Plasma Sawit Belitung Timur: Janji 20 Persen yang Menggantung
Plasma sawit Belitung Timur merujuk pada kebun sawit yang seharusnya dialokasikan perusahaan kepada masyarakat sekitar, dalam skema kemitraan di mana 20 persen dari luasan inti perkebunan menjadi sumber penghasilan warga, namun di Jangkang dan Nyurok skema ini berubah menjadi sengketa lahan sawit berkepanjangan karena manfaat ekonomi yang dijanjikan tidak kunjung dirasakan setelah perusahaan beroperasi puluhan tahun. Dari sini, inti persoalan bukan sekadar soal teknis kebun plasma, tetapi soal keadilan dan kepercayaan yang terkikis. Warga dua desa di Kecamatan Dendang itu kini memilih jalur politik: mereka datang ke DPRD Beltim untuk menuntut kepastian kebun plasma sawit PT SMM yang selama ini hanya terdengar sebagai komitmen di atas kertas. Ketika hak yang mestinya otomatis berjalan harus diperjuangkan lagi, jelas ada yang salah dalam tata kelola skema plasma 20 persen.
RDP DPRD Beltim: Warga Menggugat HGU Panjang, Manfaat Pendek
Rapat dengar pendapat di DPRD Beltim menjadi panggung bagi kemarahan terpendam warga Jangkang dan Nyurok. Perwakilan masyarakat, Joni Nopiansyah, mengingatkan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) PT SMM sudah berjalan sejak 1990 dan diperpanjang hingga 2075, sementara plasma sawit 20 persen yang dijanjikan belum memberi manfaat nyata. Kutipan yang layak dicatat: “Kami mempertanyakan mengapa sampai sekarang belum mendapatkan manfaat plasma, padahal perusahaan sudah beroperasi puluhan tahun.” Ini bukan sekadar keluhan, melainkan tudingan bahwa relasi antara korporasi dan warga timpang sejak awal. Di sisi lain, perusahaan melalui PT SMM Beltim menawarkan pencarian lahan sebagai alternatif penyelesaian, seolah-olah hak plasma bisa dinegosiasikan ulang. Sikap ini menunjukkan betapa longgarnya implementasi skema plasma 20 persen ketika tidak ada pengawasan ketat dan tekanan politik yang konsisten.
Ultimatum 10 Hari dari Gubernur: Tekanan Politik Mengisi Kekosongan Regulasi
Ketika proses di DPRD belum memunculkan kepastian, Gubernur Hidayat Arsani turun langsung ke Desa Nyurok untuk bertemu warga dan pihak PT SMM Beltim. Pertemuan semi formal itu berlangsung singkat, hanya sekitar 30 menit, tetapi menghasilkan langkah politik penting: gubernur memberi waktu 10 hari kepada perusahaan untuk menindaklanjuti penyelesaian tuntutan plasma bersama pemilik perusahaan. Pernyataannya tegas: “Saya minta waktu 10 hari untuk berbincang dengan pemilik kebunnya. Kita akan tuntut sesuai undang-undang yang berlaku.” Di sini terlihat, tanpa tekanan dari kepala daerah, skema plasma sawit Belitung Timur berisiko terus menggantung. General Manager PT SMM, Muhammad Iqbal Pramana, hanya berjanji akan menyampaikan arahan gubernur kepada pimpinan perusahaan dan membuka peluang pertemuan lanjutan. Komitmen itu terdengar normatif; yang menentukan adalah apakah tenggat 10 hari benar-benar berujung pada keputusan konkret, bukan sekadar rapat tambahan.
Solusi Perusahaan: Pembelian Lahan dan Kemitraan, Cukup atau Mengalihkan Masalah?
PT SMM Beltim menawarkan pencarian dan pembelian lahan sebagai salah satu alternatif penyelesaian tuntutan plasma sawit 20 persen. Di atas kertas, perusahaan juga membuka ruang kemitraan dan pembinaan petani lokal, yang bisa menjadi jalan pemberdayaan ekonomi jika skemanya jelas dan berpihak pada warga. Namun, warga Jangkang dan Nyurok sudah menunggu puluhan tahun; wajar jika mereka curiga bahwa solusi baru ini hanya cara mengalihkan fokus dari kewajiban inti perusahaan atas skema plasma 20 persen. Tanpa transparansi soal luasan, lokasi, dan status hukum lahan yang ditawarkan, pembelian lahan berpotensi menjadi kompromi yang merugikan masyarakat. DPRD Beltim sendiri menegaskan bahwa penyelesaian harus dikawal bersama oleh DPRD, pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, dan warga terdampak. Artinya, publik tidak boleh menyerahkan sepenuhnya desain solusi kepada perusahaan yang selama ini gagal memenuhi janji.
Kesimpulan: Plasma Sawit Beltim Menguji Serius Tidaknya Negara Mengurus Sengketa Lahan
Sengketa lahan sawit di Jangkang dan Nyurok memperlihatkan bahwa skema plasma 20 persen bukan sekadar formula teknis, melainkan ujian bagi keberpihakan negara terhadap warga di sekitar perkebunan. Puluhan tahun penantian tanpa manfaat plasma sawit Belitung Timur menunjukkan betapa mudahnya hak masyarakat terpinggirkan ketika HGU diperpanjang sampai 2075 tetapi kewajiban sosial perusahaan dibiarkan kabur. Intervensi Gubernur Hidayat Arsani dengan ultimatum 10 hari adalah langkah penting, namun bukan akhir cerita. Jika tenggat ini tidak diikuti keputusan yang jelas dan tertulis, warga berhak mempertanyakan fungsi regulasi dan pengawasan. Kesimpulannya, plasma sawit hanya akan menjadi alat pemerataan ekonomi bila negara konsisten menuntut perusahaan mematuhi undang-undang, dan warga terus bersuara, seperti yang dilakukan masyarakat Jangkang dan Nyurok di forum DPRD dan pertemuan dengan gubernur.
