Pembiayaan harus sampai ke kegiatan usaha
Pembiayaan syariah adalah layanan pendanaan yang mengikuti prinsip syariah dan dirancang untuk membantu kegiatan ekonomi, dari kebutuhan modal usaha hingga pengembangan produksi dan distribusi. Di Sulawesi Selatan, dorongan pemerintah untuk memperluas aksesnya patut dinilai dari satu ukuran utama: apakah pelaku usaha produktif benar-benar bisa memakainya. Dalam Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah ke-4, bagian dari Indonesia Islamic Finance Summit 2026 di Makassar pada 3 November, Pemprov Sulsel mendorong pembiayaan bagi UMKM, perdagangan, pertanian, dan industri halal. Arah ini tepat karena akses modal bukan tujuan tersendiri; ia mesti menjawab kebutuhan usaha dan kemampuan peminjam agar dukungan tidak berhenti pada penyaluran dana. Pembiayaan syariah Sulsel akan berarti bagi ekonomi daerah ketika produk yang ditawarkan sesuai dengan karakter sektor usaha, bukan sekadar tersedia di atas kertas.
Literasi menentukan apakah akses benar-benar terbuka
Akses layanan tanpa pemahaman mudah menyisakan jarak antara lembaga keuangan dan masyarakat. Karena itu, literasi keuangan syariah harus berjalan beriringan dengan inklusi: warga perlu mengenali pilihan produk, memahami cara kerjanya, lalu menemukan layanan yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Pada 1 November 2026, Penjabat Sekda Sulsel Andi Winarno Eka Putra menghadiri Syariah Financial Fair di Makassar dan peluncuran buku panduan PELITA Syariah bersama OJK dan LPS. Pemerintah menyebut penguatan literasi dan inklusi sebagai cara memperluas akses sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. OJK mendorong kolaborasi edukasi, perluasan layanan, pemanfaatan digitalisasi, serta koordinasi lintas sektor. Bagi UMKM Sulawesi Selatan, pendekatan ini perlu terasa dalam pendampingan yang praktis—bukan hanya kampanye—agar pelaku usaha mampu membandingkan layanan dan memilih pembiayaan yang cocok.
Pasar global menuntut usaha yang siap bersaing
Ambisi ekonomi halal memberi alasan kuat untuk menghubungkan pembiayaan dengan peningkatan kapasitas usaha. Persaingan tidak lagi terbatas pada negara mayoritas muslim; Tiongkok dan Thailand juga mengambil peluang di pasar halal. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mendorong penguatan ekosistem agar produk halal Indonesia memperluas penetrasi ke pasar global. Bagi industri halal Sulsel, peluang itu mencakup makanan dan minuman, fesyen muslim, serta pariwisata ramah muslim. Namun, akses modal saja tidak otomatis membuat produk siap ekspor. UMKM memerlukan dukungan yang membantu mereka menjaga mutu, mengembangkan produksi, dan menjangkau pembeli. Karena itu, pembiayaan sebaiknya dipadukan dengan pendampingan usaha dan akses pasar. Cetak biru yang dibahas dalam IIFS 2026 dapat menjadi panduan bersama, tetapi ukurannya harus berupa kemajuan nyata pelaku usaha, bukan sebatas dokumen kebijakan.
Kolaborasi mesti menjadi kerangka kerja, bukan slogan
Sulsel menargetkan peran sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia Timur. Untuk mengubah target itu menjadi kebijakan yang terasa, pemerintah daerah perlu menyatukan regulator, industri jasa keuangan, ulama, akademisi, dan masyarakat. Andi Winarno menyerukan kolaborasi lintas unsur tersebut dalam workshop akselerasi ekosistem keuangan syariah di Makassar pada 3 November 2026. Langkah berikutnya ialah menghubungkan edukasi, produk pembiayaan, dan kebutuhan sektor riil dalam satu kerja yang terukur. Literasi harus menjangkau pelaku UMKM, pesantren, dan masyarakat luas; layanan perlu mudah diakses dan sesuai kebutuhan. Kesimpulannya, ambisi menjadikan Sulsel pusat ekonomi syariah hanya akan meyakinkan bila pembiayaan produktif benar-benar membantu usaha tumbuh dan membuka jalan ke pasar lebih luas. Tanpa pelaksanaan yang berpihak pada kebutuhan pelaku usaha, potensi halal akan tetap menjadi janji.
