Dua daerah, dua cara memperluas konektivitas
Pemerataan akses internet desa adalah upaya memastikan warga di kawasan dengan kondisi jaringan berbeda dapat terhubung melalui pilihan infrastruktur yang sesuai, bukan dengan mengandalkan satu teknologi untuk semua tempat. Di Kutai Kartanegara (Kukar), pemerintah menyinergikan program Internet Desa Gratis dengan RT-KU Terbaik untuk memfasilitasi wilayah minim jaringan. Di Kutai Barat, pemerintah daerah menempatkan pemerataan akses internet bersama listrik sebagai pekerjaan pembangunan yang masih harus dituntaskan. Perbedaan itu penting: Kukar menggarisbawahi cara menyediakan koneksi hingga tingkat RT, sedangkan Kutai Barat memaparkan kesenjangan layanan kampung dan rencana perluasan infrastruktur. Kedua pendekatan sama-sama berangkat dari kebutuhan warga, tetapi fokus yang diumumkan tidak boleh disamakan dengan hasil yang sudah tercapai. Tanpa laporan pelaksanaan dan capaian lebih lanjut, yang bisa dinilai saat ini adalah rancangan serta prioritas kebijakannya.
Kukar menyesuaikan teknologi dengan kondisi tiap RT
Rencana Kukar mencakup penyediaan internet gratis bagi 3.214 rukun tetangga dan tidak menetapkan satu teknologi jaringan untuk semuanya. Pemkab Kukar menyatakan konektivitas akan disesuaikan dengan kondisi geografis serta infrastruktur yang tersedia di setiap wilayah. Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kukar, Solihin, menyebut dinasnya mengawal aspek teknis, dari pemilihan teknologi dan pemasangan perangkat hingga penanganan gangguan. Jika serat optik tersedia, layanan provider dapat dimanfaatkan; wilayah tanpa jaringan kabel optik dapat menggunakan teknologi satelit. Router dan access point direncanakan mengikuti luas layanan serta jumlah penduduk di tiap RT. Di sini, kekuatan pendekatannya terletak pada penyesuaian, bukan janji bahwa seluruh lokasi sudah tersambung. Diskominfo juga menyiapkan regulasi dan petunjuk teknis. Pedoman tersebut penting agar fasilitas internet desa gratis tidak berhenti pada pemasangan, melainkan memiliki acuan pengoperasian dan penanganan kendala.
Kutai Barat mengaitkan internet dengan kebutuhan listrik
Di Kutai Barat, Bupati Frederick Edwin menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk mendorong pemerataan listrik dan akses internet dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-27 kabupaten di Sendawar, 5 November 2026. Angka yang disampaikan memperlihatkan pekerjaan yang belum selesai: 103 kampung atau 53 persen telah terlayani internet, 45 kampung atau 23 persen masih memiliki jaringan lemah, dan 46 kampung atau 24 persen belum terjangkau. Sementara itu, 21 kampung di tujuh kecamatan belum teraliri listrik PLN. Cakupan listrik yang dilaporkan meningkat dari 87 persen atau 164 kampung pada 2025 menjadi 89,17 persen atau 173 kampung pada 2026. Pemkab mendorong pembangunan BTS untuk menjangkau 46 kampung di 12 kecamatan. Rencana itu menunjukkan sasaran yang disebutkan, bukan bukti bahwa pembangunan atau koneksi telah selesai.

Pemerataan perlu diukur dari layanan yang bisa dipakai
Perbandingan kedua wilayah menunjukkan dua fokus kebijakan yang saling melengkapi, bukan program yang identik. Kukar merancang akses internet desa dengan pilihan teknologi dan perangkat yang disesuaikan per RT, sementara Kutai Barat menyatakan komitmen memperluas jaringan internet sekaligus listrik dan mengarahkan rencana BTS ke kampung-kampung yang belum terjangkau. Keduanya menjawab hambatan berbeda: kesesuaian teknis koneksi di Kukar dan ketertinggalan layanan dasar yang terukur di Kutai Barat. Bagi warga, koneksi yang berguna berarti akses untuk informasi, komunikasi, dan kegiatan produktif; di pedalaman, listrik juga merupakan kebutuhan mendasar yang terkait dengan kualitas hidup. Namun, angka rencana dan komitmen belum menerangkan kualitas layanan, waktu penyelesaian, atau hasil penggunaan. Karena itu, keberhasilan pemerataan jaringan internet perlu dinilai dari perkembangan yang dilaporkan dan layanan yang benar-benar dapat diakses warga, bukan dari pengumuman semata.
Kesimpulannya, Kukar menonjolkan penyesuaian teknologi agar fasilitas internet gratis dapat dirancang mengikuti karakter tiap RT, sedangkan Kutai Barat menghadapi agenda pemerataan internet yang berjalan beriringan dengan perluasan listrik. Keduanya menawarkan arah kebijakan yang relevan bagi wilayah minim jaringan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan cakupan atau dampak akhir. Ukuran paling meyakinkan nantinya adalah kemajuan yang diumumkan secara terbuka, termasuk pemasangan, jangkauan, dan keberfungsian layanan.






