Penajaman Sasaran MBG: Langkah Berani yang Memang Terlambat
Program makan bergizi gratis adalah kebijakan bantuan pangan dari negara yang menyediakan makanan bernutrisi bagi kelompok rentan, terutama anak sekolah, ibu hamil, dan lansia, dengan tujuan mengurangi kerawanan gizi sekaligus mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda. Penghapusan sekitar 80 sekolah swasta elite dari daftar penerima program makan bergizi gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mestinya dibaca sebagai koreksi arah, bukan hukuman bagi sekolah bergengsi. Selama ini, bayang-bayang pemborosan selalu menyertai setiap program sosial berskala besar; MBG yang sudah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat tentu tidak kebal dari risiko salah sasaran. Ketika lembaga seperti Taruna Nusantara, Jakarta Intercultural School (JIS), Cikal, dan sekolah Kemala Bhayangkari dicoret dari daftar penerima, pemerintah sebenarnya sedang menjawab pertanyaan mendasar: kepada siapa subsidi harus diprioritaskan?
Mengapa Sekolah Swasta Elite Tak Lagi Layak Disubsidi
BGN menyisir penerima dan menyimpulkan bahwa sekolah swasta elite, sekolah “orang kaya”, dan sejumlah sekolah asrama tidak membutuhkan program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono menegaskan, sekitar 80 sekolah tersebut dikecualikan karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan makan siswanya secara mandiri dan sebagian sudah memiliki program sendiri. Kalimat kuncinya terang: ketika sekolah punya kapasitas keuangan dan manajerial tinggi, subsidi negara untuk makan harian siswa berubah dari kebutuhan menjadi privilese. Dalam konteks keadilan fiskal, mempertahankan alokasi MBG untuk sekolah seperti JIS, Cikal, ataupun Taruna Nusantara berarti membiarkan anggaran publik menyimpang dari kelompok yang lebih rentan. Pada titik ini, keberanian BGN mencoret nama besar jauh lebih rasional dibanding membagi bantuan secara merata tapi buta kebutuhan.
Efisiensi Anggaran: Mengurangi Simbolisme, Memperkuat Prioritas
Penataan penerima MBG secara eksplisit dikaitkan BGN dengan efisiensi anggaran sekaligus penentuan kelompok yang memang membutuhkan program tersebut. Dalam bahasa sederhana: setiap sekolah yang dikeluarkan berarti ruang fiskal yang bisa dialihkan ke sasaran lebih mendesak. Presiden Prabowo Subianto sendiri mengakui bahwa MBG adalah program besar dengan banyak kekurangan, dan menegaskan pemerintah akan menyelesaikan seluruh kekurangan itu seiring evaluasi berkelanjutan. Ketika kepala negara menyebut bahwa manfaat harus diterima anak-anak, ibu hamil, dan lansia, pesan kebijakannya jelas: subsidi makan bergizi gratis bukan instrumen pencitraan universal, melainkan alat intervensi gizi yang harus tajam sasaran. Mengurangi penerima dari kelompok mampu bukan pemangkasan sosial, melainkan pembersihan simbolisme yang selama ini mahal dan tidak efektif.
Tantangan Selanjutnya: Akurasi Data dan Sensitivitas Sosial
BGN tidak berhenti pada soal jenis sekolah; lembaga ini juga mengkaji penghentian MBG bagi siswa dari keluarga mampu di kelompok desil 8 hingga 10, serta menyesuaikan penerima dengan kelompok prioritas. Penataan ini mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi siswa dan karakteristik sekolah, sambil mengingat kemungkinan satu sekolah berisi siswa dari latar ekonomi berbeda. Di sinilah tantangan baru muncul: bagaimana mempertajam sasaran tanpa melukai psikologis siswa yang miskin di sekolah relatif kaya, atau sebaliknya. Presiden memberi waktu maksimal satu bulan untuk membenahi tata kelola program; BGN memaknainya sebagai mandat untuk memperbaiki desain dan data, bukan sekadar mengganti daftar nama sekolah. Jika fase pembenahan ini gagal, penghapusan 80 sekolah swasta elite hanya akan terlihat sebagai penghematan kosmetik, bukan reformasi nyata.
Kesimpulan: Subsidi Harus Ke Mereka yang Paling Membutuhkan
Keputusan BGN mencoret 80 sekolah swasta elite dari program makan bergizi gratis adalah langkah strategis yang sejalan dengan logika keadilan sosial dan akal sehat anggaran. Program besar seperti MBG tidak bisa lagi dikelola dengan asumsi “semua berhak sama”; dalam situasi sumber daya terbatas, prinsipnya harus berubah menjadi “yang paling membutuhkan mendapat paling besar”. Selama pemerintah konsisten memperbaiki data, menguji dampak kebijakan, dan menjaga transparansi melalui sistem seperti Radar MBG, pengurangan penerima dari kelompok mampu akan memperkuat, bukan melemahkan, legitimasi MBG di mata publik. Pada akhirnya, kualitas kebijakan sosial tidak diukur dari seberapa banyak nama besar yang tercantum sebagai penerima, tetapi dari sejauh mana mereka yang rentan benar-benar merasakan perubahan di meja makan mereka.
