Pemerataan sebagai Titik Berangkat: Infrastruktur Sumenep Bukan Lagi Pusat Kota-Sentris
Pemerataan pembangunan infrastruktur Sumenep adalah strategi sadar pemerintah daerah untuk memastikan jalan, layanan kesehatan, dan konektivitas tidak hanya terkonsentrasi di daratan, tetapi juga menjangkau pulau-pulau berpenghuni, sehingga warga di wilayah terluar merasakan manfaat pembangunan ekonomi dan pelayanan publik secara setara dengan masyarakat di pusat kota. Fokus pembangunan dari daratan hingga kepulauan ini menandai pergeseran penting: Sumenep tidak lagi boleh dinilai dari wajah perkotaan semata, tetapi dari bagaimana layanan dasar hadir di Kangean, Masalembu, dan pulau-pulau lain. Penghargaan yang diberikan kalangan jurnalis lokal kepada Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo pada pengukuhan organisasi pers di sebuah hotel di kota menjadi simbol bahwa kebijakan infrastruktur Sumenep mulai dibaca sebagai agenda pemerataan, bukan sekadar proyek fisik seremonial.
Jalan dan Layanan Kesehatan: Fondasi Pemerataan Pembangunan Kepulauan
Jika ingin menilai keseriusan pembangunan kepulauan, lihat ke anggaran dan akses layanan, bukan ke baliho. Dari total sekitar Rp47,53 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, Rp27,53 miliar diarahkan ke wilayah kepulauan. Kutipan angka ini mencerminkan pilihan politik: pemerintah berani mengalokasikan lebih dari separuh anggaran jalan ke wilayah yang selama bertahun-tahun terkunci oleh persoalan konektivitas. Hasilnya mulai tampak di Pulau Kangean, di mana ruas Arjasa–Kangayan dan akses Pelabuhan Batu Guluk–Pandeman kini membaik dan mengurangi mahalnya biaya sosial mobilitas bagi warga. Infrastruktur Sumenep yang lebih layak di kepulauan bukan sekadar soal aspal halus, tetapi berkaitan langsung dengan distribusi kebutuhan pokok, perjalanan guru dan siswa ke sekolah, kecepatan akses pasien ke fasilitas kesehatan, hingga kelancaran aktivitas ekonomi harian.
UHC dan Bandara Perintis Masalembu: Menghubungkan Kesehatan dengan Mobilitas
Pemerataan pembangunan infrastruktur akan ompong jika warga pulau tetap kesulitan menjangkau layanan kesehatan. Di sini, program Universal Health Coverage (UHC) menjadi pasangan logis dari pembangunan kepulauan. UHC di Kabupaten Sumenep sudah berjalan lima tahun dan disebut mencapai hampir 100 persen kepesertaan, memberi akses layanan di puskesmas dan RSUD dr. H. Moh. Anwar tanpa beban biaya sesuai ketentuan program. Kabupaten ini bahkan meraih UHC Award 2026 kategori Madya. Namun jaminan tanpa mobilitas hanya menghasilkan antrean harapan. Karena itu pembangunan bandara perintis Masalembu bukan proyek prestise, melainkan alat konkret untuk mempercepat mobilitas pasien, tenaga kesehatan, dan logistik obat. Pemerintah daerah menandatangani MoU dengan sebuah perusahaan energi terkait pemanfaatan lahan di Desa Sukajeruk sebagai landasan udara bagi penerbangan perintis, sehingga layanan darurat dari dan ke pulau dapat diatur lebih cepat dan terukur.
Bandara Perintis Masalembu: Simbol Seriusnya Pembangunan Kepulauan
Membangun air strip di Pulau Masalembu sebagai bandara perintis adalah pernyataan politik yang jauh lebih keras daripada pidato pemerataan. Sumenep memiliki 126 pulau, 48 di antaranya berpenghuni, dengan sembilan kecamatan kepulauan; konfigurasi geografis ini memaksa pemerintah memikirkan ulang konsep konektivitas yang selama ini bertumpu pada laut. Pembangunan bandara perintis Masalembu menjadi bagian dari penguatan infrastruktur strategis yang secara terang diarahkan untuk membuka isolasi wilayah kepulauan. Transportasi udara diproyeksikan mempercepat mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi logistik, memperkuat layanan kesehatan darurat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kolaborasi dengan pemilik lahan menunjukkan bahwa pembangunan kepulauan tak bisa lagi dipikul pemerintah sendiri; sektor swasta harus diajak karena manfaatnya meluas pada distribusi barang dan pengembangan usaha di pulau-pulau terluar. Jika berhasil, bandara perintis ini akan menjadi referensi baru bagi pembangunan kepulauan di daerah lain, bukan sekadar catatan proyek.
Daratan–Kepulauan sebagai Satu Kesatuan Ekonomi Sumenep
Poin penting dari arah baru infrastruktur Sumenep adalah cara pandang: daratan dan kepulauan harus dilihat sebagai satu kesatuan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Kalangan jurnalis lokal sudah menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak boleh hanya diukur dari perkembangan pusat kota, tetapi dari sejauh mana masyarakat di pulau-pulau terluar merasakan hadirnya pembangunan dan pelayanan pemerintah. Pemerataan pembangunan kepulauan menuntut sinkron antara jalan, bandara perintis Masalembu, transportasi laut, dan program sosial seperti UHC, agar akses terhadap layanan dasar betul-betul terbuka, bukan bertambah rumit. Pemerintah daerah berharap proyek air strip di Masalembu menjadi solusi jangka panjang, sementara apresiasi dari masyarakat sipil menjadi pengingat bahwa program yang sudah berjalan harus dipertahankan, dievaluasi, dan diperluas secara berkelanjutan. Kesimpulannya tegas: masa depan pembangunan kepulauan bukan soal romantika pulau eksotis, melainkan tentang hak warga pesisir untuk hidup dengan akses yang setara.
