Pengawasan harus sebanding dengan jangkauan program
Inspeksi dapur MBG adalah pemeriksaan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menilai apakah layanan makan bergizi berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Di Langkat, Pemkab menyiapkan inspeksi terhadap seluruh 82 SPPG yang sudah beroperasi.
Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi Satgas MBG yang dipimpin Plt Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, pada 2 November 2026. Skala pengawasan bukan perkara kecil: SPPG Langkat melayani 225.860 penerima manfaat, mulai dari balita dan peserta didik hingga ibu hamil, guru, serta tenaga kependidikan. Dengan cakupan sebesar itu, pemeriksaan yang hanya bersifat administratif akan kurang berarti. Ukuran keberhasilannya harus terlihat pada kepatuhan operasional dan mutu layanan yang diterima masyarakat.
Empat belas indikator perlu menjadi ukuran nyata
Pemkab meminta Satgas segera menyusun rencana kerja dan memastikan setiap SPPG memenuhi 14 indikator penilaian. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan instrumen manual maupun melalui sistem daring; menurut Sekda Langkat sekaligus Ketua Satgas MBG, Amril, sistem daring dapat menampilkan rekomendasi hasil inspeksi secara otomatis setelah penilaian.
Keberadaan 14 indikator pengawasan MBG memberi kerangka yang lebih terukur daripada pemantauan berdasarkan kesan atau laporan sesaat. Namun, jumlah indikator saja tidak menjamin perbaikan: hasilnya harus ditindaklanjuti dan diterjemahkan menjadi langkah koreksi bagi unit yang belum memenuhi standar. Inspeksi ini merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG di daerah. Para camat juga diminta berkoordinasi langsung dengan kepala SPPG agar pemeriksaan menjangkau seluruh wilayah dan tidak berhenti di tingkat rapat.
Jangkauan besar menuntut tindak lanjut dan dukungan lokal
Angka 225.860 penerima manfaat MBG menunjukkan mengapa pengawasan harus berorientasi pada orang yang dilayani, bukan sekadar kelengkapan prosedur. Balita, murid, ibu hamil, guru, dan tenaga kependidikan bergantung pada berjalannya layanan di 82 SPPG. Karena itu, rencana kerja inspeksi yang diminta Tiorita perlu segera disusun, lalu dilaksanakan dengan konsisten dan diikuti perbaikan berdasarkan hasil penilaian.
Ada pula peluang yang patut dijadikan bagian dari pelaksanaan program: pengelola SPPG didorong memakai bahan pangan lokal seperti sayur, buah, telur, dan daging. Pemanfaatan produk daerah dapat mendukung kebutuhan pangan sekaligus membuka kesempatan bagi petani dan pelaku usaha setempat. Pada akhirnya, inspeksi hanya akan bermakna jika 14 indikator menghasilkan layanan yang patuh standar, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata. Pengawasan yang konsisten adalah syarat agar jangkauan luas MBG di Langkat dibarengi mutu yang dapat dipercaya.
