Maaf yang datang bersama bantahan
Asap karhutla adalah kabut yang terbentuk dari kebakaran hutan dan lahan, dan ketika melintasi perbatasan, dampaknya dirasakan oleh masyarakat di negara tetangga. Di Manila, dalam sesi pleno KTT ke-49 ASEAN pada Minggu, 15 November, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura atas gangguan yang ditimbulkan asap tersebut. Permintaan maaf Prabowo itu layak dipandang sebagai pengakuan bahwa dampak kabut asap tidak berhenti di dalam negeri. Namun, pesan itu segera dibayangi pernyataan bahwa kejadian tersebut bukan kesalahan Indonesia. Di sinilah masalah komunikasi pemerintah: meminta maaf mengakui penderitaan pihak lain, sedangkan menyangkal tanggung jawab dapat terdengar seperti menarik kembali pengakuan itu. Keduanya mungkin dimaksudkan untuk membedakan empati dari penilaian sebab, tetapi tanpa penjelasan yang terang, publik dan negara tetangga menerima pesan yang bertolak belakang.

Dampaknya nyata, tanggung jawab harus dijelaskan
Prabowo mengatakan kebakaran berlangsung hampir empat bulan sebelum dapat dikendalikan, sementara asap melintasi wilayah Malaysia dan Singapura. Bagi masyarakat yang terdampak, batas negara tidak mengurangi gangguan yang dibawa kabut. Karena itu, permintaan maaf semestinya menjadi awal dari penjelasan terbuka mengenai sumber kebakaran, langkah penanganan, dan upaya agar peristiwa serupa tidak berulang. Presiden juga menyebut kebakaran dipicu, antara lain, oleh dampak El Niño terparah dalam 50 tahun terakhir. Faktor cuaca memberi konteks penting, tetapi tidak cukup untuk menepis pertanyaan tentang pencegahan dan tanggung jawab manusia maupun korporasi. Menegaskan bahwa Indonesia bukan penyebabnya secara keseluruhan pun kurang menjawab persoalan: yang perlu diketahui adalah siapa atau apa yang memicu kebakaran tertentu, serta bagaimana pemerintah memastikan pihak yang lalai dimintai pertanggungjawaban.
Pengerahan besar dan penindakan perusahaan
Pemerintah menyatakan 71.000 personel dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan. Sebanyak 16 personel gugur, banyak lainnya terluka, dan dua helikopter hilang dalam operasi tersebut. Angka-angka ini menunjukkan beratnya upaya pemadaman, sekaligus mengingatkan bahwa respons darurat menuntut pengorbanan besar. Pemerintah juga mengambil langkah terhadap perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran: 17 konsesi dicabut, 26 perusahaan sedang diselidiki, 11 telah didakwa, dan 23 lainnya masuk daftar untuk diproses lebih lanjut; secara keseluruhan, 104 perusahaan disebut sedang diselidiki kepolisian. Penindakan ini lebih meyakinkan daripada bantahan umum, tetapi hasilnya harus terlihat dalam proses hukum yang transparan. Jika pemerintah ingin menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak otomatis melekat pada negara atau rakyat secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat harus konsisten.
Ujian berikutnya adalah pencegahan
Prabowo mengatakan pemerintah tidak ingin hanya bertindak setelah kebakaran terjadi. Pemerintah sedang menyiapkan lembaga baru dan sejumlah program untuk memperkuat pencegahan serta penanganan karhutla, dengan harapan dapat mengurangi risiko pada periode mendatang. Arah itu tepat, tetapi janji pencegahan perlu diterjemahkan menjadi rencana yang jelas, pelaksanaan yang terukur, dan informasi berkala kepada negara tetangga. Tanpa tindak lanjut, permintaan maaf berisiko menjadi pernyataan seremonial yang terulang setiap kali asap melintasi batas. Pesan pemerintah akan lebih kuat bila empati kepada masyarakat terdampak berjalan seiring keterbukaan mengenai penyebab kebakaran dan pertanggungjawaban pelaku. Kesimpulannya, meminta maaf dan menjelaskan bahwa Indonesia bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab tidak harus saling meniadakan. Namun, konsistensi hanya dapat dibuktikan melalui penindakan yang transparan dan pencegahan yang mampu menghentikan kebakaran hutan sebelum asap kembali menyebar.






