Pencegahan dimulai sebelum anak lahir
Pencegahan stunting adalah rangkaian tindakan untuk melindungi pertumbuhan anak sejak dalam kandungan melalui pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan, pendampingan keluarga, dan layanan yang berlanjut setelah kelahiran. Gagasan ini menjadi inti GENTING Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), yang menempatkan kehamilan sebagai awal penting pencegahan, bukan menunggu masalah pertumbuhan terlihat. Dalam pembinaan GENTING 2026 di kantor bupati pada 27 Oktober, Bupati Benyamin Th. Noach menekankan perhatian pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Pendampingan ibu hamil karena itu harus berwujud dukungan yang dapat dijangkau: pemenuhan kebutuhan gizi, pemeriksaan rutin, serta akses ke puskesmas dan posyandu. Menyerahkan seluruh beban kepada ibu atau mengandalkan bantuan makanan sesaat tidak cukup. Keluarga memerlukan arahan konsisten tentang gizi, pola asuh, dan kebiasaan konsumsi, termasuk cara memanfaatkan pangan lokal seperti kelor, bayam, telur, dan ikan.
Arah GENTING ini tepat karena intervensi yang datang terlambat lebih sulit menggantikan kesempatan pencegahan pada awal kehidupan. Namun, ajakan saja tidak menjamin layanan berkelanjutan. Camat dan kepala desa perlu mengenali keluarga yang membutuhkan dukungan, sementara petugas kesehatan dan kader harus menjaga kesinambungan kunjungan serta rujukan. Ketepatan data juga penting agar bantuan tidak berhenti pada keluarga yang paling mudah dijangkau. Noach berharap GENTING tumbuh sebagai gerakan berkelanjutan di masyarakat; ukuran keberhasilannya semestinya terlihat pada keluarga yang memperoleh pendampingan nyata, bukan hanya jumlah kegiatan yang terlaksana.
Sebelas sektor perlu bekerja pada sasaran yang sama
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah provinsi mengarahkan perencanaan pada 40 desa prioritas stunting dan mengintegrasikan kegiatan 11 organisasi perangkat daerah. Cakupannya melintasi kesehatan, infrastruktur, pertanian, sosial, dan pemberdayaan masyarakat; anggaran khusus yang ditandai dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mencapai Rp252,23 miliar pada APBD 2026. Pilihan untuk memusatkan kerja di desa lebih masuk akal daripada menyebar program tipis ke banyak lokasi. Akan tetapi, koordinasi lintas sektor hanya berarti jika keluarga tidak harus berulang kali menjelaskan kebutuhannya kepada instansi berbeda, dan jika data sasaran benar-benar disatukan. NTB menghimpun data dari pencatatan gizi berbasis masyarakat, keluarga berisiko stunting, dan pekerja pembangunan manusia. Ketepatan data dapat mengurangi bantuan yang salah sasaran; ia juga membantu pemerintah melihat kebutuhan yang tak bisa ditangani layanan kesehatan saja.
Pencegahan juga menuntut perbaikan kondisi dasar. Program NTB mencakup air bersih, sarana mandi, cuci, kakus, utilitas umum, serta penguatan kapasitas mitra dalam ketahanan keluarga. Ini mengakui bahwa nasihat gizi tak akan cukup ketika lingkungan rumah tidak mendukung kesehatan. Data Dinas Kesehatan NTB menunjukkan prevalensi stunting turun dari 13,2 persen pada Desember 2025 menjadi 12,84 persen pada triwulan kedua 2026, tetapi ketimpangan masih tampak: Lombok Timur mencatat 21,06 persen pada Juni 2026, sementara Lombok Utara 12,93 persen dan Kabupaten Bima 12,46 persen. Angka itu mendukung fokus yang lebih terarah, bukan klaim bahwa masalah telah selesai. Bappeda menyatakan pengawasan dan koordinasi akan diperkuat untuk menjalankan program di lapangan.
Edukasi harus mengubah pemahaman, bukan sekadar menyampaikan pesan
Pengalaman Aceh Barat Daya (Abdya) menunjukkan mengapa edukasi stunting perlu disampaikan dengan cara yang dipahami warga. Saat membuka kegiatan TNI Manunggal Keluarga Berencana dan Kesehatan di Desa Pisang, Kecamatan Setia, pada 29 Oktober, Bupati Safaruddin menekankan edukasi yang persuasif dan sesuai kearifan lokal, termasuk tentang pencegahan pernikahan dini. Pesan ini penting: stunting berkaitan dengan gizi, tetapi juga dipengaruhi keadaan ekonomi keluarga dan faktor sosial. Sosialisasi satu arah mudah selesai ketika acara bubar; edukasi yang baik membuka ruang tanya jawab, mengaitkan informasi dengan kehidupan sehari-hari, dan menghindari nada menyalahkan. Keterlibatan Kodim, DPMP4, kader keluarga berencana, dan unsur masyarakat dalam kegiatan tersebut menyediakan jalur untuk menjangkau keluarga yang selama ini sulit mengakses layanan.
Pernikahan dini perlu dibahas sebagai bagian dari upaya pencegahan dengan pendekatan yang bijak, bukan melalui stigma terhadap remaja atau keluarga. Safaruddin menyatakan bahwa informasi tentang stunting dan pernikahan dini seharusnya mendorong perubahan pemahaman dan perilaku, bukan berhenti pada sosialisasi. Prinsip itu dapat melengkapi pendekatan MBD dan NTB: edukasi membangun pemahaman, pendampingan menghubungkannya dengan layanan, sedangkan kerja lintas sektor menangani hambatan di rumah dan lingkungan. Kolaborasi Abdya juga menekankan perlunya kerja berkelanjutan untuk menjangkau keluarga prasejahtera. Kesimpulannya, pencegahan stunting akan lebih kuat ketika dimulai sejak kehamilan, dipandu secara konsisten di tingkat keluarga, dan didukung desa serta sektor pemerintahan yang bekerja dengan sasaran yang sama. Keberhasilan akhirnya bukan banyaknya program, melainkan apakah keluarga benar-benar menerima dukungan yang mereka perlukan.
