tanjung dan diikuti 55 peserta dari tiga bidang kejuruan: desain grafis, basic mekanik alat berat, dan fotografi. Ini bukan pelatihan “asal ada”; pemerintah daerah secara terang menautkan program ini dengan strategi pengembangan SDM lokal. Peserta tidak hanya diasah keterampilannya, tetapi juga didorong menjadi wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan kerja di daerah sendiri. Menurut penyelenggara, setiap lembaga pelatihan menerima dukungan anggaran sebesar 100 juta rupiah dari kementerian terkait, yang digunakan untuk memastikan peserta memperoleh peralatan usaha sesuai bidang keahlian mereka.
Mengapa model vokasi yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi lebih kuat
Jika diamati, Majalengka dan Tabalong menunjukkan pola serupa: pelatihan keterampilan kerja tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi simpul antara aspek sosial, ekonomi, dan pengembangan kapabilitas. Di Majalengka, program vokasi dinyatakan sebagai bentuk pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan bantuan sesaat. Artinya, dimensi sosial hadir lewat sasaran mustahik, sementara dimensi ekonomi diwujudkan lewat peluang kerja dan penghasilan. Di Tabalong, pelatihan yang didukung pemerintah kabupaten jelas diposisikan sebagai alat untuk memperluas peluang kerja dan melahirkan wirausaha baru yang mandiri, sehingga tercipta lapangan pekerjaan di daerah. Kombinasi ini menyasar akar masalah: pengangguran, keterbatasan keterampilan, dan rendahnya daya saing SDM lokal. Pelatihan vokasi menjadi jembatan antara kebijakan sosial dan kebutuhan nyata pasar tenaga kerja, bukan proyek seremonial.
Menuju pengembangan SDM lokal yang lebih strategis
Pelajaran utama dari dua program ini sederhana namun tajam: pemberdayaan masyarakat ekonomi tidak cukup dengan bantuan tunai atau materi, melainkan harus ditopang program vokasi terstruktur yang berorientasi pasar. Di Majalengka, sinergi antara badan pengelola zakat, pemerintah daerah, dunia usaha, KADIN, forum HRD, dan industri membuktikan bahwa pengembangan SDM lokal memerlukan kolaborasi lintas aktor, agar pelatihan berujung pada akses kerja nyata. Di Tabalong, penyelenggara pelatihan berharap sinergi antara pemerintah dan lembaga pelatihan terus diperkuat untuk mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan visi Tabalong Smart. Kesimpulannya, masa depan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran ada pada model pelatihan vokasi yang memadukan dimensi sosial, ekonomi, dan pengembangan keterampilan secara konsisten.
