Audit keamanan adalah kebutuhan negara
Audit komunikasi presiden adalah pemeriksaan menyeluruh atas perangkat, jaringan, otorisasi, dan pengawasan yang melindungi komunikasi kepala negara dari akses tanpa hak. Setelah dugaan penyadapan presiden mencuat, pemeriksaan semacam ini bukan tambahan administratif, melainkan langkah penting untuk mengetahui apakah sistem keamanan bekerja sebagaimana mestinya. Analis kebijakan keamanan nasional Hendro Susanto menyerukan audit keamanan komunikasi Presiden dan pejabat strategis negara pada 4 November 2026. Menurutnya, pemeriksaan perlu mencakup perangkat komunikasi, jaringan digital, sistem otorisasi, serta mekanisme pengawasan akses ke informasi sensitif. Desakan ini tepat karena komunikasi kepala negara dapat memuat urusan pertahanan, diplomasi, ekonomi, dan keputusan strategis. Namun, audit tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti penyidikan. Ia menjawab apakah perlindungan dan kontrol memadai, bukan siapa yang melakukan dugaan pelanggaran. Keduanya perlu berjalan terpisah, tetapi saling menguatkan.
Penyidikan harus mengungkap tanggung jawab
Perkara yang kini ditangani Bareskrim Polri harus dituntaskan melalui pembuktian yang sah, bukan spekulasi atau penghakiman dini. Pemeriksaan terhadap dugaan penyadapan ilegal komunikasi Presiden Prabowo Subianto penting untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab dan apakah tindakan yang diselidiki melanggar hukum. Hendro meminta penyidik menggunakan pendekatan investigasi ilmiah agar temuan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Informasi dalam sumber menyebut penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli, serta mengamankan 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat perangkat penyimpanan data. Angka itu menunjukkan adanya bukti digital yang perlu ditangani dengan cermat, bukan menjadi dasar untuk menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum putusan hukum. Transparansi juga dibutuhkan, tetapi tidak boleh mengganggu proses penyidikan atau membahayakan kepentingan keamanan nasional. Menemukan pelaku dan menjaga integritas bukti merupakan sasaran penegakan hukum; memeriksa kelemahan sistem adalah pekerjaan audit yang berbeda.
Uji akses, otorisasi, dan pengawasan
Audit yang bermakna mesti menelusuri bagaimana akses ke komunikasi sensitif diberikan, dicatat, dan diawasi. Pemerintah perlu mengevaluasi perlindungan data, kendali akses, serta penggunaan teknologi penyadapan, bukan hanya memeriksa perangkat Presiden. Pengawasan keamanan negara akan rapuh jika sistem otorisasi dapat dilewati, catatan akses tidak dapat diperiksa, atau pemakaian teknologi luput dari kontrol yang independen. Di sinilah batas hukum harus menjadi ukuran. Sumber menyebut bahwa hukum melarang penyadapan tanpa hak, sementara kewenangan penyadapan negara hanya dapat dijalankan untuk tujuan tertentu melalui prosedur dan pengawasan yang sesuai. Artinya, audit harus menguji kepatuhan sekaligus kecukupan perlindungan: siapa yang memiliki akses, atas dasar apa, dan bagaimana jejak penggunaannya ditinjau. Pemeriksaan atas keamanan komunikasi presiden juga perlu melihat pejabat strategis, sebab kelemahan yang sama bisa muncul di berbagai titik dalam sistem. Audit tanpa rekomendasi korektif hanya akan menghasilkan laporan, bukan perlindungan.
Pisahkan koreksi sistem dari perkara pidana
Pemerintah dan aparat perlu menjaga dua jalur ini tetap jelas. Penyidikan menentukan pertanggungjawaban individu berdasarkan bukti dan hukum; audit mengidentifikasi celah kelembagaan serta langkah perbaikannya. Mencampur keduanya berisiko menjadikan audit alat untuk menghakimi pihak tertentu, atau sebaliknya menggunakan proses pidana sebagai alasan menunda pembenahan sistem. Hendro berharap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat pengawasan internal dan memastikan penegakan hukum profesional tanpa diskriminasi. Itu patut diikuti dengan evaluasi keamanan yang terukur, lalu pelaksanaan perbaikan dan pengawasan atas tindak lanjutnya. Kepercayaan publik tidak pulih hanya karena ada tersangka, dan keamanan nasional tidak terjaga hanya dengan laporan audit. Negara perlu mengungkap pihak yang bertanggung jawab sesuai proses hukum sekaligus menutup kelemahan yang memungkinkan akses tanpa hak. Kesimpulannya tegas: tuntaskan perkara, tetapi jangan berhenti pada pelakunya—benahi juga sistem pengamanan dan pengawasannya.
