Teknologi harus menjawab kebutuhan pemerintahan
Kemandirian digital daerah adalah kemampuan pemerintah mengembangkan atau memilih sistem teknologi yang sesuai kebutuhan, dengan kapasitas lokal dan kendali atas cara sistem itu digunakan. Dari sudut pandang ini, langkah Samarinda dan Sukabumi memperlihatkan dua jalur yang berbeda tetapi saling melengkapi: membangun kemampuan digital pemerintah dan membenahi tata kerja organisasi. Pemerintah Kota Samarinda memilih memberdayakan programmer lokal agar tidak terus bergantung pada aplikasi dari vendor luar. Dorongannya bukan sekadar soal siapa yang membuat perangkat lunak. Wali Kota Andi Harun menilai pembelian aplikasi pihak ketiga dapat membebani anggaran, sementara inovasi yang berujung pada proyek belum tentu menyelesaikan persoalan pelayanan dan tata kelola. Pendekatan yang lebih masuk akal adalah menilai teknologi dari masalah yang diselesaikannya, bukan dari banyaknya aplikasi yang dibeli.
Samarinda tidak menyamakan kemandirian dengan keharusan menciptakan semuanya dari awal. Strateginya menggabungkan pengembangan aplikasi sendiri dengan meniru sistem daerah lain yang dinilai berhasil. Pemkot Samarinda, misalnya, mengadopsi sistem pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sistem indeks merit birokrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah kota juga menyebut aplikasi Sadar sebagai salah satu hasil pengembangan yang telah direplikasi daerah lain. Sikap ini lebih praktis daripada mengejar kebaruan semata: membuat sendiri ketika kapasitas lokal dan kebutuhan mendukung, lalu mengadopsi ketika solusi yang teruji sudah tersedia. Namun, tujuan mengurangi ketergantungan vendor hanya akan tercapai jika kemampuan teknis lokal terus dipelihara.

SIM PKK menata kerja sampai tingkat kelurahan
Di Sukabumi, fokus digitalisasi administrasi bukan membangun kemandirian pengembangan aplikasi, melainkan memperbaiki kesinambungan informasi dalam organisasi. Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, Ranty Rachmatilah, membuka sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan SIM PKK berbasis digital pada Senin (9/11), diikuti sekretaris dan operator dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Sistem Informasi Manajemen (SIM) digital TP-PKK diharapkan membuat data dan dokumentasi program lebih seragam dan tertata serta memudahkan koordinasi antarjenjang. Cakupan hingga kelurahan penting karena catatan kegiatan dan program tidak boleh terputus ketika informasi bergerak dari satu tingkat kepengurusan ke tingkat lain. Dengan administrasi yang dapat ditelusuri, pengurus punya landasan lebih baik untuk menilai tindak lanjut, bukan sekadar mengumpulkan dokumen.
Ranty menekankan bahwa sekretaris bukan hanya mengurus surat, tetapi juga menjaga memori organisasi, menghubungkan pengurus, dan mengawal akuntabilitas. Karena itu, sistem digital tidak otomatis membuat administrasi tertib. Ketelitian dan disiplin orang yang memasukkan data tetap menentukan mutu catatan. Inilah perbedaan penting dengan langkah Samarinda: pemerintah kota membangun kapasitas untuk menyediakan solusi teknologi, sedangkan TP-PKK Sukabumi menggunakan sistem untuk menyatukan proses organisasi yang sudah berjalan. Bagi kader dan masyarakat, manfaat yang diharapkan bukan sekadar dokumen lebih rapi. Ranty berharap pembenahan administrasi mendukung efektivitas program PKK dan memastikan manfaatnya dirasakan keluarga serta masyarakat.
Dua jalur, ukuran keberhasilan yang sama
Perbandingan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak memiliki satu bentuk yang cocok untuk semua kebutuhan. Samarinda menanggapi risiko ketergantungan pada vendor dengan mengembangkan kemampuan programmer lokal, sambil mengadopsi inovasi yang sudah terbukti di daerah lain. Sukabumi menanggapi kebutuhan tata kelola TP-PKK dengan mengintegrasikan administrasi dan koordinasi dari tingkat kota sampai kelurahan melalui SIM digital. Yang pertama berpusat pada kapasitas pemerintah mengelola pilihan teknologinya; yang kedua pada mutu pencatatan dan aliran informasi di dalam organisasi. Keduanya masuk akal selama sistem dipilih untuk menyelesaikan persoalan nyata, bukan sekadar mengejar label digital.
Langkah berikutnya juga perlu dibaca sesuai tujuannya. Samarinda telah menempuh dua cara—mengembangkan aplikasi sendiri dan mereplikasi inovasi daerah lain—sementara Sukabumi mengharapkan administrasi SIM PKK semakin terintegrasi dari kota hingga kelurahan. Ukuran kemajuan semestinya bukan jumlah aplikasi atau dokumen yang tersimpan, melainkan apakah layanan dan koordinasi menjadi lebih tertata, serta apakah program lebih mudah dievaluasi. Pada akhirnya, kemandirian digital daerah dan digitalisasi administrasi organisasi bukan pilihan yang saling meniadakan. Keduanya akan bernilai ketika teknologi memperkuat kemampuan manusia dan membantu pemerintahan bekerja lebih akuntabel.






