Pembayaran pajak masuk ke kanal digital
Aplikasi PESONA BABANG QRIS TAMPAN adalah layanan Pemko Pematangsiantar untuk membayar pajak daerah secara daring melalui QRIS Dinamis, dengan prinsip layanan yang efektif, aman, transparan, dan akuntabel. Wali Kota Wesly Silalahi meluncurkan aplikasi tersebut pada Rabu, 4 November 2026, dalam pertemuan TPID, TP2DD, dan TPAKD di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar. Peluncuran ini lebih dari sekadar penambahan kanal pembayaran: ia menguji apakah digitalisasi pemerintah daerah dapat memangkas hambatan yang dirasakan warga sekaligus memperbaiki pengelolaan penerimaan. Fokus awalnya adalah PBB-P2 dan BPHTB, dua jenis kewajiban yang manfaatnya bergantung pada kemudahan membayar serta ketepatan pencatatan. Dengan demikian, mutu layanan publik digital akan dinilai bukan dari nama aplikasinya, melainkan dari kemudahan transaksi dan kejelasan hasilnya.
Menjawab tunggakan dan rekonsiliasi yang lambat
Dorongan untuk beralih ke pembayaran digital berangkat dari persoalan praktis. PBB-P2 merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah, tetapi kanal nontunai yang terbatas dan rekonsiliasi data yang lambat disebut berkontribusi pada tingginya tunggakan pajak. Sistem BABANG QRIS dirancang untuk memperluas pilihan pembayaran dan membantu mempercepat pencatatan transaksi. Bagi warga, manfaat yang paling nyata adalah dapat membayar secara nontunai memakai QRIS Dinamis tanpa biaya administrasi tambahan. Itulah alasan QRIS Pematangsiantar berpotensi menjadi perbaikan layanan, bukan sekadar pemindahan proses lama ke layar ponsel. Namun, kemudahan membayar baru akan berdampak pada penerimaan jika data transaksi benar-benar tersinkronisasi, bukti pembayaran mudah diakses, dan warga dapat memperoleh bantuan saat menghadapi kendala.
Kolaborasi menentukan keberhasilan implementasi
Bank Sumut mendukung percepatan digitalisasi daerah dan hadir bersama perwakilan Bank Indonesia dalam peluncuran. Keterlibatan bank menjadi penting karena layanan pembayaran digital memerlukan ekosistem yang menghubungkan pemerintah, kanal transaksi, dan pengguna; keberhasilan tidak cukup ditopang oleh aplikasi saja. Pemko menargetkan seluruh sistem terintegrasi dalam satu hingga dua bulan, lalu dioptimalkan secara mandiri dalam dua tahun ke depan. Tenggat tersebut patut dipandang sebagai ukuran akuntabilitas: integrasi, kestabilan layanan, dan rekonsiliasi perlu terlihat dalam penggunaan sehari-hari. Tanpa itu, warga berisiko menghadapi kanal baru yang tidak mengurangi kebingungan atau beban administrasi. Kemitraan Pemko dan Bank Sumut akan bernilai bagi publik jika dukungan teknis diterjemahkan menjadi transaksi yang lancar serta penerimaan daerah yang tercatat lebih tertib.
Ukuran suksesnya harus terasa bagi warga
Nama PESONA merujuk pada Pelayanan Efektif Secara Online dan Aman, sedangkan TAMPAN menekankan Transparan, Akuntabel, Mandiri, Pasti, dan Andal. Nilai-nilai itu perlu dibuktikan lewat pengalaman konkret: warga tahu cara membayar, transaksi tercatat dengan benar, dan pemerintah dapat menjelaskan bagaimana kanal digital memperbaiki pelayanan serta penerimaan. Peluncuran juga mencakup penyerahan QRIS kepada pelaku usaha Toko Pengendali Inflasi (TOPPIS), dengan harapan transaksi digital mendukung perdagangan dan keterjangkauan kebutuhan pokok. Pemko turut mendorong tindak lanjut kerja sama dengan PD Pasar Horas Jaya untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi pangan. Artinya, agenda ini menghubungkan pembayaran pajak dengan upaya ekonomi yang lebih luas, tetapi hasilnya tetap perlu diukur secara terbuka. Jika sistem terintegrasi sesuai jadwal dan warga merasakan kemudahan, aplikasi PESONA BABANG dapat menjadi langkah nyata menuju layanan publik digital yang lebih baik.
