Modal harus diikuti bimbingan
Pendampingan UMKM adalah proses pembinaan berkelanjutan yang membantu pelaku usaha mengelola keuangan, memperbaiki produk, dan memperluas pasar agar mampu tumbuh mandiri. Tanpa proses itu, modal usaha berisiko hanya menutup kebutuhan sesaat, sementara persoalan yang menghambat perkembangan tetap ada. Karena itu, dorongan Komisi III DPRD Jawa Barat kepada Bank BJB patut dipandang sebagai tuntutan atas dukungan yang lebih lengkap, bukan sekadar penyaluran pembiayaan. Anggota komisi, Phinera Wijaya, menyampaikan dorongan tersebut setelah kunjungan kerja ke Bank BJB Cabang Kabupaten Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, pada 11 November 2026. Pesannya tepat: pelaku usaha perlu edukasi pengelolaan keuangan, pengembangan produk, dan strategi pemasaran yang berjalan bersama akses modal. Perbankan daerah memiliki hubungan langsung dengan pelaku usaha; perannya semestinya tidak berhenti saat pembiayaan disalurkan.
Pelatihan perlu berlanjut menjadi pendampingan
Pelatihan UMKM punya nilai, tetapi sesi singkat atau sertifikat tidak otomatis mengubah cara usaha dijalankan. Pelaku usaha membutuhkan kesempatan untuk mencoba materi, membahas hambatan, lalu mendapat arahan berdasarkan perkembangan nyata. Tanpa tindak lanjut, pengetahuan tentang pencatatan keuangan atau pemasaran digital mudah tertinggal oleh tekanan sehari-hari. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko menyoroti besarnya tantangan: dari sekitar 4,2 juta unit usaha di 35 kabupaten/kota, hampir 98 persen masih berskala mikro. Angka itu memperkuat alasan agar pendampingan dibuat sabar, rutin, dan sesuai kebutuhan setempat. Perbaikan produk, kemasan, pemasaran digital, serta jejaring bisnis perlu diperlakukan sebagai rangkaian kerja, bukan daftar materi yang selesai setelah satu kegiatan. Pelatihan baru berguna sepenuhnya ketika ada ruang untuk menerapkannya dan mengevaluasi hasil.
Program harus terukur dan dekat dengan kebutuhan
Pemberdayaan yang berkelanjutan memerlukan jadwal pendampingan yang jelas, sasaran yang terukur, dan materi yang berangkat dari kendala pelaku usaha. Komisi III DPRD Jawa Barat mendorong Bank BJB menghadirkan program terstruktur secara berkala serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar jangkauannya meluas, termasuk ke wilayah yang lebih sulit dijangkau. Itu langkah yang lebih berarti daripada mengukur keberhasilan hanya dari jumlah kegiatan. Catatan Jawa Tengah menunjukkan kemajuan sekaligus ruang besar yang masih harus diisi: hingga triwulan II 2026, sebanyak 201.035 unit usaha telah dibina, dengan aset sekitar Rp39,74 triliun dan omzet Rp70,74 triliun. Hasil tersebut layak diapresiasi, tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk memperluas pembinaan. Pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan pelaku UMKM perlu berbagi peran, termasuk membantu membuka akses ke pembeli dan rantai pasok.
Ukuran keberhasilan adalah kemampuan tumbuh
Pengembangan UMKM seharusnya dinilai dari kemampuan usaha bertahan, mengelola bisnis dengan lebih profesional, meningkatkan daya saing, dan menemukan pasar yang berkelanjutan—bukan dari modal yang tersalurkan atau pelatihan yang terlaksana saja. Pembiayaan tetap penting, termasuk bagi pelaku yang terbantu program KUR, tetapi hambatan administrasi dan terbatasnya akses pasar menunjukkan bahwa modal bukan jawaban tunggal. Karena itu, lembaga yang mendukung UMKM perlu memastikan ada tindak lanjut: konsultasi berkala, evaluasi perkembangan, dan rujukan praktis saat usaha menemui masalah. Jika pendampingan berakhir begitu kegiatan ditutup, pelaku usaha kembali menghadapi tantangan sendirian. Sebaliknya, dukungan yang konsisten dapat membantu usaha naik kelas, membuka peluang kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kesimpulannya jelas: berikan modal dan pelatihan, tetapi jangan lepaskan UMKM setelahnya. Pendampingan jangka panjang adalah bagian inti dari dukungan, bukan tambahan.
