Ukuran keberhasilan bukan sekadar jumlah rumah
Program 3 juta rumah adalah upaya pemerintah membangun hunian bagi keluarga yang belum memiliki rumah atau masih tinggal di tempat yang tidak layak, dengan keberhasilan yang semestinya dinilai dari manfaatnya bagi penghuni. Target besar tidak otomatis menjawab persoalan jika rumah yang dibangun sulit dijangkau atau tidak memenuhi kebutuhan dasar. Anggota DPRD Sumatera Utara, Salmon Sumihar Sagala, meminta pemerintah membuktikan program tersebut melalui langkah konkret, bukan berhenti pada pengumuman target. Ia menyampaikan desakan itu pada Selasa, 27 Oktober 2026, menanggapi keterangan tentang sekitar 30 juta keluarga yang belum memiliki rumah atau menempati hunian tidak layak. Angka itu seharusnya mendorong pemerintah bertindak terukur, bukan menjadi latar bagi klaim keberhasilan. Program perumahan hanya layak disebut berhasil ketika keluarga yang membutuhkan memperoleh hunian layak, aman, dan terjangkau.
Ketepatan sasaran menentukan manfaat
Jumlah unit yang selesai dibangun penting, tetapi tidak cukup untuk membuktikan bahwa bantuan sampai kepada orang yang tepat. Pemerintah perlu mendata kebutuhan hingga tingkat desa dan kecamatan, lalu memprioritaskan keluarga yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak. Tanpa data yang cermat, program berisiko lebih mudah diakses oleh kelompok yang sudah memiliki kemampuan finansial, sementara rumah berpenghasilan rendah tetap sulit dijangkau oleh keluarga yang paling membutuhkan. Salmon menekankan perlunya skema pembiayaan yang sesuai kemampuan mereka dan kesempatan yang adil untuk memperoleh rumah layak. Karena itu, publik perlu mengetahui siapa penerima manfaat, di mana rumah dibangun, dan bagaimana akses terhadapnya ditentukan. Ketepatan sasaran bukan urusan administratif belaka; itulah pembeda antara target pembangunan dan solusi nyata.
Rumah layak harus disertai kebutuhan dasar
Hunian tidak bisa dinilai hanya dari bangunannya. Ketersediaan air bersih, listrik, sanitasi, dan akses transportasi ikut menentukan apakah sebuah rumah mendukung kehidupan yang aman dan sehat. Salmon mengingatkan bahwa pembangunan tanpa fasilitas dasar berisiko gagal memberi standar hidup yang layak. Pemerintah juga perlu menghadapi hambatan penyediaan rumah, termasuk keterbatasan lahan, harga yang sulit dijangkau, dan akses pembiayaan yang terbatas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menuntaskan jumlah unit tanpa memastikan lingkungan dan layanan pendukung hanya akan memindahkan keluarga ke bangunan baru, bukan menyelesaikan masalah tempat tinggal. Perencanaan harus menghubungkan lokasi, fasilitas, transportasi, dan kemampuan penghuni. Ukuran akhirnya sederhana: apakah keluarga dapat tinggal dengan aman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Buka capaian dan ukur dampak secara berkala
Agar komitmen dapat diuji, pemerintah perlu menetapkan peta jalan, target tahunan yang terukur, serta evaluasi dan pengawasan yang transparan. Perkembangan realisasi juga perlu disampaikan berkala agar masyarakat bisa menilai capaian, penggunaan anggaran, ketepatan penerima, dan kendala pelaksanaan. Evaluasi semestinya melampaui hitungan rumah yang berdiri: berapa keluarga yang benar-benar memperoleh hunian layak, aman, dan terjangkau? Pertanyaan itu penting karena rumah berkaitan dengan kesehatan, keamanan, kesejahteraan, dan masa depan keluarga. Dengan tolok ukur dampak yang terbuka, pemerintah dapat memperbaiki pendataan, pembiayaan, dan penyediaan fasilitas ketika hasilnya belum menjawab kebutuhan. Kesimpulannya, program 3 juta rumah baru akan berarti jika keluarga yang selama ini tertinggal bisa mengakses rumah yang layak. Target pembangunan harus menjadi alat ukur kerja, bukan pengganti bukti keberhasilan.
