Reformasi buku pelajaran: momentum emas yang bisa berbalik arah
Reformasi buku pelajaran adalah upaya menyeluruh untuk menata ulang isi, standar, dan tata kelola buku teks nasional agar bebas bias, selaras dengan kurikulum, ramah keberagaman, dan didukung sistem pengadaan transparan yang mampu menjawab kebutuhan murid di berbagai konteks daerah sekaligus mencegah korupsi anggaran pendidikan. Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas buku pelajaran dari jenjang SD hingga SMA membuka peluang besar untuk membenahi bukan hanya tampilan, tetapi cara negara mendidik cara pandang generasi muda. Namun, di balik slogan reformasi buku pelajaran, ada risiko governance yang tak bisa diabaikan: proyek pengadaan berskala nasional yang menelan anggaran besar di tengah defisit fiskal berpotensi menjadi ladang korupsi jika dijalankan tergesa tanpa kajian kuat dan mekanisme akuntabilitas yang rapi.
Bias konten kurikulum: dari gender hingga lingkungan yang dihapus dari cerita
Poin paling mendesak dari reformasi buku pelajaran adalah membersihkan bias konten kurikulum. Akademisi Umsura menegaskan bahwa pembaruan tidak cukup berhenti pada materi dan kualitas cetakan; isi buku harus menghapus bias gender, ras, agama, daerah, kelas sosial, dan lingkungan. Penelitian Radius Setiyawan menemukan masih adanya narasi bias gender dan tidak ramah lingkungan dalam buku teks Kurikulum Merdeka di tingkat SD, menunjukkan bahwa standar buku teks nasional saat ini belum mampu merepresentasikan keberagaman secara adil. Anak belajar bukan hanya dari apa yang ditulis, tapi dari siapa yang muncul dan siapa yang absen, dari bagaimana perempuan dan laki-laki digambarkan, bagaimana kelompok sosial diberi peran, dan bagaimana alam diposisikan sebagai objek atau subjek. Tanpa reformasi ideologis ini, implementasi buku pelajaran baru berisiko sekadar mengganti kulit, sementara stereotipe lama tetap bercokol di kepala murid.
Standar buku teks nasional: antara seragam dan relevan dengan konteks daerah
Rencana penggantian buku pelajaran secara seragam dari SD hingga SMA mengundang pertanyaan besar: sejauh mana standar buku teks nasional harus seragam, dan di titik mana ia justru mengabaikan realitas lokal. Pengadaan buku pada tingkat nasional berpotensi menghasilkan isi pembelajaran yang terlalu uniform dan kurang bervariasi, padahal wilayah pendidikan terbentang di ribuan pulau dengan aneka budaya dan etnik yang majemuk. Jika pemerintah memaksakan satu paket materi tanpa ruang muatan lokal, reformasi buku pelajaran justru menghapus keragaman yang ingin diwadahi. Itulah mengapa pengamat kebijakan pendidikan mengusulkan desain yang membedakan materi nasional dengan muatan lokal, agar standar buku teks nasional menjadi kerangka umum, bukan borgol bagi kreativitas daerah. Kebijakan yang terlalu terpusat akan menyepelekan kebutuhan spesifik sekolah di perdesaan, kepulauan, maupun perkotaan yang menghadapi masalah sosial dan lingkungan berbeda.
Implikasi ekonomi dan risiko korupsi: sisi gelap proyek besar buku pelajaran
Di balik idealisme reformasi buku pelajaran, ada realitas keras: proyek pengadaan buku nasional adalah proyek bernilai besar yang rawan korupsi. Pergantian buku secara nasional membutuhkan anggaran signifikan di tengah kondisi perekonomian yang sedang mengalami defisit fiskal, mulai dari produksi hingga distribusi ke berbagai daerah. Skala ini menjadikan transparansi, pengawasan, dan tata kelola sebagai tulang punggung, bukan pelengkap. Tanpa sistem pengawasan yang ketat, setiap tahap—dari tender pencetakan hingga pengiriman ke wilayah dengan infrastruktur lemah—menjadi celah penyimpangan. Implementasi buku pelajaran baru yang sehat mensyaratkan mekanisme akuntabilitas yang kuat: pelibatan auditor independen, pelacakan distribusi berbasis data, dan keterbukaan informasi kepada publik. Mengganti isi buku demi menghapus bias tanpa mengubah cara pengadaan hanya memindahkan masalah dari halaman ke anggaran.
Reformasi pendidikan menyeluruh: buku pelajaran sebagai pintu, bukan satu-satunya solusi
Kesalahan besar yang mengintai pemerintah adalah menjadikan pergantian buku sebagai program tunggal yang seolah cukup untuk mengangkat mutu pendidikan. Pengamat kebijakan pendidikan menekankan bahwa kebijakan pergantian buku pelajaran patut dilandaskan pada kajian berbasis bukti, bukan persepsi sesaat, dan ditempatkan sebagai bagian dari reformasi pendidikan yang lebih luas. Pembenahan seharusnya merentang ke kurikulum, kualitas guru, fasilitas fisik, teknologi, internet, dan metode pembelajaran, dengan mempertimbangkan keragaman konteks daerah. Di sisi isi, pemerintah perlu serius melibatkan akademisi, guru, peneliti, praktisi pendidikan, hingga kelompok masyarakat dalam penyusunan standar buku teks nasional yang bebas bias. Di sisi tata kelola, mekanisme transparansi dan akuntabilitas harus dirancang terlebih dahulu sebelum satu halaman pun dicetak. Tanpa itu, reformasi buku pelajaran akan berakhir sebagai proyek besar yang tampak progresif, tetapi miskin dampak bagi murid dan kaya peluang bagi koruptor.
