Integrasi darat–laut: dari jargon menuju arah baru kebijakan
Pengelolaan ekosistem berkelanjutan yang mengintegrasikan bentang darat, sungai, pesisir, dan laut adalah pendekatan pembangunan yang sengaja memandang seluruh aliran materi, energi, dan aktivitas manusia sebagai satu sistem utuh, sehingga kebijakan tata ruang, ekonomi, dan konservasi dirancang bersama untuk menjaga fungsi ekologis sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat dan ketahanan iklim jangka panjang. Inilah arah baru yang sedang dikuatkan Kementerian PPN/Bappenas bersama Konsorsium SOLUSI melalui acara SOLUSI Day di Jakarta pada 28 September 2026. Mereka tidak lagi puas dengan perbaikan sektoral; targetnya adalah pembangunan berkelanjutan darat laut yang menyatukan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sikap ini penting: jika darat dan laut terus diurus sendiri-sendiri, biaya ekologis dan sosial akan terus menggunung, sementara manfaat ekonominya bocor ke mana-mana.
Lima dokumen strategis: pijakan, bukan sekadar laporan
SOLUSI Day bukan sekadar konferensi; ia menjadi momentum peluncuran lima dokumen strategis yang berpotensi mengubah cara pengelolaan ekosistem darat dan laut. Di atas kertas, dokumen ini ambisius: indikator pengelolaan darat-laut terintegrasi, panduan pengarusutamaan gender dalam keanekaragaman hayati, kajian bioprospeksi, strategi nasional pendanaan inovatif, dan masterplan pengelolaan bentang darat-laut Regional Padagimo di Sulawesi Tengah. Jika sungguh dipakai, inilah kerangka kerja pengelolaan ekosistem berkelanjutan yang selama ini hilang. Proyek SOLUSI sendiri digelontor investasi hijau 2,8 juta euro di tiga provinsi, mencakup area kerja 28.000 hektare hingga 2028. Angka ini belum besar, tetapi cukup sebagai laboratorium kebijakan: apakah integrasi darat–laut bisa diterjemahkan menjadi tata ruang baru, insentif ekonomi, dan model bisnis yang masuk akal bagi pelaku usaha dan masyarakat?
Laut Banda dan Barat Sumatra: konservasi besar, manfaat besar
Di sisi laut, ambisi pengelolaan ekosistem berkelanjutan terlihat jelas pada usulan kawasan konservasi berskala besar di perairan Banda dan barat Sumatra seluas total 24 juta hektare. Di Laut Banda saja, sekitar 11,3 juta hektare diusulkan sebagai kawasan konservasi, sementara 12,9 juta hektare lainnya diusulkan di wilayah barat Sumatra yang meliputi enam provinsi dan Selat Sunda. “Jika kedua kawasan ini ditetapkan, diproyeksikan dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekitar Rp 18,5 triliun per tahun hingga 2045”. Konservasi laut Banda bukan romantisme biodiversitas semata; ini soal menjamin mata pencaharian setidaknya 163.000 nelayan pesisir di Maluku dan hampir 2 juta penduduk yang bergantung pada perairan ini. Usulan LSMPA juga penting untuk menjaga stok tuna yang kini sudah menunjukkan tekanan eksploitasi berlebih.
Sungai tercemar dan mangrove rusak: bukti bahwa sekat sektoral gagal
Di darat dan pesisir, wajah krisis terlihat pada sungai tercemar dan mangrove yang rusak. Bappenas mengakui bahwa pengelolaan sampah dan aktivitas di daratan yang buruk mencemari sungai, lalu merusak ekosistem pesisir termasuk mangrove. Selama restorasi mangrove Indonesia tidak dibarengi pengendalian limbah di hulu, hasilnya hanya tambal sulam. Di sinilah logika pengelolaan sungai tercemar dan mangrove rusak sebagai satu paket menjadi prioritas dalam strategi ekosistem terintegrasi. Sekat-sekat sektoral antara lembaga lingkungan, pekerjaan umum, kehutanan, dan kelautan terbukti gagal menahan degradasi. Proyek SOLUSI yang disebut berdampak pada lebih dari 5 juta jiwa di tiga lokasi percontohan menjadi ujian: mampukah investasi berdampak dan kemitraan publik–swasta–masyarakat mengubah pola ruang dan perilaku, bukan hanya menambah proyek fisik?
Menuju 2045: integrasi kebijakan atau kehilangan momentum?
Agenda besar ini tidak berlangsung di ruang hampa. Penelitian bersama lembaga konservasi dan kementerian kelautan pada September 2026 menegaskan betapa kayanya Laut Banda—397 spesies karang, lebih dari 100 spesies ikan, dan 44 spesies satwa laut dalam, sebagian belum pernah tercatat sebelumnya. Pada saat yang sama, penangkapan tuna madidihang tercatat melampaui angka kematian alaminya—sinyal lampu merah eksploitasi. Pemerintah juga sudah menyatakan komitmen melindungi 30 persen perairan nasional pada 2045, sementara Proyek SOLUSI hanya berjalan sampai 2028. Artinya, lima–enam tahun ke depan adalah jendela sempit untuk mengunci integrasi kebijakan darat–laut ke dalam tata ruang, anggaran, dan insentif ekonomi. Tanpa itu, konservasi laut Banda, restorasi mangrove Indonesia, dan pembangunan berkelanjutan darat laut akan kembali menjadi slogan, bukan strategi bertahan hidup.
