Fasilitas membaik, bukti hasil belum tersedia
IPAL dapur SPPG adalah instalasi untuk mengolah air buangan dari kegiatan dapur sebelum dilepas ke lingkungan, dan kepatuhannya baru dapat dipastikan lewat pengujian hasil olahan. Di Samarinda, hampir seluruh dapur sasaran pembinaan telah membenahi fasilitas pengolahan limbah, tetapi mayoritas belum menuntaskan uji baku mutu. Kesenjangan itu penting: perangkat yang terpasang menunjukkan ada perbaikan, bukan bahwa limbah SPPG sudah aman atau memenuhi ketentuan. Persoalan IPAL sebelumnya mendorong Badan Gizi Nasional memerintahkan penghentian sementara operasional 12 SPPG melalui surat tertanggal 31 Maret 2026.
Dinas Lingkungan Hidup Samarinda membina 55 SPPG dan menerima laporan progres dari hampir 57 SPPG—angka yang tidak sepenuhnya selaras dengan jumlah sasaran yang disebutkan. Laporan umumnya mencakup pembenahan sarana, termasuk pemasangan perangkap lemak. Namun, laporan fisik belum cukup untuk menyatakan IPAL bekerja sesuai ketentuan. Uji kualitas air limbah baru dilakukan oleh sebagian kecil SPPG, padahal hasilnya yang menentukan apakah air buangan memenuhi baku mutu. Menurut Tri Ayu Wulandari dari DLH Samarinda, hampir seluruh unit telah diperbaiki, tetapi pengujian hasilnya belum dilakukan oleh sebagian besar pengelola.
Uji coba harus berujung pada hasil yang terukur
Menunda pengujian sampai fasilitas siap dapat dimengerti; berhenti pada klaim perbaikan tidak bisa dibenarkan. DLH menyebut sejumlah instalasi masih diperbaiki atau berada dalam tahap penyesuaian. Kinerja pengolahan dapat dipengaruhi waktu tinggal air di tiap unit, kebutuhan bakteri untuk membantu penguraian, dan kemampuan menyaring minyak serta lemak. Karena itu, hasil awal yang belum memenuhi syarat perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan proses, bukan dianggap sebagai bukti bahwa instalasi sudah patuh. DLH memberi masa uji coba sekitar dua bulan agar pengelola melihat perkembangan dan menyempurnakan pengolahan limbah.
Pendekatan ini tepat hanya jika tenggat tersebut berujung pada pengujian dan tindak lanjut yang jelas. Bagi warga, yang dipertaruhkan bukan sekadar kelengkapan dapur, melainkan kualitas air buangan yang akhirnya dialirkan ke lingkungan. Pengelola perlu memastikan sampel diuji setelah sistem berjalan sesuai prosedur, lalu menggunakan hasilnya untuk menentukan pembenahan berikutnya. Dengan begitu, istilah “IPAL sudah diperbaiki” tidak menggantikan bukti bahwa air limbah memenuhi baku mutu.
PPU menyiapkan inspeksi dengan 14 indikator
Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), pemerintah daerah menyiapkan inspeksi terhadap 13 SPPG: 12 unit reguler dan satu unit satelit untuk wilayah 3T. Sekretaris Daerah PPU Tohar menyatakan pemberitahuan sudah disampaikan kepada pemilik setelah rapat koordinasi, mengikuti arahan kementerian yang diminta Badan Gizi Nasional. Inspeksi SPPG akan dilakukan oleh satuan tugas lintas organisasi perangkat daerah, dengan hasil yang nantinya dilaporkan melalui formulir yang disiapkan.
Pemilik diberi jeda untuk menyiapkan dan menyamakan pemahaman atas 14 indikator. Cakupannya bukan hanya sanitasi dan keamanan pangan, tetapi juga legalitas, dokumen resmi, kompetensi sumber daya manusia, fasilitas penunjang, serta keselamatan. Pemeriksaan dapat menyentuh kompor, ompreng, standar kemasan, kebersihan dapur dan gudang penyimpanan. Di luar dapur, indikator turut mencakup sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikat halal, serta kajian lingkungan, khususnya pengelolaan limbah.
Ruang lingkup ini lebih luas daripada pembenahan IPAL di Samarinda, tetapi keduanya seharusnya mengarah pada prinsip yang sama: kepatuhan perlu ditunjukkan dengan bukti. Inspeksi dapat memeriksa kesiapan dan dokumen, sementara uji baku mutu mengukur hasil pengolahan limbah. Keduanya tidak saling menggantikan.
Ukuran kepatuhan bukan sekadar fasilitas
Perbandingan kedua daerah menunjukkan dua tahapan yang berbeda. Samarinda berfokus mendorong pembenahan fasilitas dan pengujian hasil, sedangkan PPU memberi waktu persiapan sebelum pemeriksaan menyeluruh berdasarkan 14 indikator. Perbaikan sarana adalah langkah awal yang perlu, tetapi tanpa hasil uji, efektivitasnya belum terbukti. Sebaliknya, inspeksi dengan daftar indikator akan kehilangan daya guna jika temuan tidak diikuti tindakan korektif dan verifikasi.
Karena itu, pengelola SPPG sebaiknya memperlakukan pemeriksaan dokumen, kesiapan fasilitas, dan pengujian limbah sebagai satu rangkaian tanggung jawab. Pemerintah daerah pun perlu memastikan hasil inspeksi ditindaklanjuti dan masa uji coba di Samarinda berakhir dengan data yang dapat diperiksa. Kesimpulannya tegas: IPAL yang tampak lengkap belum berarti patuh; kepatuhan baru layak dinyatakan ketika proses bekerja dan hasil uji membuktikan air buangan memenuhi baku mutu.
