Keamanan adalah bagian dari mutu wisata
Keamanan pantai wisata adalah upaya melindungi pengunjung, barang miliknya, dan tata kelola kawasan melalui pengawasan yang dapat diperiksa serta bantuan yang jelas saat masalah terjadi. Dua sorotan di Pantai Glagah, Kulonprogo, dan Pantai Pancer Door, Pacitan, memperlihatkan bahwa keamanan tidak cukup dinilai dari teknologi pembayaran atau ramainya destinasi. Di Glagah, DPRD mengingatkan bahwa retribusi QRIS belum menutup seluruh peluang kebocoran penerimaan daerah; di Pancer Door, seorang kader GMNI mengaku kehilangan helm dua kali. Kasusnya berbeda, tetapi keduanya mengarah pada kebutuhan yang sama: pengawasan pengunjung harus terlihat, konsisten, dan disertai petugas yang bertanggung jawab. Tanpa itu, sistem digital maupun fasilitas wisata hanya memberi rasa tertib di permukaan, sementara pengunjung dan pengelola tetap kesulitan memastikan apa yang terjadi.
Glagah perlu lebih dari pembayaran digital
Sekretaris Komisi II DPRD Kulonprogo, Upiya Al Hasan, menilai e-retribusi memudahkan layanan dan pencatatan, tetapi teknologi tetap rentan terhadap manipulasi kode, gangguan alat, atau masalah jaringan. Karena itu, Dinas Pariwisata diminta tidak menganggap pembayaran digital sebagai jaminan bahwa semua transaksi dan jumlah wisatawan tercatat akurat. DPRD pernah mengusulkan CCTV Pantai Glagah dan pencatatan jumlah kendaraan maupun pengunjung agar data arus masuk dapat dicocokkan dengan penerimaan retribusi. Gagasan itu masuk akal: kamera dan pencacah dapat menjadi pemeriksaan silang, bukan pengganti petugas dan pengelolaan yang baik. Di lapangan, pembayaran tunai masih tersedia. Ketua Desa Wisata Glagah, Bayu Puspo, mengatakan enam alat QRIS digunakan penuh pada Minggu, sedangkan pada hari biasa hanya tiga dioperasikan; antrean kadang terjadi pada Minggu sore.
Pancer Door menuntut respons atas kehilangan
Di Pantai Pancer Door, pemicunya lebih dekat dengan pengalaman pengunjung: seorang kader GMNI Pacitan mengaku kehilangan helm dua kali. DPC GMNI kemudian mempertanyakan keamanan destinasi dan mendesak pemerintah daerah membenahi pengawasan parkir serta memperjelas jalur pengaduan. Dalam audiensi dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Pacitan pada Jumat (30/10), persoalan itu dibawa sebagai tuntutan evaluasi keamanan. Ketua DPC GMNI Pacitan, Dela Prastisia, menyoroti ketiadaan CCTV di area parkir dan belum jelasnya alur laporan ketika barang pengunjung hilang. Ini bukan sekadar soal helm hilang wisata: tanpa petugas yang mudah dihubungi dan mekanisme tindak lanjut yang terang, pengunjung dibiarkan menanggung ketidakpastian sendiri. Dela meminta dinas memperketat pengawasan parkir serta menjelaskan siapa yang bertanggung jawab jika barang milik pengunjung hilang.
Pengawasan harus menjawab kebutuhan nyata
Perbandingan kedua pantai menunjukkan dua sisi pengawasan yang sama pentingnya. Glagah perlu memastikan pemasukan dan jumlah pengunjung sesuai catatan; Pancer Door perlu memastikan kendaraan serta barang pengunjung lebih terlindungi dan keluhan mendapat respons. CCTV dapat membantu memantau pintu masuk atau area parkir, tetapi kamera saja tidak memperbaiki pencatatan, mencegah semua kehilangan, atau menentukan siapa yang menindaklanjuti laporan. Di Glagah, kesiapan petugas dan pencocokan data tetap menentukan apakah sistem retribusi bekerja sebagaimana mestinya. Di Pancer Door, pengelola perlu membuat mekanisme pengaduan mudah ditemukan dan memperjelas tanggung jawab ketika terjadi kehilangan. Bagi wisatawan, ukuran keamanan bukan hanya ada atau tidaknya perangkat, melainkan apakah pengawasan terasa dan bantuan tersedia saat dibutuhkan.
Pada akhirnya, keamanan pantai wisata tidak bisa dipisahkan dari kepercayaan publik. Glagah memerlukan pengawasan yang menguji data digital dengan kondisi lapangan, sedangkan Pancer Door harus menanggapi kehilangan helm dengan sistem parkir dan pengaduan yang jelas. Keduanya menegaskan bahwa teknologi berguna jika diikuti petugas yang siap dan prosedur yang dapat dipahami pengunjung. Pemerintah dan pengelola sebaiknya menilai keberhasilan bukan dari keberadaan QRIS atau CCTV semata, tetapi dari ketepatan pencatatan, keteraturan pengawasan pengunjung, dan kejelasan respons atas masalah. Itulah standar minimum agar pantai tidak hanya menarik untuk didatangi, tetapi juga layak dipercaya.
