Rencana besar, belum menjadi proyek final
Kota pintar adalah kawasan perkotaan yang menghubungkan hunian, layanan dasar, transportasi, energi, dan teknologi digital agar kebutuhan sehari-hari warga dapat dilayani secara terpadu. Gagasan inilah yang kini dijajaki untuk sepuluh kota, tetapi nilai ambisinya belum boleh disamakan dengan kepastian pembangunan.
PT Kota Masa Depan Indonesia (KMDI), entitas proyek yang 99 persen sahamnya dimiliki PT Danantara Asset Management, menjalin kerja sama awal dengan Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited (SCEGC) dan konsorsiumnya. Nota kesepahaman tersebut bersifat tidak mengikat, sehingga belum menjadi kontrak final atau jaminan bahwa kesepuluh kota akan dibangun.
Rencana itu termasuk dalam empat nota kesepahaman kerja sama ekonomi Indonesia-Tiongkok yang dibahas dalam rangkaian APEC Economic Leaders’ Week 2026 di Shenzhen, dengan Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai saksi penandatanganan. Konteks diplomatik ini memberi proyek panggung besar, tetapi kemajuan nyata tetap bergantung pada kajian, pengadaan, dan keputusan investasi berikutnya.

Apa yang mungkin dibangun dan dirasakan warga
Konsep yang dijajaki bukan sekadar deretan rumah dengan label digital. Rancangannya menghubungkan kawasan hunian dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan, transportasi, pengelolaan air bersih, energi, ruang publik, serta infrastruktur digital. Cakupan ini tepat sebagai prinsip perencanaan: teknologi hanya bernilai jika membantu warga mengakses layanan sehari-hari.
Bagi keluarga, manfaat yang dijanjikan akan terasa melalui akses yang lebih dekat pada sekolah, layanan kesehatan, mobilitas, air bersih, dan layanan digital. Penggunaan energi yang efisien serta layanan digital sejak tahap perancangan juga disebut sebagai sasaran yang dapat mendukung lingkungan hidup lebih baik. Namun, semua itu masih berupa harapan; belum ada lokasi maupun rancangan rinci yang bisa menunjukkan siapa yang akan memperoleh manfaat lebih dulu.
Karena itu, ukuran keberhasilan smart city Indonesia seharusnya bukan banyaknya perangkat pintar yang dipasang. Yang lebih penting ialah apakah layanan dasar terjangkau, sistem air dan energi dapat diandalkan, serta infrastruktur digital menjangkau warga secara merata. Tanpa tolok ukur seperti itu, istilah kota pintar berisiko menjadi kemasan bagi pembangunan properti biasa.
Kemitraan dan tahap yang masih harus dilalui
Danantara akan bekerja melalui kemitraan dengan konsorsium yang dipimpin SCEGC asal Tiongkok. Keterlibatan KMDI sebagai entitas proyek memberi kerja sama ini wadah khusus, sementara konsorsium membuka peluang menghimpun keahlian dan mitra pelaksana. Namun, informasi yang tersedia belum merinci anggota konsorsium lainnya ataupun pembagian tanggung jawab setiap pihak.
CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut proyek ini ditargetkan mulai dikembangkan pada awal tahun berikutnya. Target tersebut perlu dibaca sebagai jadwal yang diharapkan, bukan kepastian dimulainya konstruksi: penentuan lokasi, skala proyek, skema pembiayaan, dan proses pengadaan masih membutuhkan kajian sesuai ketentuan.
Keterangan soal nilai investasi juga tidak sepenuhnya seragam. Laporan mengenai nota kesepahaman kota pintar menyebut potensi hingga US$50 miliar untuk sepuluh kota, sedangkan laporan lain menyajikan angka lebih besar untuk gabungan empat kemitraan Indonesia-Tiongkok, dengan proyek kota pintar sebagai salah satu bagiannya. Angka-angka tersebut menggambarkan cakupan laporan atau kesepakatan yang berbeda, bukan alasan untuk menganggap seluruh rencana sudah dibiayai.
Janji harus diuji lewat pelaksanaan
Kekuatan rencana ini terletak pada cakupannya: hunian dirancang bersama transportasi, layanan publik, energi, air bersih, dan jaringan digital. Jika unsur-unsur itu disatukan dengan baik, kawasan baru berpotensi menawarkan lebih dari sekadar pembangunan rumah. Tetapi keluasan daftar fasilitas belum menjawab pertanyaan penting tentang keterjangkauan, akses warga, dampak lingkungan, dan siapa yang menanggung risiko.
Tahap berikutnya harus menjernihkan hal-hal tersebut melalui lokasi yang diumumkan, rancangan terukur, skema pembiayaan yang transparan, dan proses pengadaan yang dapat diawasi. Sampai informasi itu tersedia dan kesepakatan tidak mengikat berubah menjadi komitmen yang jelas, investasi kota pintar ini tetap merupakan penjajakan, bukan pembangunan yang sudah pasti.
Kesimpulannya, kerja sama Danantara-Tiongkok menawarkan arah ambisius bagi kota masa depan, tetapi angka besar dan konsep terpadu belum cukup untuk membuktikan keberhasilan. Yang patut dinilai bukan janji membuat sepuluh kota, melainkan apakah setiap keputusan berikutnya menghasilkan layanan yang nyata, merata, dan berguna bagi warga.






