Pertemuan Gubernur se-Sumatera: Dari Forum Seremonial Menjadi Agenda Ekonomi Serius
Kolaborasi gubernur Sumatera adalah inisiatif bersama sepuluh gubernur di Pulau Sumatera yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk menyusun agenda pembangunan terintegrasi, memperkuat konektivitas ekonomi kawasan, dan mengoptimalkan keunggulan masing-masing provinsi melalui kerja sama lintas batas administratif, bukan lagi lewat kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri dan saling bersaing.
Kuncinya: pertemuan 10 gubernur se-Sumatera yang difasilitasi Bobby Nasution bukan sekadar forum seremonial, melainkan langkah politik-ekonomi untuk menyatukan kekuatan kawasan. Dalam rapat koordinasi gubernur se-Sumatera yang menjadi bagian rangkaian IMT-GT di Medan, ia bertindak sebagai moderator dan mengundang seluruh gubernur Sumatera untuk bertukar gagasan mengenai pembangunan dan penguatan ekonomi kawasan. Inilah sinyal jelas bahwa Sumatera ingin berbicara dengan satu suara ketika menyusun agenda konektivitas dan pertumbuhan ekonomi regional, bukan lagi parsial.
Secara politis, inisiatif ini penting karena memindahkan pusat gravitasi pembicaraan pembangunan infrastruktur dan ekonomi dari logika provinsi ke logika kawasan. Pertanyaannya bukan lagi “apa keuntungan bagi provinsiku”, melainkan “bagaimana jaringan jalan, pelabuhan, pangan, dan energi saling mengisi antarprovinsi”.
Dukungan Mendagri: Legitimasi Politik untuk Konsep Region Sumatera
Inisiatif sebesar apa pun akan mandek jika tidak mendapat legitimasi pusat. Di sinilah posisi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi penentu: ia secara eksplisit mendukung langkah Bobby mempertemukan 10 gubernur se-Sumatera untuk membahas pembangunan kawasan secara terintegrasi. Dukungan ini bukan basa-basi, melainkan lampu hijau bagi pembentukan konsep kawasan khusus atau region Sumatera sebagai kerangka pembangunan terintegrasi.
Pernyataan Tito bahwa pemerintah pusat terbuka terhadap konsep kawasan selama bertujuan memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam kerangka NKRI adalah titik balik. Ia menegaskan pusat mendukung konsep-konsep positif yang memperkuat kerja sama antardaerah, termasuk di bidang pangan dan energi. Di level politik, ini berarti gagasan region Sumatera tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai instrumen integrasi ekonomi yang tetap berada di dalam payung negara kesatuan.
Di sisi lain, dukungan tersebut menciptakan ruang tawar baru bagi para gubernur. Dengan restu Mendagri, mereka dapat lebih percaya diri mengusulkan skema konektivitas ekonomi kawasan yang melampaui batas administratif, mulai dari integrasi logistik hingga penataan rantai pasok komoditas antarprovinsi.
Modal Besar Sumatera: Saatnya Diolah Menjadi Kekuatan Ekonomi Regional
Tito menyebut Sumatera memiliki modal besar untuk menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional, bersumber dari kekayaan alam dan manusia di 10 provinsi di pulau ini. Pernyataan itu mengandung kritik tersirat: selama ini modal besar itu terfragmentasi, sehingga daya dobrak ekonomi kawasan belum sebanding dengan potensinya.
Dalam rapat koordinasi, mengemuka ide untuk saling bekerja sama antarprovinsi, kabupaten, dan kota, karena masing-masing memiliki keunggulan yang bisa saling mengisi. Di sinilah konsep konektivitas ekonomi kawasan menjadi krusial. Tanpa konektivitas, Sumatera hanya menjadi kumpulan kantong-kantong komoditas; dengan konektivitas, ia bisa menjadi jaringan ekonomi regional yang saling menopang dan memperkuat pertumbuhan ekonomi regional.
Namun, mengubah modal besar menjadi kekuatan nyata membutuhkan disiplin kolektif. Para gubernur harus berani menahan naluri kompetisi jangka pendek—misalnya dalam menarik investasi—demi merancang peta jalan bersama yang memprioritaskan integrasi rantai nilai antarprovinsi dan mengurangi duplikasi kebijakan.
Konektivitas sebagai Strategi, Bukan Sekadar Proyek Fisik
Fokus utama pertemuan itu adalah memperkuat konektivitas dan pembangunan ekonomi bersama. Tetapi konektivitas di sini harus dibaca lebih luas daripada pembangunan fisik. Mendagri menyinggung konsep besar yang mencakup konektivitas, pembangunan ekonomi, serta pengembangan sektor pangan dan energi. Artinya, yang dibicarakan adalah ekosistem, bukan sekadar jalan penghubung.
Jika diolah serius, konektivitas ekonomi kawasan dapat mengurangi biaya logistik antarprovinsi, menata ulang pusat produksi dan distribusi, serta mengintegrasikan kebijakan pangan dan energi agar tidak saling bertabrakan. Di titik ini, peran kolaborasi gubernur Sumatera menjadi strategis: merekalah yang paling memahami bottleneck di lapangan dan dapat menyusun prioritas lintas wilayah yang realistis.
Tantangannya, konektivitas mudah direduksi menjadi daftar proyek. Padahal yang dibutuhkan adalah kesepakatan politik mengenai urutan prioritas dan standar layanan antarprovinsi, sehingga pembangunan infrastruktur Sumatera betul-betul menopang arus barang, orang, dan energi secara menyeluruh, bukan terputus-putus.
Dari Wacana Menuju Tata Kelola Baru Kawasan Sumatera
Pertemuan sepuluh gubernur yang diprakarsai Bobby Nasution dan didukung penuh Mendagri menunjukkan bahwa gagasan mengintegrasikan ekonomi Sumatera mulai bergerak dari wacana ke desain kelembagaan. Ide pembentukan kawasan khusus atau region Sumatera adalah pintu masuk untuk menciptakan tata kelola baru yang menempatkan kepentingan kawasan di atas ego sektoral.
Ke depan, keberhasilan inisiatif ini akan diukur bukan dari seberapa sering para gubernur bertemu, melainkan dari seberapa jauh kebijakan mereka sinkron: mulai dari penataan izin usaha hingga penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah. Jika kolaborasi gubernur Sumatera berhasil mengkonsolidasikan agenda konektivitas ekonomi kawasan, Sumatera berpeluang naik kelas menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi regional yang diakui di tingkat nasional.
Kesimpulannya, arah kebijakannya sudah tepat: Sumatera tidak butuh kompetisi antarprovinsi, melainkan aliansi strategis. Tantangan berikutnya adalah konsistensi, mekanisme koordinasi yang jelas, dan keberanian untuk mengukur kemajuan secara terbuka agar kolaborasi ini tidak berhenti sebagai slogan.
